Page 47 - MAJALAH 149

yang “skilled & Korkesra ini menemukan fakta dan
professional” UEA masukan baru seputar ketenagakerjaan.
masih sangat Beberapa waktu lalu saat
besar. Indonesia berlangsung jumpa media bersama
diminta menyiapkan Dede Yusuf dan Rieke Dyah Pitaloka
prosedur seleksi dan di Gedung Nusantara III DPR,
pengiriman pekerja Fahri mengatakan RUU yang akan
yang makin baik agar menguatkan perlindungan pekerja
dapat mensuplai Indonesia di luar negeri tinggal
sesuai kebutuhan menunggu keseriusan dan kekompakan
standar negeri itu. pemerintah.
Salah satu Fahri menambahkan, ide soal
Delegasi DPR Akbar perlunya integrasi data kependudukan
Faizal di satu sisi Indonesia yang nantinya menjadi single
menyoroti persoalan data source pekerja yang akan berangkat ke
yang membelit TKI luar negeri dengan data kependudukan
moratorium pekerja informal, Negeri karena PJTKI nakal dalam perekrutan negara tujuan penempatan harus
Emirat termasuk yang paling baik dan pengiriman. “BNP2TKI harus disiapkan. “Upayanya perlu sistematis.
dalam mengelola TKI Indonesia. serius mengurusi permasalahan buruh Seperti Arab Saudi, mereka sudah
Shelter TKI juga sangat layak dan migran, peran kedubes dan konsulat siap dengan Labour Management
kondusif. RI agar fokus pada diplomasi,“ kata System, apakah kita sudah siap? Meski
Disisi lain, delegasi berhasil politisi F- Nasdem itu. diguncang, E-KTP akan tuntas Juni
membangun kesepahaman tentang 2017, “Semoga itu jadi pijakan data
perluasan hubungan yang masih Muhibah DPR ke Arab Saudi pengelolaan TKI,” tandas Fahri.
terbatas antara UEA dengan Indonesia. Lengkapi Revisi UU PPILN Dalam rangkaian kunjungan,
Misalnya di bidang minyak dan energi, Selain menghasilkan beberapa Delegasi DPR RI mengunjungi pekerja
ada ruang pertumbuhan besar bagi kesepakatan, Kunjungan Muhibah Indonesia di shelter-shelter, dialog dengan
kedua negara. Demikian pula di bidang DPR ke Arab Saudi ini dimaksudkan LSM pekerja migran serta bertemu
aviasi, agama, sosial dan pendidikan. sebagai input di lapangan melengkapi Warga Negara Indonesia di kedua
Pada pertemuan dengan pejabat revisi UU Perlindungan Pekerja negara.
KBRI di Abu Dhabi, DPR diminta Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Ikut serta dalam kunjungan ini
mendukung penguatan hubungan “Revisi UU PPILN (Perlindungan Akbar Faisal (F-NASDEM), Zulfadhli
dua negara. Esoknya, pertemuan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) (F-PG), Lalu Gede Sjamsul Mujahidin
menghasilkan sesuatu yang konstruktif. sendiri sudah hampir final, pasal krusial (F-Hanura) dan Achmad Fauzan Harun
Misalnya, Parlemen UEA akan sudah selesai. Disatu sisi kita tetap (F-PPP) beserta para tenaga ahli DPR.n
meyakinkan pemimpin negeri itu agar perlu input lapangan yang faktual,”
bisa segera menyambangi Indonesia. kata Fahri Hamzah. Pimpinan DPR
Sejak kunjungan Presiden Joko Widodo
tahun 2015 ke tiga negara Arab dan
teluk berpengaruh, yaitu Saudi Arabia,
Qatar dan Uni Emirat Arab, yang
melakukan kunjungan balasan baru
Raja Salman dan Emir Qatar Syeh
Tamim bin Hamad Al Thani nanti pada
bulan Oktober 2017.
Sementara itu pihak kementerian
SDM UEA menyampaikan bahwa
kebutuhan pekerja sektor formal Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra menyerap aspirasi TKI di Arab Saudi

Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 47 | 47
Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA