Page 15 - MAJALAH 96

LAPORAN UTAMA

operator. Dia diberi kan keleluasaan dan kewenangan jamaah dalam soal transportasi bisa memiliki bus yang
untuk melaksanakan. digunakan setiap musim haji, sementara di luar musim
Tetapi berkaitan dengan regulasi, maka harus haji bisa disewakan untuk transportasi umroh.
dipisahkan. Apakah nanti regulasi akan menginduk Lebih lanjut Ida mengatakan, dengan uang yang
kepada salah satu Kementerian misalnya dibawah Menko dikelola dari setoran itu misalnya untuk membangun
Kesra, itu merupakan kebijakan pemerintah. Tetapi rumah yang bisa menampung lebih banyak jamaah di
setidak-tidaknya sebagaimana Konsep Amphuri, operator beberapa tempat , mengontrak rumah dalam waktu yang
tetap Kemenag. Regulatornya harus dipisahkan, karena lebih panjang atau dekat dengan masjidil haram dengan
itu menyangkut masalah kebijakan . “ Kan tidak mungkin daya tampung yang lebih banyak memenuhi kebutuhan
antara kebijakan disatukan dengan pelaksanaan apalagi jamaah Indonesia.
disitu nanti ada pengawasan,” katanya dengan berharap Menanggapi soal terbatasnya kuota kaitannya
dengan adanya tiga institusi yang berbeda strukturnya, dengan memperpendek antrian bagi jamaah calon haji,
menjadikan ketiganya akan professional. Jika operator Fauziah mengatakan kita memang harus bersyukur
dan regulator tetap satu maka persoalannya akan tidak kepada Allah bahwa begitu tingginya animo masyarakat
selesai lagi, akan ada terus persoalan-persoalan yang yang berangkat haji menunjukkan bahwa kesejahteraan
baru. masyarakat Indonesia makin baik. Tapi yang kita inginkan
bahwa kesempatan melaksanakan ibadah haji jangan
Manfaat lebih hanya dilakukan oleh orang yang mampu (kaya raya) saja,
Ketua Komisi VIII Ida Fauziah menyatakan, masukan sehingga bisa berkali-kali, sementara banyak sekali calon
KPK yang mendesak supaya pengelolaan keuangan haji haji yang belum memperoleh kesempatan.
dilakukan secara transparan, akuntabel, selama ini setoran Karena itu Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
awal calon haji dikelola dengan non profit sesuai amanat (Siskohat) yang diterapkan Kemenag itu bisa dikelola
Undang-undang. Ke depan perlu di upayakan, bagaimana dengan baik sehingga akan diketahui apakah si A atau
uang jamaah yang disetor awal itu dimenej dengan baik- si B itu sudah pernah berapa kali menjalan ibadah haji.
selain transparan dan akuntabel, tetapi seharusnya bisa Kemudian juga mungkin diatur boleh haji lebih dari sekali
memberi manfaat lebih. dengan alasan tertentu. “ Mungkin ini cukup dengan
Kalau didiamkan saja menunggu bunga deposito peraturan menteri misalkan boleh haji setelah sekian
, mungkin manfaatnya hanya sebatas itu. Tapi kalau tahun atau boleh haji lagi bila mendampingi orang tua
kemudian dimenej secara akuntabel, transparan saya atau alasan lain ditentukan kriteria-kriteria yang jelas,”
kira ini merupakan bagian dari keinginan DPR agar para ungkapnya dengan mengatakan, dengan demikian kita
jamaah mendapatkan pelayanan yang maksimal. bisa memberikan kesempatan masyarakat luas secara
Selama ini masalah klasiknya adalah pemondokan, lebih adil.
katering dan transportasi, mungkin pintu masuknya bisa Menanggapi tambahan kuota yang sering dijadikan
diakomodir dalam revisi UU tersebut. Kalau kemudian ajang permainan oknum untuk memeras calon jamaah
setoran awal bisa dimenej lebih kreatif seperti kebutuhan haji, politiisi DPR ini mengatakan yang perlu dipertegas
masalah transparansi sebab ini
foto: internet/kalsel.kemenag.go.id dapat tambahan kuota, tapi
sangat penting. Kita bersyukur
jangan sampai tambahan kuota
menjadi persoalan baru sehingga
jelas, misalkan dapat tambahan
kuota 10 ribu bisa diberikan
kepada calon haji daftar tunggu
berikutnya, bila terpenuhi bisa
diberikan kepada pemagang
daftar tunggu berikutnya dengan
syarat memenuhi pelunasan.
Mengenai peran DPR dalam
penyusunan biaya haji, dalam
komponen BPIH tahun 2012 ini
Komisi VIII DPR sudah minta
tidak boleh ada kenaikan.
Tapi alasan pemerintah tidak
Calon Jamaah Haji saat menabung di Bank untuk keperluan naik haji mungkin stagnan karena BBM

1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
|
96

ARLEMENT
P
Edisi