Page 56 - MAJALAH 149

LIPUTAN KHUSUS

dengan pemahaman yang utuh agar
upaya open government baik di eksekutif
maupun legislatif dapat berjalan secara
konstruktif.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga
menyampaikan bahwa terkait dengan
prinsip open parliament, DPR RI telah
menyusun rencana strategis, dimana di
dalamnya terdapat prinsip transparansi,
pemanfaatan teknologi informasi, dan
keterwakilan. Dengan ketiga hal itu, DPR
berupaya kuat untuk membuka ruang
pelibatan publik yang lebih luas dalam
aktivitas keparlemenan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon diundang sebagai pembicara dalam The 2nd Global Legislative Openness
Conference 2017 di Kyiv, Ukraina. Selain diundang di The 2nd Global
Legislative Openness Conference 2017 di
Implementasi Open Parliament Kyiv, Ukraina, Wakil Ketua DPR RI Fadli

Zon juga diundang sebagai pembicara
Penting Untuk Meningkatkan pada sesi utama dalam The 2nd Global
Legislative Openness Conference oleh House of
Kepercayaan Publik Terhadap Democratic Partnership. Turut serta dalam
acara tersebut anggota DPR RI yaitu
Parlemen Amelia Anggraeni (F-NASDEM) dan
Syofwatillah Mohzaib (F-PD).
Acara tersebut dihadiri 50 negara

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon diundang sebagai pembicara baik anggota parlemen, masyarakat sipil
dalam The 2 nd Global Legislative Openness Conference serta organisasi internasional seperti
2017 di Kyiv, Ukraina. Dalam konferensi tersebut, fadli PBB, UNDP, NATO dan Uni Eropa.
menyampaikan pentingnya implementasi prinsip keterbukaan Konferensi ini dilaksanakan dalam
(open government) dalam upaya meningkatkan kepercayaan rangka mendorong keterbukaan di level
publik terhadap lembaga pemerintah. parlemen.
Ini juga sejalan dengan langkah Open
alam paparannya, ia electoral yang dijalankan. Government Partnership (OGP) yang
menyampaikan bahwa saat ini Penerapan kerangka open telah mengesahkan New Legislative
Drendahnya kepercayaan publik government, termasuk didalamnya Engagement Policy untuk mendorong
terhadap institusi pemerintah dan juga lembaga parlemen menurut politiai lembaga legislatif mengadopsi prinsip
parlemen sudah menjadi permasalahan Gerindra ini, penting untuk membantu dan mekanisme keterbukaan yang sejalan
global di negara-negara demokrasi. Telah meningkatkan kepercayaan publk. dengan OGP. Dalam policy tersebut,
banyak upaya ditempuh untuk mengatasi Namun hal itu bukan faktor tunggal perlemen didorong untuk mendorong
permasalahan tersebut namun hasil yang untuk mewujudkan tata pemerintahan rencana aksi nasional keterbukaan.
diperoleh belum maksimal. Atas gejala yang baik (good governance). Fadli Zon Rencana aksi tersebut dapat tergabung
tersebut, Fadli menyampaikan setidaknya menekankan bahwa open parliament juga dengan pemerintah, maupun berdiri
ada 3 penyebab. Pertama public trust sangat harus didukung oleh peran aktif semua sendiri sepanjang sesuai dengan prinsip-
terkait dengan kapasitas institusi dan juga aktor termasuk publik, dalam memahami prinsip OGP. Salah satunya adalah co-
kemampuan anggota parlemen. Kedua, proses politik di dalam setiap institusi creation dengan masyarakat sipil.
public trust terkait dengan beragamnya pemerintah. Sebab proses politik didalam Pada event dua hari tersebut, para
orientasi politik yang ada di masyarakat. lembaga negara bagaimanapun bukan peserta berdiskusi mengenai aspek
Ketiga, dari hasil studi ditemukan bahwa proses yang sederhana. Bahkan cukup keterbukaan parlemen, termasuk dalam
tingkat public trust terkait dengan sistem komplek. Sehingga publik harus dibekali hal pelibatan partisipasi publik, kode etik,

56 | PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017