Page 21 - MAJALAH 135

per orang per bulan (POPB) yang
disetujui sebetulnya masih belum
memenuhi besaran sebagaimana hasil
perhitungan,” jelas Menkes.
Menkes melanjutkan, besaran
iuran yang semula diusulkan meliputi
Rp. 23,000 untuk PBI. Untuk PBPU dan
BP ada 3 besaran : Rp 80,000,- untuk
kelas rawat inap kelas I, Rp, 51,000,-
untuk kelas rawat inap kelas II dan
Rp 30,000,- untuk kelas rawat inap
kelas III.
Sementara untuk PPU, masih tetap
5 persen dari penghasilan. Untuk
PNS, TNI, Polri, dan lain lain sebesar
3 persen dari Pemerintah atau Pemda
dan 2 persen dari PNS, dkk, sedangkan foto : jay/hr
untuk PPU 1 persen dari pekerja dan 4
persen dari pemberi kerja. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi berjabat tangan dengan Menkes RI
Menkes melanjutkan, pihaknya
telah menghitung estimasi biaya bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima melakukan rasionalisasi tarif, yakni
manfaat klaim pada tahun 2016, yakni Upah dan Peserta Bukan Pekerja, mempersempit gap tarif RS antar tipe
total biaya manfaat per orang per sebesar Rp 30.000, per orang per RS Pemerintah dan membedakan tarif
bulan Rp 34,105, dengan rincian biaya bulan dengan manfaat pelayanan di RS Pemerintah dengan RS Swasta.
kapitasi Rp 5,871, biaya INA CBGs Rp ruang Perawatan Kelas III. Namun Sementara dari sisi jangka panjang,
24,676, biaya non kapitasi dan non INA kemudian pemerintah menunda dengan melakukan reklasifikasi
CBGs Rp 3,461 dan biaya promotif Rp kenaikan iuran kelas III, sehingga iuran penyakit per Casemix Main Group
97. Dengan begitu, rasio klaim menjadi tetap Rp 25.500. (CMG) dan perbaikan algoritma
98,9 persen. Kemudian manfaat pelayanan di grouper.
“Total biaya manfaat Rp 64 triliun. ruang Perawatan kelas II sebesar Rp “Hal lainnya adalah dengan
Dengan rincian Rp 11 trilun untuk 51.000 per orang per bulan dengan, pelembangaan health technology
biaya kapitasi, Rp 46,4 triliun untuk dari iuran semula sebesar Rp 42.500. assessment (HTA) untuk mengkaji
biaya INA CBGs, Rp 6,5 triliun untuk Dan yang terakhir, iuran sebesar Rp manfaat JKN sampai dengan budget
biaya non kapitasi dan non INA CBGs 80.000 per orang per bulan, dari impact analysis dan pelembagaan
dan terkahir Rp 183 miliar untuk semula iuran Rp 59.500, dengan Clinical Advisory untuk mengawal JKN
biaya promotif. Jika demikian, neraca manfaat pelayanan di ruang Perawatan dan menengahi dispute antara Faskes
pembiayaan BPJS Kesehatan tahun Kelas I. dan BPJS,” jelas Menkes.
2016 diperkirakan defisit,” khawatir Menkes berjanji, dengan pening- M enk es men yimpulkan,
Menkes. katan besaran iuran, hal yang dilakukan ketidakseimbangan pendapatan
dalam penguatan pelayanan primer di iuran dibanding pengeluaran biaya
Perpres No 19 Tahun 2016 dalam program JKN meliputi perbaikan pelayanan kesehatan JKN perlu
Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah pemerataan pendaftaran peserta di dilakukan koreksi untuk menjaga
memberlakukan perubahan besaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama kesinambungan JKN dan BPJS
iuran JKN untuk peserta PBPU dan BP, (FKTP), peningkatan pelayanan Kesehatan. Koreksi yang dilakukan
yang diatur dalam Perpres No 19 tahun promotif dan preventif di FKTP dengan untuk sustainabilitas JKN yakni dengan
2016 pasal 16A dan 16F ayat (1) dan (2). dukungan dana kapitasi, peningkatan dilakukannya peningkatan pendapatan
Pada pasal 16A, diatur mengenai iuran kinerja FKTP melalui penilaian KBK, dengan penyesuaian iuran.
Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI penguatan sarana dan prasarana di “Koreksi penyesuaian iuran dila-
Jaminan Kesehatan serta penduduk FKTP, hingga akreditasi FKTP. kukan dengan perhitungan-per hi-
yang didaftarkan oleh Pemerintah Untuk menjaga kesinambungan tungan yang kemudaian disepakati
Daerah sebesar Rp 23.000 per orang program JKN, lanjut Menkes, di satu oleh Kementerian dan Lembaga ter-
per bulan, dari semula Rp 19.225. sisi dengan dilakukan perbaikan kait. Sejalan dengan itu juga perlu
Sebelumnya dalam Perpres No besaran iuran, namun disisi lain harus dila kukannya pengendalian dan
19 tahun 2016 pasal 16F pasal (1), dilakukan pengendalian pengeluaran. penguatan pencegahan,” kata Menkes, (sf, rnm)
mengatur iuran Jaminan Kesehatan Dalam jangka pendek dengan menutup penjelasan. n

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 21