Page 23 - MAJALAH 135

Ketua DJSN, Tubagus Rachmat Sentika

KENAIKAN IURAN MASIH LEBIH RENDAH

DIBANDINg USULAN DJSN

ewan Jaminan Sosial tinggi. Kalau dalam bahasa kedokteran menjadi Rp 30.000 untuk kelas III,
Nasional (DJSN), salah disebut katastropik. Sangat tidak adil Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 untuk
satu tugasnya adalah kalau kita tidak naikkan iurannya,” kata kelas II, dan Rp 59.500 ribu menjadi
Dmengusulkan besaran iuran Rachmat, beberapa waktu yang lalu. Rp 80.000 untuk kelas I. Sementara
dalam program Jaminan Kesehatan Rachmat menjelaskan, penyesuaian untuk iuran PBI ditetapkan menjadi Rp
Nasional (JKN). Terkait diterbitkannya PBI di APBN 2016 itu meliputi besaran 23.000. Namun kemudian pemerintah
kenaikan iuran yang dalam Peraturan dan jumlahnya. Besaran bantuan menunda kenaikan iuran kelas III,
Presiden No 19 Tahun 2016, Ketua iuran PBI itu dari Rp 19.225 menjadi sehingga tetap Rp 25.500.
DJSN Tubagus Rachmat Sentika Rp 23 ribu, sedangkan jumlahnya Rachmat menambahkan, berda sar-
mengatakan, kenaikan iuran masih dari 86,4 juta menjadi 92,4 juta. kan kajian-kajian yang telah dilakukan
lebih rendah dari yang diusulkan Selain itu, mayoritas peserta JKN oleh DJSN pada awal tahun 2015 yang
DJSN. mandiri yang berusia di atas 50 tahun, lalu, pihaknya mengusulkan besaran
“Ada penyesuaian-penyesuaian berbanding lurus dengan penyakit iuran untuk PBI sebesar Rp 27.500 dan
(premi), terutama untuk menin- kategori katastropik, seperti jantung bottom line untuk kelas III sebesar Rp
dak lanjuti APBN 2016, dimana ada koroner, hipertensi, dan kolesterol 36.000.
penyesuaian terhadap besaran tinggi. Sehingga, rasio klaim atau klaim “Jadi intinya memang sudah
iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI). yang harus dibayar BPJS dibanding diperhitungkan dari permulaan
Kedua, ternyata peserta mandiri, 82 iuran premi mencapai 500 persen. bahwa PBI sebesar Rp 19.225 itu
persen berumur di atas 50 tahun Semula, rincian kenaikan iuran kami istilahkan sebagai kurang
dan menderita penyakit berbiaya dalam Perpres itu naik dari Rp 25.500 bayar, sehingga diujungnya memang
kita mengalami defisit. 2014, kita
mengalami kurang bayar sebesar Rp
5,85 trilliun dan sudah diselesaikan
ketika APBN-P 2015 yang lalu,” jelas
Rachmat.
Rachmat mengakui, walaupun
iuran kelas III tetap Rp 25.5000, itu
tidak terlalu memberatkan cashflow
BPJS Kesehatan.
“Dengan catatan, BPJS Kesehatan
membuat inovasi menarik untuk
meningkatkan kepesertaan dari
peker ja mandiri yang muda, pro-
duktif, dan professional. Termasuk,
mendorong tranformasi kepersertaan
pekerja penerima upah dari BPJS
kesehatan,” saran Rachmat, sembari
mengatakan bahwa potensi kelompok
ini mencapai 50 juta jiwa, dimana saat
ini baru terdaftar 19 juta jiwa.
R achma t m en e kan kan ,
penyesuaian besaran iuran bulanan
BPJS Kesehatan untuk meningkatkan
foto : jay/hr peran negara dalam menjamin hak (sf, rnm)
rakyat, khususnya yang tercakup

Ketua DJSN, Rachmat Sentika memberikan pandangan saat raker di Gedung DPR RI dalam PBI. n

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 23