Page 26 - MAJALAH 96

PENGAWASAN

Padahal secara anggaran, Panja
Jamkesmas berusaha untuk terus
meningkatkan anggaran Program
Jamkesmas dengan harapan sasaran
kepesertaannya semakin luas. Pada 2008
dan 2009 anggaran Program Jamkesmas
masing-masing sebesar Rp 4.6 Triliun,
2009 naik menjadi Rp 5.1 Triliun, 2010
sebesar Rp 6.3 Triliun (termasuk dana
untuk Program Jaminan Persalinan/
Jampersal), kemudian pada 2012 ini
dananya menjadi Rp 7.4 Triliun.
Terhadap berbagai permasalahan
Program Jamkesmas, Panja Jamkesmas
telah mengadakan pendalaman dengan
pihak terkait yaitu Kementerian Kese-
hatan untuk mendapatkan gambaran
pelaksanaan program secara mendalam
dan melihat secara riil permasalahan di
lapangan.
Anggota Panja Jamkesmas Sri Rahayu
dalam dialog dengan Parlementaria
menyatakan bahwa problem dalam
pelaksanaan Jamkesmas pertama, pada
pendataan. Dimana orang yang benar-
benar miskin tidak mendapatkan kartu
Jamkesmas, sebaliknya orang yang
tidak berhak tapi mendapatkan kartu
Jamkesmas. Problem pendataan ini
bisa bera-sal dari tingkat Kabupaten/
Kota, karena semua usulan kepesertaan
Jamkesmas dari daerah.
“Akhirnya orang miskin ketika
dia sakit tidak mendapatkan pelaya-
nan, karena tidak mempunyai kartu
Jamkesmas.”ujar Rahayu begitu sapaan
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, akrabnya.
DPR melalui Komisi IX telah membentuk Panitia Menurut Rahayu, kendala di lapa-
ngan terjadi saat Ketua RT/RW meng-
Kerja (Panja) tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat
hadapi paksaan warganya yang mampu
(Jamkesmas). Panja Jamkesmas dibentuk dengan tujuan
meminta dimasukkan didalam pendata-
mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang an Jamkesmas. “Kalau tidak diberikan,
mekanisme, data kepesertaan serta laporan penggunaan justru akan menjadi boomerang bagi
anggaran penyelenggaran program Jamkesmas. pak RT/RW, begitu saja kok tidak mau
dimintai. Itu problem yang sekarang kita
amkesmas merupakan program masyarakat, diantaranya mengenai tidak hadapi,” paparnya.
kesehatan yang mendapatkan duku- terdaftarnya warga yang jelas miskin Problem kedua, menurut politisi Fraksi
Jngan, harapannya derajat kesehatan menjadi peserta Jamkesmas, masih PDI Perjuangan adalah jumlah antara
masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan. ditolaknya warga miskin di rumah sakit, orang yang memang membutuhkan kartu
Namun hampir tujuh tahun pelaksanaan masih ada peserta Jamkesmas yang Jamkesmas dengan kartu Jamkesmas
program Jamkesmas masih banyak sesungguhnya tidak berhak menjadi yang dikeluarkan belum seimbang.
permasalahan baik teknis maupun ma- peserta Jmkesmas dan masih adanya Ternyata faktanya, masih lebih ba-
nagemen yang harus diselesaikan. kebingu-ngan tentang prosedur untuk nyak yang belum mendapatkan Kartu
Beberapa permasalahan disampaikan menggunakan kartu Jamkesmas. Jamkesmas.

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |