Page 9 - MAJALAH 96

PESAN PIMPINAN

kesadaran, bahwa memang selayaknya
foto: internet/rimanews.com pemerintah lainnya, dan peniliannya
dibuat
instansi
berbeda
dengan
dilakukan secara khusus. Di sisi lain,
Kementerian Pertahanan dan TNI harus
proaktif mengakomodir isu-isu teknis di
lapangan dan menyampaikannya kepada
semua pemangku kepentingan terkait.
Sehingga karakteristik khas pelaksanaan
tugas TNI tetap tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negeri ini.
Dasar dari pemikiran di atas adalah
dengan memahami kendala-kendala
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
pada TNI. Kendala-kendala tersebut antara
lain, pertama, secara filosofis, tugas pokok
TNI bermuara pada terjaminnya keutuhan
Kepala Staf Umum (Kasum)TNI Letnan Jenderal TNI J. Suryo Prabowo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Logistik (Rakorlog) TNI
Tahun 2012. TNI siap mengoptimalkan dukungan logistik guna melanjutkan reformasi birokrasi dan pembangunan kekuatan pokok wilayah dan tegaknya kedaulatan NKRI
minimum (MEF)”. Diikuti 150 orang peserta dari lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta Kemhan RI. yang pada gilirannya juga menjamin tetap
dengan gaji dan penghasilan lain yang dan sekaligus mencegah terjadinya perilaku berlangsungnya segenap tata kehidupan
diperoleh. Program Reformasi Birokrasi penyimpangan aparat berwenang atau bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
TNI dilaksanakan dengan mengacu pada yang mengarah pada tindakan korupsi. Hal yang bebas dan aman dari segala bentuk
9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi ini juga sejalan dengan Rapat Pimpinan ancaman dari luar. Filosofi ini mengandung
Nasional. (Rapim) TNI Tahun 2012 yang dibuka oleh arti “pelayanan publik” dalam skala yang
Beberapa dasar pelaksanaan Panglima TNI Agus Suhartono, dengan sangat luas, yang dalam konteks reformasi
Reformasi Birokrasi TNI adalah sebagai mengusung tema “Melanjutkan Reformasi birokrasi nasional hanya merupakan salah
berikut: a. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Birokrasi dan Membangun Kekuatan satu dari sembilan program Reformasi
Tentara Nasional Indonesia; b. Peraturan Minimum (MEF)”. Birokrasi Nasional yang ditetapkan
Presiden RI No. 10 Tahun 2010 tentang Hal lain yang sejalan dengan keinginan Pemerintah (program ke-8). Perbedaan
Susunan Organisasi TNI; c. Permenpan reformasi kelembagaan TNI tersebut, pemahaman yang fundamental ini
No. Per/15/M.Pan/7/2008 tanggal 10 Juli adalah tampak saat sebanyak 155 perwira membuat penilaian pencapaian program
2008 tentang Buku Panduan Pelaksanaan TNI mengikuti sosialisasi Laporan Harta reformasi birokrasi ke-8 di lingkungan TNI
Reformasi Birokrasi; c. Permenpan No. Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Penilaian menjadi sulit untuk diukur, baik secara
Per/4/M.pan/4/2009 tanggal 7 April 2009 Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kualitatif maupun kuantitatif.
tentang Pedoman Pengajuan Dokumen (PMPRB) dan Pembangunan Zona Integritas Kedua, karakteristik khas organisasi TNI
Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas yang berdampak pada mekanisme dan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah korupsi. Pengadaan alat utama sistem prosedur pelaksanaan tugas yang berbeda
1
Daerah; d. Surat Panglima TNI No. B/3038- persenjataan (alutsista) TNI yang dilakukan dengan lembaga pemerintah lainnya.
03/02/66/Sru tanggal 17 September 2009 selama ini oleh pemerintah di bawah Adanya hirarki kepangkatan dan senioritas,
tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi pengawasan DPR-RI juga tidak terlepas yang merupakan institutional nature di
Birokrasi TNI; e. Keputusan Panglima TNI dari keinginan untuk semakin kuatnya organisasi militer manapun, membawa
No. Kep/692/IX/2011 tentang Organisasi dukungan bagi proses pembentukan good dampak pada perbedaan tugas, wewenang
Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI. governance tersebut. dan tanggung jawab jabatan perwira TNI.
Kemampuan untuk mengimplemen- Ini tentu saja berbeda dengan lembaga-
tasikan kedua aspek reformasi ini, Tantangan yang dihadapi lembaga pemerintah/sipil lainnya, yang
tentu saja membutuhkan tahapan Standar pencapaian reformasi birokrasi murni menempatkan kualifikasi serta
kurun waktunya, agar sejalan dengan di lingkungan TNI mempunyai tantangan kompetensi individu sebagai dasar utama
kemampuan pengelolaan secara organisasi tersendiri dibandingkan pelaksanaan penentuan jabatan. Karakteristik ini bukan
dan sumberdaya pendukungnya. Di tengah reformasi birokrasi di instansi lainnya. berarti TNI tidak bisa melaksanakan pola
agenda penegakkan good governance Tantangan yang dihadapi beranajak pada meritokrasi murni, namun penerapannya
secara nasional saat ini, maka reformasi tidak se-fleksibel di lembaga lain
1. “Perwira TNI Ikut Pencegahan Korupsi”,
birokrasi TNI merupakan hal yang sangat mengingat adanya kultur senioritas yang
dalam News.okezone.com, 2 Agustus 2012.
penting bagi peningkatan kapasitas TNI Diakses 14 Agustus 2012 secara etis akan tetap dijunjung tinggi oleh

1
1

10 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | 11
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
95

ARLEMENT
P
Edisi