Page 5 - MAJALAH 96

ASPIRASI
PENGADUAN MASYARAKAT

Rekomendasi Komnas HAM Terkait

Kebebasan Beragama dan Hak Beribadat

RI telah menerima surat dari Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, yang beralamat
di Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310.
DPR Surat Komnas HAM dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari Pengurus
Mushola Assafiiyah yang berlokasi di Jl. Belimbing Gang G, Kota Denpasar pada 27 Juli 2010 mengenai
pelarangan mendirikan rumah ibadah bagi umat muslim yang beraktifitas di lokasi Mushola tsb sejak 16
Mei 2008 oleh warga Banjar Adat Kaliwungu Kaja. Padahal, Mushola tsb sudah dipergunakan sebagai
sarana peribadatan sejak 1998 dan tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak Banjar, sesuai dengan surat
keterangan KUA Kecamatan Denpasar Timur No.Kk.18.09.2/BA.03.2/122/2008.
Bahwa pelarangan tsb adalah karena pembangunan Mushola belum memiliki perijinan sebagai tempat
ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 08 dan 09 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat.
Pihak Pengurus Mushola menyatakan telah beberapa kali mengajukan permohonan ijin kepada Pemkot
Denpasar, namun belum memperoleh hasil dengan alasan belum memenuhi persyaratan.
Atas pengaduan tsb, Komnas HAM telah mepertanyakan tindak lanjut permohonan perijinan
mendirikan rumah ibadah tsb kepada Pemkot Denpasar, namun belum ada kejelasan sikap dari Pemkot
Denpasar perihal diterima atau ditolaknya permohonan dimaksud.
Selain itu, Komnas HAM juga telah mengingatkan Pemkot Denpasar mengenai batas waktu pemberian
kepastian atas permohonan ijin mendirikan rumah ibadah, yaitu selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak
permohonan ijin dilakukan. Bahkan apabila bangunan gedung rumah ibadah yang sudah digunakan
permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB dan digunakan untuk rumah ibadah
sebelum berlakunya PBM ini, Bupati/Walikota membantu memfasilitasi penertiban IMB rumah ibadah
dimaksud.
Terkait dengan alasan Pemkot Denpasar dan masyarakat yang mensyaratkan agar pengurus Mushola
Assafiiyah mentaati dan menjalankan prosedur perijinan sesuai PBM No dan Np 9 Tahun 2006, khususnya
Pasal 13 (1), (3), dan Pasal 14, Komnas HAM menilai bahwa aturan tsb justru menjadi alat diskriminasi baik
langsung maupun tidak langsung, serta membatasi pendirian rumah ibadah.
Menurut Komnas HAM, pendirian rumah ibadah realisasinya dapat dibatasi, namun hanya dapat
dilakukan dengan UU, bukan dengan peraturan menteri. Terlebih dengan banyaknya kasus serupa di
Indonesia mengenai permasalahan rumah ibadah .

Sehubungan dengan hal tsb di atas, Komnas HAM meminta DPR RI untuk mengambil langkah-langkah
sesusai kewenangan DPR RI, di ataranya:
a. Mendorong DPRD Provinsi Bali dan DPRD Kota Denpasar untuk dapat mencari solusi dan
penyelesaian kasus Mushola Assafiiyah di Kota Denpasar;
b. Mempercepat pembahasan RUU Kerukunan Umat Beragama dengan mengedepankan prinsip-
prinsip HAM di dalamnya;
c. Mendesak Pemerintah segera melakukan revisi terhadap PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006,
khususnya hak pendirian rumah ibadah (seraya menunggu terealisasinya payung hukum yang
lebih kondusif untuk point 1);
d. Melakukan dialog dengan tokoh-tokoh agama, penggiat HAM, dan perguruan tinggi untuk
mendapatkan masukan yang cukup sebagai referensi pembuatan UU yang dapat melindungi
minoritas, antidiskriminasi, dan intoleransi beragama.

Rekomendasi Pelapor terkait sengketa pendirian rumah ibadah,sudah diteruskan kepada Komisi VIII,
Komisi II, dan Baleg DPR RI.

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |

ARIA |
TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
|
96
Edisi

ARLEMENT
P

PB | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | PB