Page 22 - MAJALAH 96
P. 22
pemerintah melakukan kewajibannya menghitung berapa nilai manfaatnya. Itu skema-skema dana talangan oleh
menanggung pemondokan, catering pula yang kita sampaikan ke DPR bahwa lembaga keuangan, jangan sampai
, perjalanan haji dan melakukan kita sangat transparan, kita melakukan ibadah haji berangkat dengan dana
pembinaan. perhitungan dengan lebih cermat talangan. Harus ditekankan bahwa
Terkait dengan masalah sehingga dipastikan bahwa uang jamaah ibadah haji itu berangkat dengan
pengelolaan keuangan haji , Anggito itu dikembalikan kepada jamaah.,” dana sendiri. Dengan penekanan ini
Abimanyu mengisyarakatkan pihaknya uangkapnya lagi dengan menambahkan dia berharap mudah-mudahan bisa
akan mempersiapkan aturan dalam bahwa langkah-langkah pembenahan mengurangi panjangnya daftar tunggu.
bentuk undang-undang . RUUnya akan Itu sudah masuk dalam komponen BPIH Selain itu sambungnya, selama
terpisah untuk melengkapi bagaimana 2012. dalam antrean (daftar tunggu), harus
penyelenggaraan ibadah haji secara Secara lebih rinci mantan Kepala dipastikan tahu kapan berangkatnya,
lebih komprehensif. Badan Kebijakan Fiskal di era Menkeu meskipun menunggu hingga 10 tahun
Ketika didesak pembenahan Sri Mulyani ini menyebutkan, berbagai tapi calhaj yang bersangkutan tahu
apa saja yang telah dilakukan untuk peningkatan pelayanan itu antara lain kapan berangkatnya. “ Makanya kita
penyelenggaraan haji tahun 2012 ini, masalah catering, pihaknya melakukan sediakan call centre yang akan tahu
pengganti Dirjen Haji Slamet Riyanto ini tender untuk makanan di luar kapan dipastikan akan berangkat.
menjelaskan, dalam soal pelayanan ada muasasah, sehingga diperoleh kualitas Selama masa itu kita akan berikan
perbaikan-perbaikan dan pembinaan. terbaik. Intinya menyediakan makanan pembinaan dalam bentuk buku-buku
Kemudian soal pengelolaan keuangan sesuai standar. atau manasik khusus yang diberikan
di semua lini dilakukan perbaikan, Mengenai panjangnya waiting list selama masa menunggu itu”.
juga langkah-langkah reformasi yang (daftar tunggu) sehingga ada calon Ditanya apakah dengan sistem
berkelanjutan. haji harus menunggu hingga 10 tahun, komputerisasi haji terpadu ( siskohat)
Menanggapi adanya masukan agar Anggito mengemukakan, sekarang kita bisa mendukung pembatasan haii ,
dibentuk badan khusus yang mengelola berkampanye memberi pemahaman menurut dia tidak bisa, sebab Siskohat
masalah perhajian di Indonesia, dia kepada masyarakat bahwa ibadah haji hanya sistem pendataan saja. Itu
mengaku belum mengetahui usulan itu hanya sekali seumur hidup. Yang hanya sistem menghubungkan antara
tersebut. “ Kami tidak mengusulkan kedua, kita pastikan bahwa yang informasi jamaah dengan informasi
pembentukan badan itu sebab sesuai berangkat itu sesuai kemampuannya, keuangan, sehingga jamahah didata
filosofinya, penyelenggaraan ibadah haji baik mampu secara materi atau fisik dan informasinya lengkap teridentifikasi
itu dilakukan oleh pemerintah,” tukas (kesehatan). baik termasuk lokasi, waktu tunggu
dia. Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya sampai dengan masalah keuangan.
Jadi, lanjutnya, kalau ada usulan akan melakukan review terhadap semua (mp, ray)
pembentukan badan- ya badan
pemerintah dan pemerintah itu adalah
Kementerian Agama sebagai pemegang
amanah penyelenggara ibadah haji.
Kalau ada badan baru tetap berada
dalam lingkungan kementeriaan agama
meskipun di luar struktur, semacam
Badan Layanan Umum (BLU). “ Intinya
bukan badan di luar Kemenag,” tandas
Anggito.
Ditanya mengenai usulan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) perlunya
pembenahan keuangan haji, terutama
masalah akuntabilitas dan transparansi
sehingga bisa dikembalikan untuk foto:internet/muhammadirfani.wordpress.com
kepentingan jamaah haji, Dirjen
Anggito Abimanyu mengaku selama
ini sudah dilakukan khususnya dalam
penyelenggaraan haji pada tahun 2012.
“ Kita pastikan bahwa uang jamaah
harus dikembalikan kepada jamaah,
itu falsafahnya sehingga kita bisa
| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
|
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
96
P
ARLEMENT
Edisi