Page 25 - MAJALAH 96

SUMBANG SARAN

disosialisasikan secara cepat dan intensif pemberian honor petugas haji non direktorat; (6), ketidakseimbangan
sehingga banyak jemaah haji yang tidak kloter; (7) tidak jelasnya komponen, antara struktur organisasi dan
mengetahui adanya pelayanan katering. waktu penyetoran, dan format laporan kewenangan yang dimiliki oleh Teknis
Buruknya pelayanan ketering juga sisa biaya operasional Penyelenggaraan Urusan Haji; (8) ketidaksesuaian struktur
terjadi pada pelaksanaan haji tahun Ibadah haji yang disetor ke DAU. organisasi PPIH dengan kondisi aktual.
1431 H/2010 M, terutama pelayanan
katering di Madinah. Pada tahun Aspek Kelembagaan Penutup
tersebut ada perusahaan katering Kelemahan dalam aspek Kelemahan-kelemahan di atas tentu
yang melakukan wanprestasi atas kelembagaan dapat dilihat pada: (1) tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,
kontrak karena menyediakan makanan perangkapan fungsi oleh Kementerian dan perlu segera dibenahi. Setiap tahun
yang sudah kadaluarsa sehingga Agama, sebagai regulator, operator Kementerian Agama sebenarnya selalu
menyebabkan 114 jemaah haji asal Solo dan pengawasan sekaligus dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan
mengalami keracunan. penyelenggaraan ibadah haji. ibadah haji, tetapi hasil evaluasi itu
Hal lain yang tak kalah penting Perangkapan fungsi ini menimbulkan tampaknya tidak banyak memberikan
untuk diperhatikan adalah buruknya berbagai bentuk kelemahan dalam pengaruh terhadap penyelenggaraan
sistem antrian dalam pembagian pelaksanaan, pertanggungjawaban dan ibadah haji. Sementara bagi Komisi VIII
katering. Sajian menu masakan pengawasan; (2) sistem kepanitiaan DPR RI, kelemahan-kelemahan yang
cita rasanya kurang pas dan penyelenggaraan Ibadah haji masih selalu berulang setiap tahun itu tidak
monoton, serta hambar; dan kurang ditangani oleh kepanitiaan yang bersifat cukup dengan melakukan pembenahan-
memperhatikan aspek kesehatan dan ad hoc, padahal penyelenggaraan pembenahan yang tidak cukup
aspek kebersihan. Kebijakan untuk ibadah haji bersifat reguler dan reformatif dan fundamental. Sebab
menyediakan prasmanan untuk 1 berlangsung setiap tahun dengan pembenahan itu hanya menyentuh
maktab menyebabkan antrian panjang waktu yang sudah bisa diprediksi aspek tata kelola kebijakan dan tidak
bagi jemaah haji karena harus melayani sebelumnya. Dengan sistem menyentuh aspek regulasi yang justru
450 orang jemaah dan hanya dilayani kepanitiaan ad hoc, personil yang aspek terakhir inilah yang sangat
oleh 2 orang petugas. Antrian ini menangani penyelenggaran ibadah menentukan wajah penyelenggaran
menyebabkan jemaah haji mengalami haji dapat berganti setiap saat, ibadah haji ke depan.
kelelahan. sehingga menghalangi kontinuitas Karena itu, sejak tahun 2010 Komisi
dan peningkatan profesionalitas VIII DPR RI telah berupaya menyusun
Kelemahan dalam Aspek Regulasi penyelenggaraan ibadah haji; (3) tidak rancangan undang-undang (RUU)
dan Kelembagaan adanya kode etik pelayanan publik baru sebagai pengganti Undang-
Selain kelemahan-kelemahan di dalam penyelenggaraan ibadah haji; Undang Nomor 13 Tahun 2008
atas, ada dua kelemahan lain yang juga (4) belum adanya lembaga pengawas tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
menentukan dalam penyelenggaraan independen dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan ibadah haji dalam
ibadah haji, ibadah haji meskipun dalam Pasal 12 konteks RUU baru ini, tidak hanya
Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraan ibadah
Aspek Regulasi sebenarnya telah mengatur mengenai haji semata, tetapi juga mengatur
Kelemahan dalam aspek regulasi pembentukan Komisi Pengawas Haji tentang pengelolaan keuangan haji.
dapat dilihat pada: (1) adanya 17 Independen (KPHI); (5) ketidaksesuaian Di sisi lain, salah satu isu krusial yang
peraturan pelaksana Undang-Undang antara tupoksi yang diemban dan kaji dalam RUU ini adalah tentang
No. 13 Tahun 2008 yang sampai kini kegiatan aktual yang dilakukan oleh pembentukan satu badan atau lembaga
belum dibentuk; (2) tidak adanya dasar beberapa unit kerja di Ditjen PHU; (5) yang secara khusus akan mengelola
hukum yang kuat dalam penempatan tersebarnya tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji.
dana setoran awal BPIH dalam bentuk pengadaan di masing-masing sub- ***
Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN);
(3) tidak adanya ketentuan mengenai Daftar Bacaan
kriteria alokasi sisa porsi kuota skala > Tim Pengawas Komisi VIII DPR RI, 2009. “Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI Pada Pelaksanaan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.” Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR-R.I
nasional; (4) tidak adanya ketentuan
> --------------, 2010. “Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan
yang mengatur sumber pendanaan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M.” Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR-RI
untuk setiap item kegiatan operasional > ------------,2011. “Executive Summary Laporan Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1432 H/2011 M.”
Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI.
Penyelenggaraan Ibadah haji baik di
> Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2010. “Laporan Hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Ibadah
dalam maupun di luar negeri; (5) tidak Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” Jakarta, 2010.
adanya standar komponen indirect > Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Komisi VIII DPR RI, 2005. “Laporan Tim Pengawas
Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2005,” Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI.
cost dalam BPIH; (6) tidak adanya dasar

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |