Page 22 - MAJALAH 96
P. 22

pemerintah melakukan kewajibannya   menghitung berapa nilai manfaatnya. Itu   skema-skema dana talangan  oleh
           menanggung pemondokan, catering   pula yang kita sampaikan ke DPR bahwa   lembaga keuangan, jangan sampai
           , perjalanan haji dan melakukan   kita sangat transparan, kita melakukan   ibadah haji berangkat dengan dana
           pembinaan.                        perhitungan dengan lebih cermat   talangan. Harus ditekankan bahwa
             Terkait dengan masalah          sehingga dipastikan bahwa uang jamaah   ibadah haji itu berangkat dengan
           pengelolaan keuangan haji ,  Anggito   itu dikembalikan kepada jamaah.,”   dana sendiri.  Dengan penekanan ini
           Abimanyu mengisyarakatkan pihaknya   uangkapnya lagi dengan menambahkan   dia berharap  mudah-mudahan bisa
           akan mempersiapkan aturan dalam   bahwa langkah-langkah pembenahan   mengurangi panjangnya daftar tunggu.
           bentuk undang-undang . RUUnya akan   Itu sudah masuk dalam komponen BPIH   Selain itu sambungnya,  selama
           terpisah untuk melengkapi   bagaimana   2012.                       dalam antrean (daftar tunggu), harus
           penyelenggaraan ibadah haji  secara   Secara lebih rinci mantan Kepala   dipastikan tahu kapan berangkatnya,
           lebih komprehensif.               Badan Kebijakan Fiskal di era Menkeu   meskipun menunggu hingga 10 tahun
             Ketika didesak pembenahan       Sri Mulyani ini menyebutkan, berbagai   tapi calhaj yang bersangkutan  tahu
           apa saja yang telah dilakukan untuk   peningkatan pelayanan itu antara lain   kapan berangkatnya. “ Makanya kita
           penyelenggaraan haji tahun 2012 ini,   masalah catering,  pihaknya  melakukan   sediakan call centre yang akan tahu
           pengganti Dirjen Haji Slamet Riyanto ini   tender untuk makanan  di luar   kapan dipastikan akan berangkat.
           menjelaskan, dalam soal pelayanan ada   muasasah, sehingga diperoleh kualitas   Selama masa itu kita akan berikan
           perbaikan-perbaikan dan pembinaan.   terbaik. Intinya menyediakan makanan   pembinaan dalam bentuk buku-buku
           Kemudian soal pengelolaan keuangan   sesuai standar.                atau manasik khusus yang diberikan
           di semua lini dilakukan perbaikan,   Mengenai panjangnya waiting list   selama masa menunggu itu”.
           juga langkah-langkah  reformasi yang   (daftar tunggu) sehingga ada calon   Ditanya apakah dengan sistem
           berkelanjutan.                    haji harus menunggu hingga 10 tahun,    komputerisasi haji terpadu ( siskohat)
             Menanggapi  adanya masukan agar   Anggito mengemukakan, sekarang kita   bisa mendukung pembatasan haii ,
           dibentuk badan khusus yang mengelola   berkampanye memberi pemahaman   menurut dia tidak bisa, sebab  Siskohat
           masalah perhajian di Indonesia, dia   kepada masyarakat bahwa ibadah haji   hanya  sistem pendataan saja.  Itu
           mengaku belum mengetahui usulan   itu hanya sekali seumur hidup. Yang   hanya sistem  menghubungkan antara
           tersebut. “ Kami tidak mengusulkan   kedua,  kita pastikan bahwa yang   informasi jamaah dengan informasi
           pembentukan badan itu sebab sesuai   berangkat itu sesuai  kemampuannya,   keuangan,  sehingga jamahah didata
           filosofinya,  penyelenggaraan ibadah haji   baik mampu secara materi atau fisik   dan informasinya lengkap teridentifikasi
           itu dilakukan oleh pemerintah,” tukas   (kesehatan).                baik  termasuk lokasi, waktu tunggu
           dia.                                 Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya    sampai dengan masalah keuangan.
             Jadi, lanjutnya,  kalau ada usulan   akan melakukan review terhadap  semua   (mp, ray)
           pembentukan badan- ya badan
           pemerintah dan  pemerintah itu adalah
           Kementerian Agama sebagai pemegang
           amanah  penyelenggara ibadah haji.
           Kalau ada badan baru  tetap  berada
           dalam lingkungan kementeriaan agama
           meskipun di luar struktur, semacam
           Badan Layanan Umum (BLU). “ Intinya
           bukan badan di luar Kemenag,” tandas
           Anggito.
             Ditanya mengenai usulan Komisi
           Pemberantasan Korupsi (KPK) perlunya
           pembenahan keuangan haji, terutama
           masalah akuntabilitas dan transparansi
           sehingga  bisa dikembalikan untuk                                                                    foto:internet/muhammadirfani.wordpress.com
           kepentingan jamaah haji, Dirjen
           Anggito Abimanyu mengaku  selama
           ini sudah dilakukan khususnya dalam
           penyelenggaraan haji pada tahun 2012.
             “ Kita pastikan bahwa uang jamaah
           harus dikembalikan kepada jamaah,
           itu falsafahnya sehingga kita bisa






                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
                                                                              |
                                                                                                   TH. XLII, 2012 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                 96

                                                                              P
                                                                               ARLEMENT

                                                                                             Edisi
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27