Page 20 - MAJALAH 96

harus segera dilakukan tata kelola secara seharusnya Kemenag memberikan penyelenggaraan Haji memerlukan
profesional, yaitu adanya terobosan perlindungan kepada KIHK, yang berarti aturan yang tepat dan efisien.
kebijakan bahwa dana ini harus dipisah memberikan perlindungan kepada Tranparansi dan akuntabilitas ini
kan dari operator. Artinya Kemenag pengusaha juga, selain kepada jamaah. adalah sesuatu yang sangat penting di
sebaiknya dipisahkan dari urusan “Sekarang yang terjadi adalah ada dalam masalah keuangan pada sebuah
keuangan. “Bahwa mengelola uang 40 pihak yang punya jamaah tapi tidak pelayanan. Bukan sekedar pelayanan
trilyun itu membutuhkan effort yang luar memperoleh kuota karena tidak masuk tapi Penyelenggaraan Haji adalah
biasa, bukan saja sistem keuangannya, porsi berangkat tahun ini, di sisi lain ada amanat umat, pengelolaan dananya dan
tapi juga SDM-SDM yang profesional. penyelenggara yang porsi jamaahnya pembuatan kebijakan ditambah nantinya
Dan Kemenag belum siap karena sampai 600 orang” ungkapnya. harus melakukan pengawasan yang
mereka bukan lembaga keuangan atau Pembagian proporsional yang kesemuanya itu akan sangat menyita
perbankan” jelas Sugeng. dimaksud adalah berdasar prestasi energi. Dikhawatirkan amanat tugas
Mengenai sistem kuota yang masing-masing pada tahun lalu. yang lain menjadi terbengkalai bila
berkaitan dengan lama antrian harus Prinsipnya setiap pihak yang punya semua itu dibebankan pada Kemenag.

foto:internet/djanganpakies.com

foto:internet/hajikita.blogspot.com

ditata lagi. Kuota seharusnya disusun
dalam jangka pendek. Misalnya masanya
per tiga tahun selesai, baru dibuat lagi,
karena bila jangka waktu kuota sudah
terlampau panjang, dikhawatirkan
tidak bisa terpantau mana jamaah yang
memang masih hidup mana yang telah
meninggal. “Jadi tidak akan terakumulasi
menumpuk terus, tiga tahun habis dan
dihitung dari awal lagi” usulnya.
Menyangkut haji khusus, dengan
adanya keterbatasan kuota, Amphuri Jamaah Haji saat berada di Arab Saudi
mengusulkan agar kuota haji khusus
juga diberlakukan sebagai kuota haji ijin harus diberangkatkan. “Kalau Spesialisasi bidang adalah kunci dari
reguler. “Kalau haji reguler itu kuotanya perusahaan yang sudah berprestasi pelayanan modern, yaitu dengan
diberikan kepada tingkat propinsi diihitung sesuai porsinya, maka sudah pemisahan antara regulator, operator
maka haji khusus sebaiknya kuotanya tidak ada pihak yang mempunyai jamaah maupun pengawas, sebagai langkah
diberikan secara proporsional pada yang tidak bisa memberangkatkan”, strategis dalam pelayanan haji yang
pihak PIHK (Penyelanggara Ibadah papar Sugeng lebih profesional (mp/ray)
Haji Khusus)” kata Sugeng. Di sinilah Banyaknya pihak yang terlibat dalam ***

1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1

|
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |

P
ARLEMENT
96
Edisi