Page 52 - MAJALAH 149

SOROTAN

sumber : https://thetechportal.com

DPR Dukung Pembentukan BSSN sangat relevan di tengah tantangan
yang dihadapi Indonesia saat ini dan
ke depan. Terlebih badan ini nantinya
yang akan mengkoordinasi satgas siber
Dunia yang semakin digital membuat serangan hacker tak lainnya dalam mendeteksi, mencegah,
lagi cerita fiksi, tetapi sebuah ancaman nyata di depan mata. bahkan memperbaiki permasalahaan
Serangan Ransomware WannaCry yang menyerang seluruh keamanan siber,” kata Ketua Komisi
dunia beberapa waktu lalu, sempat menimbulkan dampak I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat
yang dahsyat secara global. Itu hanyalah satu tools dari sekian ditemui Parlementaria di Gedung DPR
tools yang sejatinya disiapkan sebagai senjata siber. RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu
lalu.
erangan virus itu menjadi parsial. Kehadiran negara untuk Perpres Nomor 53 Tahun 2017 yang
salah satu pertanda bagi dunia, mengintegrasikan secara terpadu ditandatangani Presiden pada tanggal
Stermasuk Indonesia, untuk pengelolaan ranah siber mutlak 1 Juni 2017 itu, menjelaskan bahwa
menyadari bahwa serangan siber nyata, diperlukan untuk mencegah ancaman BSSN merupakan lembaga pemerintah
ada di depan mata, dan merusak. Hal ini pada aspek-aspek kehidupan berbangsa non kementerian yang berada di bawah
akan menjadi ancaman ketahanan dan dan bernegara. dan bertanggung jawab langsung
keamanan ranah siber bagi masyarakat, Jauh sebelum itu, Komisi I kepada Presiden melalui Menteri
korporasi, dan penyelenggara pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat RI telah yang menyelenggarakan koordinasi,
public. Bahkan jika dibiarkan, dapat mendorong pemerintah untuk segera sinkronisasi, dan pengendalian
berdampak sistemik yang dapat membentuk badan yang khusus penyelenggaraan pemerintah di bidang
mempengaruhi stabilitas bangsa. menangani keamanan siber. Hal ini politik, hukum, dan keamanan.
Untuk itu, dibutuhkan “senjata” pun ditindaklanjuti Pemerintah dengan Jika dilihat dari nomenklatur
juga untuk melawan serangan siber itu. membentuk Badan Siber dan Sandi kelembagaan, BSSN merupakan
Namun, penanganan permasalahan Negara (BSSN) melalui Peraturan peleburan dari Lembaga Sandi Negara
di ranah siber di Indonesia saat ini Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun (Lamsaneg) dan Direktorat Jendaral
masih belum terintegrasi dan terpadu 2017, awal Juni lalu. Aplikasi dan Informasi (Aptika)
sehingga tata kelolanya masih bersifat “Pembentukan badan ini memang dari Kementerian Komunikasi dan

52 | PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017