Page 18 - MAJALAH 96

ada keputusan yang tegas antara fungsi regulator, Masalah lainnya, sambung dia, Komisi Pengawas Haji
operator dan pengawasan, sehingga fungsi menejemen itu belum ada, tempo hari sudah diajukan beberapa orang,
bisa berjalan dengan baik. sudah disetujui oleh DPR tapi kemudian ada beberapa
orang yang kemudian tidak memenuhi persyaratan
Satu paket: menurut DPR. Dan DPR memiinta untuk dicarikan
Ditanya bagaimana mensinkronkan RUU Perubahan ini alternatif. Ada berapa orang yang sudah disetujui oleh
dengan RUU Pengelolaan Keuangan Haji yang disiapkan DPR terkait dengan anggota komisi pengawasan haji.
pemerintah, politisi PKS ini mengatakan bisa digabung, Itupun juga baru diajukan pada tahun ini padahal amanat
karena tidak bisa dipisahkan antara lembaga yang akan undang-undangnya sudah jauh dari berapa tahun yang
dirancang melalui revisi undang undang haji ini dengan lalu, dari 2008.
pengelolaan keuangan bisa menjadi satu paket. Di sisi lain norma-norma pun juga yang menurut
Karena itu lembaga yang akan kita bentuk nantinya dia masih harus ada penajaman-penajaman seperti
adalah justru pertimbangannya adalah untuk bagaimana ketegasan dalam melakukan fungsi pemisahan regulator
mengelola keuangan haji yang secara efektifitas, keuangan dan operator, kemudian bagaimana mewujudkan standar
yang stabil dan menguntungkan kepada publik dan pelayanan minimal sementara hal itu belum diatur dalam
kepada jamaah. “ Jadi memang harus dalam satu paket undang-undang yang lama.
undang-undang,” ia menegaskan.. Atas pertanyaan upaya Tim Komisi VIII
Soal tenaga yang harus disiapkan untuk mengisi memperjuangkan penambahan kuota haji dengan
lembaga baru, bisa tenaga profesional, dari perbankan Menteri Urusan Haji Saudi, anggota Dewan dari PKS ini
punya prestasi akademik lainnya. Tenaga-tenaga yang menjelaskan, sebetulnya persahabatan dan persaudaraan
direkrut di badan khusus ini bisa saja dari PNS tapi dengan antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah sangat erat
kriteria ada syarat-syarat khusus, nanti kita akan tetapan dan akrab. Dari pihak Parlemen sudah mencoba untuk
kualifikasinya. melakukan komunikasi baik dengan parlemen maupun
Di bagian lain, anggota Panja UU Perubahan Haji ini jalur-jalur diplomat yang lain. ” Saya kira akan bagus kalau
menegaskan bahwa pihaknya terus mengusahakan para kemudian Presiden Republik Indonesia- Pak SBY berkenan
jamaah haji mendapatkan pelayanan yang terbaik, tentu untuk secara langsung berbicara dengan raja,” ujarnya.
target utamanya adalah bagaimana jamaah melaksanakan Kemungkinan pemerintah melakukan pembatasan,
supaya mabrur. “ Itu yang paling utama”. sehingga calhaj tidak mengantre terlalu lama, ia
Kemabruran yang dituju dari pelaksanaan ibadah mengatakan, ” Saya kira memang harus demikian,
haji, diantaranya penjabaran aset-aset kemambruran kewajiban-kewajiban haji itu hanya sekali”.
itu seperti apa. Pertama jamaah harus dipastikan bahwa Sedangkan perkembangan pembahasan RUU, Abdul
dalam keberangkatan itu mereka punya kepahaman yang Hakim mengatakan, Panja sedang merumuskan naskah
benar dan baik terkait dengan manasik haji. Itu kriteria- akademis terlebih dahulu dan mudah-mudahan dalam
kriterianya, kemudian dalam melaksanakan ibadahnya tiga pekan kedepan sudah bisa masuk ke Baleg. Setelah
mereka mendapatkan pelayanan ibadah terbaik, mereka itu diharmonisasi dan berharap bahwa pada masa
mendapatkan kenyamanan dan suasana ibadahnya persidangan satu ini sudah bisa disampaikan di Paripurna
menyenangkan. untuk mendapatkan persetujuan sebagai RUU Usul
Mengenai temuan-temuan Tim Komisi VIII memantau Inisiatifnya DPR. (mp,ray) .
pelaksanaan haji, kata Abdul Hakim, tidak bersatunya
antara regulator dengan operator ini yang kemudian
menyulitkan untuk bisa melaksanakan secara teknis
proses penyelenggaraan itu. Itu salah satu yang
mendasar sekarang ini, regulatornya kementerian agama,
operatornya pun juga dipegang oleh kementrian agama. foto:internet/yogyakarta.kemenag.go.id
Kemudian hal yang lainnya, walaupun ada peningkatan-
peningkatan pelayanan tetapi terlalu lamban, bagaimana
untuk bisa mencapai suatu standar pelayanan minimal.
Kemudian sampai saat sekarang pun juga, Undang-
undang Nomor 13/2008 peraturan pelaksaan banyak yang
belum terbit oleh pemerintah maupun oleh peraturan
Presiden. ” Pemerintah sangat lamban, bagaimana
bisa melaksanakan aturan dengan baik, peraturan
pelaksanaannya sampai sekarang ini belum terbit,” ungkap
Abdul Hakim.

1
1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1

ARIA ||
TH. XLII, 2012 ||
||
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
ARLEMENT

TH. XLII, 2012

P

P
96
Edisi 96
ARLEMENT
Edisi
ARIA