Page 55 - MAJALAH 149

pengembangan SDM Siber yang “Dua institusi
tangguh dan membangun kemampuan ini yang akan
teknologi siber yang mumpuni menjadi core-
secara mandiri sehingga tidak ada nya. Kita akan
ketergantungan dengan produk asing konsolidasikan
di masa depan,” harap Sukamta. Lemsaneg dengan
Terkait dengan adanya kekhawatiran D i re k t orat
bahwa BSSN dalam pengawasan siber K e amanan
berpotensi langgar hak-hak warga, yang ada di
Sukamta menyatakan bahwa negara Kemenkominfo,”
sangat jelas menjamin hak itu di dalam jelas Rudiantara,
UUD 1945. s e mbari
Menurutnya, Undang-undang mengatakan badan
Informasi dan Transaksi Elektronik siber yang dimiliki
(UU ITE) juga telah memberikan TNI dan Polri
koridor yang jelas dalam mengatur tetap menjadi
hak dan kewajiban dalam pemanfaatan badan keamanan
siber secara bebas dan bertanggung siber. Fokusnya
jawab oleh warga sehingga tidak perlu berbeda dengan
ada kekhawatiran. BSSN, walaupun
“Tentu saja dalam aplikasinya, tetap akan
Komisi I akan terus melakukan dikoordinasikan. dan energi. “Tentunya nanti akan
pengawasan dan evaluasi kepada Rudiantara menyebut, hal yang diperluas setelah digabung. Bedol desa
badan baru ini untuk memastikan tidak paling penting saat ini fokusnya adalah istilahnya,” imbuh Rudiantara.
ada hak-hak warga yang dilanggar. mempercepat beroperasinya BSSN. Awal Juni 2017 lalu, Presiden
Sebaiknya masyarakat juga bersama Butuh waktu paling lama empat bulan Joko Widodo telah menandatangani
sama melakukan pengawasan secara untuk menyusun organisasi BSSN, dan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor
kritis,” komitmen Sukamta. satu tahun dalam peralihannya. 53 tahun 2017 tentang Badan Siber
Politisi asal dapil DI Yogyakarta Cara kerja dari BSSN nantinya dan Sandi Negara (BSSN). BSSN
itu juga berharap pemerintah segera akan menyatukan sistem yang sudah merupakan lembaga pemerintah non
mengisi BSSN ini dengan SDM dipakai di Lemsaneg dan Direktorat kementerian yang berada di bawah
yang profesional serta memiliki track Keamanan Kemenkominfo. Selama dan bertangung jawab kepada Presiden
record yang kompeten di bidang IT. ini kemenkominfo telah membuat melalui menteri yang menyelenggaraan
Sehingga hal itu bisa menepis dugaan standarisasi untuk tiga sektor, yakni koordinasi, sinkronisasi, dan
pemanfaatan badan baru ini untuk perbankan, keuangan, transportasi pengendalian penyelengaraan
kepentingan politik. pemerintahan di bidang politik, hukum,
dan keamanan.
Percepat Pengoperasian BSSN Dua institusi ini yang BSSN nantinya diarahkan kepada
Menkominfo Rudiantara akan menjadi core- pembangunan lingkungan (ekosistem)
mengatakan, BSSN akan digawangi nya. Kita akan ranah siber Indonesia yang tahan dan
oleh Kementerian Komunikasi dan aman. Selain itu, BSSN juga menjadi
Informatika (Kemenkominfo) dan konsolidasikan penyelenggara dan pembina tunggal
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Di Lemsaneg dengan persandian negara dalam menjamin
Kemenkominfo terdapat direktorat Direktorat Keamanan keamanan informasi berklasifikasi
keamanan yang berhubungan dengan milik pemerintah atau Negara, serta
siber, sedangkan Lemsaneg selama ini yang ada di menyajikan hasil pengupasan informasi
memang menjadi lembaga yang fokus Kemenkominfo bersandi guna turut serta menjaga
di bidang persandian. keamanan nasional.n (rnm,sf)

Edisi : 149 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 55