Page 10 - MAJALAH 96
P. 10

perwira TNI manapun sebagai bagian dari   memaksimalkan  efisiensi,  kualitas,  dan   Tetapi,  reformasi  birokrasi  TNI  adalah
           kehormatan dan kebanggaan korps.  produktivitas.                    perwujudan  ketentuan  ketatanegaraan
             Ketiga,  materiil  yang  dikelola  TNI,   Hal  penting  yang  perlu  diperhatikan   bagi  TNI  sebagai  komponen  bangsa
           dalam hal ini alutsista, merupakan materiil   dalam  meningkatkan  kapasitas  SDM  TNI   yang  memegang  peranan  penting  bagi
           sensitif  yang  bila  dikaitkan  dengan  asas   dalam  rangka  reformasi  birokrasi  adalah   mempertahankan  integritas  wilayah  dan
           transparansi  akan  menimbulkan  banyak   penerapan pengelolaan personel berbasis   kedaulatan negara RI. Dalam pemahaman
           ganjalan. Pengumuman lelang pengadaan   kompetensi yang harus terus ditingkatkan.   demikian,   maka   reformasi   birokrasi
           alutista, sesuai amanat Peraturan Presiden   Metoda  pengelolaan  personel  berbasis   TNI  diharapkan  tetap  dapat  mengikuti
           Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan   kompetensi  adalah  suatu  metoda  terkini   perkembangan kemajuan zaman, termasuk
           Barang   dan   Jasa   misalnya,   dapat   di  bidang  ilmu  perilaku,  yang  dapat   di  bidang  teknologi  komunikasi  dan
           berkonsekuensi  pada  “terbongkarnya”   digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas   instrumen pertahanan negara.
           kebijakan  pertahanan  negara  dalam   sumber daya manusia (human capital) TNI   Bagi DPR RI, melalui kewenangan dan
           hal  pengembangan  kekuatan  militer.   AD dalam rangka mendukung terwujudnya   tugas-tugas  secara  kelembagaan  yang
           Apalagi bila ini dilakukan dengan metode   minimum essential force. Mengingat sebagai   didasarkan  pada  konstitusi,  baik  terkait
           e-procurement,   yang   memungkinkan   bagian  dari  program  reformasi  birokrasi   fungsi  legislasi,  fungsi  pengawasan,  dan
           publik  manapun  mengakses  rencana   pemerintah,  Kementerian  Pertahanan  RI   fungsi proses penetapan anggaran negara,
           pengembangan kekuatan pertahanan RI.  telah  mengadopsi  sistem  pengelolaan   maka selalu diusahakan dalam mendorong
             Sekalipun TNI sangat mendukung asas   personel  berbasis  kompetensi,  maka  mau   terciptanya postur TNI yang sejalan dengan
           transparansi  dan  akuntabilitas,  namun   tidak  mau  TNI  di  setiap  matra  angkatan   kebutuhan  bagi  kekuatan  pertahanan
           kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat   harus  mengintegrasikannya  ke  dalam   minimal  yang  esensial.  Meskpun,  alokasi
           melemahkan  tingkat  kerahasiaan  negara   sistem  pembinaan  personel  TNI  dalam   pendaan APBN selalu berhadapan dengan
           seperti  ini,  akan  tetap  menjadi  concern   konteks secara keseluruhan.   skala priorotas, namun tujuan penampilan
           untuk TNI.                                                          kekuatan  pertahanan  dimaksud  dan
                                             Penutup                           sekaligus   usaha   bagi   peningkatan
           Peningkatan Kompetensi SDM TNI dan   Reformasi birokrasi TNI yang dijalankan   kesejahteraan  prajurit,  tetap  didasarkan
           Akses bagi Keterbukaan Publik     selama  ini  tidak  saja  mempunyai  makna   pada komitmen bagi terciptanya TNI yang
             Reformasi   birokrasi   TNI   harus   dalam   kerangka   sempit   penyiapan   profesional  dalam  menjalankan  tugasnya
           menekankan  pada  peningkatan  kualitas   berbagai  dokumen  yang  dibutuhkan   dan sekaligus sampai batas-batas tertentu
           sumberdaya  manusianya.  Sosok  TNI  dan   bagi  kepentingan  reformasi  atau  sekedar   dapat  membuka  akses  bagi  publik  untuk
           seluruh  aparatur  (pegawai  negeri)  pada   mencapai tujuan bagi peningkatan gaji dan   mendorong akuntabilitas.
           umumnya  adalah:  penampilan  harus   penghasilan yang diterima prajurit semata.   ***
           profesional  sekaligus  taat  hukum,  netral,
           rasional,  demokratik,  inovatif,  mandiri,
           memiliki  integritas  yang  tinggi  serta
           menjunjung  tinggi  etika  administrasi
           publik  dalam  memberikan  pelayanan
           kepada masyarakat.                                                                                   foto:internet/beritahankam.blogspot.com
             Peningkatan   profesionalisme   TNI
           harus   ditunjang   dengan   integritas
           yang  tinggi,  dengan  mengupayakan
           terlembagakannya  karakteristik  sebagai
           berikut:  (a)  mempunyai  komitmen  yang
           tinggi  terhadap  perjuangan  mencapai
           cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki
           kompetensi  yang  dipersyaratkan  dalam
           mengemban  tugas,  (c)  berkemampuan
           melaksanakan  tugas  dengan  terampil,
           kreatif dan inovatif, (d) taat asas, dan disiplin
           dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika
           profesional, (e) memiliiki daya tanggap dan
           sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f)
           memiliki jati diri sebagai abdi negara dan
           abdi  masyarakat,  serta  bangga  terhadap
           profesinya  sebagai  Anggota  TNI,  dan  (g)   TNI AL saat upacara siaga




                                                                                                               1
                                                                                                                1
  10                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 | 11
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 2012 |
                                                                              |
  10 | PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |

                                                                              P

                                                                                                 95
                                                                               ARLEMENT
                                                                                             Edisi
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15