Page 53 - MAJALAH 149

Informatika (Kemenkominfo). Oleh karena itu, pihaknya Termasuk sebaran berita hoax di media
“Perlu segera dilakukan sinergi memandang untuk segera duduk soal, yang sudah menyentuh isu Suku,
antar lembaga terkait, untuk mengelola bersama dan perlu segera dilakukan Agama dan Ras (SARA), pornografi
serangan siber secara tepat. Karena sinkronisasi dan sinergi dengan semua dan lain sebagainya.
kita ingin BSSN ini bisa terkoordiansi pihak terkait Kemkominfo, Lemsaneg, “Jadi titik beratnya itu, keamanan
dengan baik tidak sektoral. Apalagi tema BIN, dan institusi terkait lainnya. siber dan tata kelola konten di media
cyber war, sehingga harus melihat dari Kharis menambahkan dampak sosial yang banyak mengandung unsur
aspek keamanan nasional secara holistic. lain dari berdirinya BSSN, yang dinilai SARA. Sebab hal ini kalau dibiarkan
Maka selain menimbang Kominfo dan akan berpengaruh terhadap proses akan mengancam pertahanan negara.
Lemsaneg, perlu juga melihat persiapan penyusunan Naskah Akademik dan Seperti halnya Ransomware WannaCry
Badan Intelijen Negara (BIN) Draf RUU Persandian. Terutama yang menyerang data di sebuah
yang telah berproses,” jelas Kharis. terkait dengan penguatan peran dan rumah sakit, itu kan sangat vital, dan
Sementara terkait pernah disebutnya fungsi apakah terhadap BSSN atau tidak menutup kemungkinan akan
bahwa badan ini juga akan diberikan Lemsaneg atau Kemkominfo atau menyerang ke lembaga pemerintah,”
kewenangan menangani masalah hoax justru terhadap BIN, ketika dalam analisanya.
atau berita bohong, politisi F-PKS itu, NA dan Draf RUU tersebut secara Politisi F-PG itu menilai, banyaknya
menilai tugas tersebut tidak tepat jika kelembagaan telah dirubah dan meluas pengguna media sosial di Tanah Air,
menjadi urusan BSSN. menjadi BSSN. merupakan penyebab Indonesia
“Masalah hoax seharusnya “Apabila penguatannya kepada menjadi target yang ‘menyenangkan’
tetap menjadi urusan kewenangan Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya bagi hacker. Terlebih, belum adanya
Kemenkominfo, apalagi jika terkait hanya berfokus hanya pada persandian, edukasi dari Kemenkominfo mengenai
hoax media. Hal ini agar BSSN maka dengan kelahiran BSSN ini akan pengguna medsos yang baik sehingga
lebih fokus pada persandian serta menjadi lebih luas yaitu keamanan data masyarakat Indonesia hanya menjadi
pengamanan data, informasi dan dan informasi siber” pungkas politisi pasar konsumen.
siber,” imbuh Kharis. asal dapil Jawa Tengah itu. “Pemerintah harus punya panduan
Di lain kesempatan, Wakil Ketua bersosmed untuk masyarakat, bukan
Komisi I DPR Meutya Viada Hafid malah Majelis Ulama Indonesia
menegaskan yang paling utama (MUI) yang mengeluarkannya. Sebab
harus diperkuat adalah security medsos tidak mengenal batas agama.
(keamanan) siber itu sendiri. Pasalnya, Permasalahan di media sosial yang
serangan siber bukan hanya seperti kita hadapi kan masalah bangsa, bukan
Ransomware WannaCry saja, agama tertentu,” tegas Meutya.
tapi masih akan ada ancaman- Justru akan lebih baik, kata dia,
ancaman siber lainnya. untuk mengikat semua warga negara,
Menurutnya, tugas BSSN Kemenkominfo yang berinisiatif
sama beratnya seperti membuat aturan, etika, atau panduan
menjaga perbatasan media sosial bagi masyarakat. Selain
negara, karena perang di itu, Kemenkominfo juga diminta
era modern meningkatkan literasi media bagi
sama saja seluruh masyarakat. Lebih khusus
se pe r t i pada masyarakat usia dini. Sebab, saat
menghadapi ini media sosial sudah digunakan tidak
perang di era hanya orang dewasa, tetapi juga anak-
sebelumnya, anak.
dima n a “Tanpa adanya literasi media,
keda ula ta n masyarakat khususnya kelompok usia
ne g ara muda akan mudah terprovokasi oleh
harus dijaga. isu-isu murahan. Ujung-ujungnya

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari
Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 53