Page 2 - MAJALAH 96

Pengantar Redaksi

Pada hari-hari ini sejak pertengahan September hingga bulan Nopember 2012
pemerintah dan jajarannya yang terkait dengan masalah haji sedang sibuk-sibuknya
melayani tamu Allah yang menunaikan rukun Islam kelima. Hajat besar pemerintah setiap
tahun ini mejadi laporan utama Parlementaria edisi 96, karena mencakup pelayanan
kepada 221.000 jamaah haji, mengelola dana hingga triliunan rupiah, jangka waktunya
terbatas dan dilaksanakan di negara lain.
Pada edisi ini disajikan hasil wawancara dengan Pimpinan dan anggota Komisi VIII
DPR, asosiasi perjalanan haji dan umroh serta pandangan pengamat perhajian. Pada
umumnya mereka masih melihat beberapa kekurangan meski pemerintah telah dengan
keras meningkatkan kualitas pelayanannya.
Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengapresiasi hasil survey BPS yang menyebutkan
bahwa tingkat kepuasan pelayanan jamaah haji pada tahun 2011 lalu cukup baik. Kendati
demikian, DPR akan terus mendorong agar kualitas pelayanan terus ditingkatkan sehingga
para jamaah haji Indonesia bisa melaksanakan ritual ibadahnya dengan nyaman dan
khusyuk serta pada akhirnya mendapatkan haji mabrur.
Sejak reformasi bergulir, DPR terus berusaha bagaimana agar jamaah haji Indonesia
memperoleh pelayanan yang maksimal. Tim Pemantau dikirim sebelum dan pada saat
pelaksanaan ibadah haji, membahas persiapan, pelaksanaan dan pemantauan serta secara
intensif memutuskan besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Untuk yang terakhir
ini dewan secara cermat dan hati-hati mengupayakan agar biaya haji diupayakan tetap
terjangkau.
Sedangkan dari sisi kelembagaan, ada wacana yang kuat agar pengelolaan haji
ditangani suatu lembaga sendiri di luar kemenag. Masih bersatunya antara operator,
regulator dan pengawasan sekaligus oleh kemenag berdampak pada kelemahan dalam
masalah pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Melalui perubahan UU
No.13/2008 yang tengah disiapkan Komisi VIII diharapkan akan bisa mengatasi berbagai
kelemahan itu.

Pembaca yang berbahagia.
DPR-RI sebagai anggota Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ditetapkan
sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33 yang berlangsung di Lombok, NTB dari
tanggal 16-22 September 2012. Sidang yang dibuka Wapres Boediono menghasilkan
beberapa rekomendasi diantaranya Komite Politik meminta AIPA untuk mendukung
dan mendorong Asean, dalam semangat solidaritas, kemitraan dan kebersamaan,
mengintensifkan konsultasi dalam mewujudkan resolusi damai atas masalah kawasan .
Dalam rubrik pengawasan diturunkan laporan mengenai pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkemas) dan peringatan PLN jika TDL tidak dinaikkan maka
subsidi akan membengkak Rp 12 T. Dalam legislasi diturunkan laporan mengenai RUU
DIY yang sudah selesai pembahasannya dan Revisi UU Kejaksaan.
Sedangkan dalam rubrik pernik disajikan tulisan mengenai Karawitan Duto Budoyo
yang diawaki pegawai Setjen DPR, dinilai sebagai sarana hiburan yang bisa bermanfaat
“mengobati” kejenuhan. Bila alunan karawitan mengumandang, seolah kita kembali ke
alam desa yang tenang, jauh dari hiruk pikuk perdebatan di sidang-sidang DPR dan
kemacetan serta panasnya Jakarta. Alunan irama gamelan itu mampu menyihir hati
menjadi tenang, tentrem, adem, ayem.

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |

ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
95

Edisi
P
ARLEMENT