Page 17 - MAJALAH 96

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT AMA

Pengelolaan Haji

Harus Profesional

alah satu masalah yang menonjol dalam dan pemondokan- adalah komponen terbesar dalam
RUU perubahan UU No.13/2008 tentang pembiayaan haji. ” Kalaulah kemudian kita bisa kelola
Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah masalah dua hal ini dengan baik, ini luar biasa- kita ingin ada
yang terkait dengan persoalan kelembagaan. perubahan untuk dua hal ini,” ungkap dia.
S” Kita ingin bahwa pengelolaan haji kedepan Dalam soal pemondokan polanya diubah, tidak
adalah sebuah pengelolaan yang betul-betul profesional. hanya sekedar mengandalkan penyewaan pertahun,
Kita ingin ada sebuah kelembagaan baru yang langsung bisa diusahakan jangka waktu lebih lama termasuk
bertanggung jawab kepada Presiden,” kata anggota Panja memberikan jaminan kenyamanan. “ Kan yang namanya
RUU Perubahan UU No/13/2008 KH Ir. Abdul Hakim, MM orang beribadah ingin pemondokan dan fasilitas lainnya
kepada Parlementaria sesuai dengan standar pelayanan minimal,” tukasnya
Perlunya lembaga baru menurutnya, karena terdapat dengan menambahkan, pada saat di Mekah diberikan
dana sekitar Rp 44 trilyun berupa dana setoran awal para jaminan bisa ibadah harian terutama lima waktu bisa lebih
calon haji (calhaj)- yang merupakan sesuatu amanat dan mudah.
tanggung jawab besar sehingga harus dikelola dengan Pola pengaturan seperti itu harus ada yang
profesional yang bisa menguntungkan jamaah. Misalnya memberikan jaminan, kemudian transportasi udara
kita ingin kembangkan dalam bentuk tabungan haji ataupun transportasi selama di Arab Saudi, juga harus
sebagaimana yang dimiliki Malaysia. ada pengaturan yang bisa memberikan jaminan bahwa
Jadi lanjut Abdul Hakim, karenanya perlu ada badan transportasinya bisa mendukung dalam melaksanakan
khusus, tidak bisa sebagaimana modelnya lembaga ibadah ini misalnya dalam pengangkutan udara yang
pemerintahan atau departemen. Misalnya bisa berbentuk masih monopolistik- hanya Garuda dan Garuda lagi
badan khusus sebagaimana BPJS, intinya badan dan dari luar maskapai Saudi Arabia. Kenapa maskapai
kelembagaan publik yang dibentuk oleh undang-undang nasional tidak bisa memberikan pelayanan seperti itu?
haji ini. Menurut Abdul Hakim, perusahaan-perusahaan
Ditekankan lagi bahwa hal-hal yang paling nasional ini yang ingin kita dorong agar untuk bisa
signifikan perubahan UU Haji adalah terkait masalah memberikan kontribusi dalam pelayanan angkutan
kelembagaan, masalah keuangan udara sehingga ada kompetisi pelayanan. Selain itu
dan masalah pelayanan. Dalam persoalan transportasi selama pelaksanaan ritual di
persoalan pelayanan, berkaitan Mekah dan Madinah, termasuk saat Armina-kita tidak
dengan masalah transportasi ingin ada keterlambatan jamaah untuk sampai ke Arafah.
Bagaimapun kita ingin kerangka aturan yang bisa
memberikan jaminan kelancaran dan kenyamanan dalam
memberikan pelayanan untuk transportasi pada wilayah-
wilayah saat penting itu.
Berikutnya masalah pemondokan, polanya sewa
pertahun, itukan tidak efisien tidak efektif. ” Kenapa
sih kita tidak berfikir seperti negara lain, punya
pemondokan dalam jangka yang agak panjang. Ataupun
jika dibutuhkan misalnya kita dalam pola investasi,
uang itu kan ada 44 trilyun, kenapa sih tidak kerjasama
misalnya dengan pemerintah Arab Saudi,” tanya Abdul
Hakim.
Dengan lembaga baru nanti dia berharap, supaya
nanti jelas dimana fungsi pemerintah, dimana fungsi
lembaga dan kita ingin bahwa lembaga ini hanya
berfungsi sebagai operator pelaksana penyelenggaraan
haji, kemudian regulator ada pada pemerintah. Intinya
Abdul Hakim, MM Anggota Panja RUU Perubahan UU No/13/2008

1 1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1

1
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | | |
|
96
Edisi

P
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012
ARLEMENT