Page 19 - MAJALAH 96

LAPORAN UTAMA

alah satu kebijakan yang kerap Daya Manusia (SDM) yang telah wacana untuk pembentukan lembaga
menjadi perbincangan hangat terlatih maupun kelembagaan yang baru.
selama ini adalah kebijakan telah mempunyai keleluasaan dan “Apakah regulasi nanti ada
Spemerintah tentang pengelolaan kewenangan untuk melaksanakan pada Menkokesra atau Menkeu dan
dana haji. Dana haji tidak hanya sangat penyelenggaraan haji tersebut. Tapi bila sebagainya itu merupakan kebijakan
besar, dana haji juga adalah sekaligus berkaitan dengan regulasi seharusnya yang diserahkan kepada pemerintah.
“dana segar” yang tanpa putus akan dipisahkan. Tetapi untuk pembentukan lembaga
terus mengalir ke kas pemerintah lewat “Kita menginginkan dalam konsep tersendiri kita khawatir akan ada
Kementerian Agama RI. Demikian pula yang dibuat oleh Amphuri bahwa persoalan-persoalan baru, persoalan
dengan pelayanan memberangkatkan operator itu adalah tetap Kemenag. Nah lama tidak akan selesai lagi,” lanjut
jumlah orang yang besar dalam waktu regulator harus dipisahkan karena itu Sugeng.
terbatas di tempat terbatas di negara menyangkut masalah kebijakan. Kan
lain yang harus tunduk dengan aturan tidak mungkin antar kebijakan disatukan Masalah keuangan
negara tersebut. Keduanya memerlukan dengan pelaksaanaan, apalagi nanti di Lebih lanjut, menurutnya akar dari
penanganan yang serius dan profesional. situ ada pengawasan. Ketika ada tiga penyelenggaraan haji adalah keuangan.
“Maka dari itu Amphuri institusi kelembagaan yang berbeda Akumulasi keuangan yang begitu besar
menginginkan adanya pemisahan strukturnya, maka kemudian menjadikan yang kemudian masih belum ada tata
regulator dan operator karena salah kelembagaan-kelembagaan ini menjadi kelola yang jelas, padahal uang itu
satu sumber pokok persoalan yang profesional,” jelasnya. adalah hak milik jamaah dan seharusnya
selama ini terjadi adalah masih Ketiga kelembagaan yang dimaksud uang itu kemudian manfatnya bisa
bersatunya antara pengelola dana dan adalah operator, regulator dan dirasakan oleh pemiliknya. “Nah selama
penyelenggara haji” ungkap Ketua pengawas. Pengawas sendiri merupakan ini yang dibangun oleh pemerintah
Urusan Kelembagaan dan Organisasi lembaga yang diamanatkan UU no.13 adalah bahwa uang tabungan dari
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan tahun 2008 yang sampai saat ini belum jamaah seluruhnya dimanfaatkan
Umroh Indonesia (Amphuri) Sugeng terbentuk. Mengenai lembaga regulator, untuk berangkat haji, padahal masa
Wuryanto .Menurutnya Kementerian ada wacana kewenangan regulasi haji antrian panjang yang sampai 10 tahun,
Agama memiliki kemampuan sebagai masuk di dalam salah satu kementerian 15 tahun, mereka tidak memperoleh
operator karena sudah berpuluh selain kementerian Agama, yaitu seperti manfaat dari uang yang ditabungkan,
tahun menangani penyelenggaraan ke Kementerian Kesejahteraan Rakyat disetorkan” katanya prihatin.
haji reguler. Dari sisi personel Sumber atau Kementerian Keuangan. Ada juga Maka dari itu menyangkut keuangan

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
96

ARLEMENT
P
Edisi