Page 54 - MAJALAH 149
P. 54

SOROTAN


                                                                                                ini yang  nantinya
                                                                                                me lakukan
                                                                                                koordinasi dengan
                                                                                                kementerian  atau
                                                                                                lembaga    yang
                                                                                                sudah  memiliki
                                                                                                unit      kerja
                                                                                                pertahanan siber,”
                                                                                                imbuh    politisi
                   “Badan ini perlu                                                             F-PAN itu.
                 membuat roadmap                                                                asal P ol i t i s i
                                                                                                            DI
                                                                                                     dapil
                    yang jelas dan                                                              Yogyakarta  itu
                     terukur untuk                                                              berharap  badan

                pengembangan SDM                                                                itu     nantinya
                                                                                                memb er ika n
                 Siber yang tangguh                                                             p er lin dun g a n
                  dan membangun                                                                 terhadap  seluruh
                     kemampuan                 sebatas  pada  penggunaan  internet.   perangkat teknologi milik kementerian
                                                                                atau
                                                                                               pemerintah
                                                                                      lembaga
                                                                                                           yang
                                               Kesadaran akan bahaya kejahatan atau
                    teknologi siber            serangan  siber masih minim. Wakil   mempunyai fungsi siber, termasuk
                    yang mumpuni               Ketua  Komisi  I  DPR  Hanafi  Rais   menjamin  perlindungan atau  proteksi
                    secara mandiri             menilai, banyaknya  serangan  siber  di   terhadap seluruh data pribadi  milik
                                                                                negara.
                                               Indonesia, disebabkan karena populasi
                  sehingga tidak ada           internet yang semakin meningkat.    Di  lain  kesempatam,  Anggota
                   ketergantungan                 “Terkait   dengan     budaya  Komisi I DPR  Sukamta  sangat
                dengan produk asing            berinternetnya bangsa Indonesia, kita ini   mengapresiasi keputusan  Presiden
                                                                                Jokowi  untuk  membentuk  BSSN.
                                               sekedar konsumen terhadap teknologi
                    di masa depan”             canggih internet,  sebagian besar   Menurutnya, sudah sejak lama komisi
                                               sekedar bagaimana  menggunankan   I DPR mendorong pemerintah untuk
                                               untuk  keuntungan pribadi.  Namun   membuat  badan  yang  secara  khusus
                                               kurang  aware  (sadar)  dengan  cyber   menangani  keamanan  siber, sehingga
              menciptakan  sikap saling curiga,   attack  atau serangan siber,” jelas   parlemen  menunggu aksi nyata dari
              menyalahkan, dan  pada  akhirnya   Hanafi, di Gedung DPR RI, Senayan,   BSSN ini secepatnya.
              mengancam   keutuhan  Indonesia.  Jakarta, baru-baru ini.            “Hal ini mengingat ancaman
              Literasi  media merupakan salah     Hal   itu,   menurut   Hanafi    dari dunia maya  semakin  meningkat
              satu  tugas Kemkominfo  yang kami   terlihat dari  minimnya kesadaran   saat ini. Sebagaimana  belum lama  ini
              harapkan  sudah  dijalankan  hari  ini,”   memberikan keamanan  atau proteksi   ada  serangan  siber melalui Malware
              harap politisi asal dapil Sumatera Utara   terhadap perangkat komputernya atau   WannaCry  ke  sistem  komputasi di
              itu.                             situs  pribadi.  Kesadaran masyarakat   berbagai negara termasuk Indonesia,”
                                               akan bahaya serangan siber harus   kata Sukamta.
              Masyarakat Kurang Peduli         dibentuk.  Namun di sisi  lain,     Namun, politisi F-PKS itu berharap
                 Riset  Asosiasi Penyelenggara  Jasa   juga  harus  ada jaminan  pertahanan   dengan dibentuknya BSSN, bisa segera
              Internet  Indonesia  menyebutkan  dan  keamanan  teknologi  siber dari   membuat  perencanaan  yang matang
              jumlah aktif pengguna internet  pada   pemerintah atau negara.    untuk  membangun sistem  keamanan
              tahun 2016 mencapai 132,2 juta  orang.   “Potensi  pengguna  internet  siber.
              Namun, masyarakat  Indonesia hanya   yang besar  di Indonesia  ini harus   “Badan  ini  perlu  membuat
                                               mendapatkan perlindungan. Badan   roadmap yang jelas dan terukur untuk



              54  | PARLEMENTARIA n Edisi : 149 TH. XLVII 2017
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59