Page 46 - MAJALAH 161

KUNJUNGAN KERJA

K OMISI X

Pendidikan Khattam Al-Quran Jadi

Pendidikan Berbasis Budaya di Kalsel

Terkait pengawasan kurikulum berbasis budaya dan evaluasi pelaksanaan akselerasi
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Komisi X DPR RI melakukan pengawasan
melalui Kunjungan Kerja ke tiga daerah, yaitu Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan, Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kunjungan berlangsung dari 29 – 31 Mei 2018 lalu.

juga menegaskan adanya Pendidikan
Khattam Al-Quran sebagai budaya dari
Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat
menjadi penangkal atau penetralisir
dari adanya pemahaman ideologi
radikalisme, juga terorisme.
Sementara Anggota Komisi X DPR
RI Anas Thahir mengatakan bahwa saat
ini seluruh pihak sedang memberikan
porsi besar kepada pendidikan berbasis
kebudayaan. Hal ini bukan tanpa
alasan. Menurutnya, budaya lokal harus
diperkuat demi menangkal serangan
globalisasi yang semakin deras.
“Kita melihat semua pihak sekarang
FOTO: NADYA/IW memperkuat budaya lokal, termasuk
memang sedang berusaha keras ingin
kurikulum kita yang bermuatan

dengan teman-teman di Pemda Kalsel.
Tim Kunker Komisi X DPR meninjau LPMP Provinsi, 30/05/18 kebudayaan. Hari ini kita berdiskusi
Bagaimana agar budaya lokal kita
perkuat sedemikian rupa sehingga
i Banjarmasin, Wakil Ketua di kurikulum-kurikulum yang ada kita mampu, menangkal dari serangan
Komisi X DPR RI Hetifah di sekolah,” ujarnya saat memimpin globalisasi yang hari ini makin deras,”
Sjaifudian yang memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja ungkapnya.
tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI dengan Gubernur Lebih lanjut Anas berpendapat,
Dtersebut, mengemukakan Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terkait bahwa menurutnya, jika Kalsel
upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan pengawasan implementasi kurikulum menjadikan Program Khattam Al-
Selatan dalam mewujudkan kurikulum berbasis budaya, di Banjarmasin. Quran sebagai pendidikan berbasis
berbasis budaya adalah dengan Namun lanjut politisi Partai Golkar budaya yang dapat menangkal adanya
mengaplikasikan pendidikan Khattam ini, didalam pelaksanannya masih ada radikalisme dan terorisme, perlu
Al-Quran yang diwajibkan kepada siswa- beberapa persoalan-persoalan yang dilakukan sosialisasi-sosialisasi lebih
siswi kelas 6 Sekolah Dasar. perlu disempurnakan terkait dengan lanjut mengenai hal tersebut.
“Karena ini adalah provinsi yang penyusunan silabus, juga keberadaaan Hal ini mengingat, saat ini adanya
kaya sejarah dan budaya. Kami melihat daripada tenaga pengajar atau gurunya. tuduhan bahwa justru ajaran agamalah
keseriusan dari Pemprov Kabupaten/ “Yang harus dilakukan sekarang ini yang merupakan sumber terorisme dan
Kota untuk menerapkan kurikulum adalah harus direkrut secara khusus. radikalisme. Meskipun menurutnya,
berbasis budaya. Salah satunya di sini Tapi juga mereka ternyata belum tidak ada satu agama pun yang
ada penerapan pendidikan Al-Quran mendapatkan pengakuan dalam arti mengajarkan kekerasan.
yang menegaskan bahwa murid-murid statusnya, sertifikasi juga masih sulit
sampai di kelas 6 SD mereka itu harus karena ada beberapa pengaturan, yang Komisi X Inisiasi Kurikulum
sudah khattam. Dan memang khattam kurang fleksibel dan juga di dalam data Berbasis Budaya
itu adalah suatu budaya setempat pokok pendidikannya,” ungkapnya. Di Padang, Wakil Ketua Komisi
yang sangat dipertahankan saat ini Dalam kesempatan tersebut, Hetifah X DPR RI Sutan Adil Hendra yang

46 PARLEMENTARIA 161 XLVIII 2018