Page 21 - MAJALAH 96
P. 21

LAPORAN  UTAMA





                Dirjen Penyelenggaraan  Haji dan Umroh                               irektur Jenderal Penyelenggaran
                                                                                     Haji dan Umroh Anggito
                Anggito Abimanyu                                               DAbimanyu berobsesi kuat untuk
                                                                               meningkatkan pelayanan kepada para
                                                                               jemaah haji. Meski baru menjabat
                                                                               pejabat Eselon I di Kementerian Agama
                                                                               kurang dari tiga bulan atau dilantik
                                                                               tanggal 26 Juni 2012 namun tekadnya
                                                                               untuk memberikan  pelayanan terbaik
                                                                               bagi umat Islam untuk menunaikan
                                                                               rukun Islam kelima itu patut disambut
                                                                               hangat kaum muslimin di tanah air.
                                                                               Apalagi pengalamannya sebagai
                                                                               mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal
                                                                               Kementerian Keuangan, akan sangat
                                                                               membantu dalam mengelola  anggaran
                                                                               triliunan rupiah dan mengurus dua ratus
                                                                               ribu lebih jamaah haji setiap tahunnya.
                                                                                  Ditemui Parlementaria di sela-
                                                                               sela rapat pembahasan RKA-KL
                                                                               APBN  Kemenag tahun 2013, Anggito
                                                                               Abimanyu menyatakan tekadnya
                                                                               untuk memberikan pelayanan terbaik
                                                                               kepada jamaah haji. “  Yang jelas harus
                                                                               dipastikan bahwa pelayanan kepada
                                                                               jamaah harus meningkat. Pengelolaan
                                                                               keuangan harus transparan dan
                                                                               memastikan bahwa uang yang disetor
                                                                               oleh para calon haji pada akhirnya
                                                                               dikembalikan lagi ke jamaah.   Selain itu,
                                                                               pembinaan  kepada para calon jamaah
                                                                               haji itu  bisa diberikan secara maksimal,
                                                                               mereka  bisa melakukan ibadah dengan
                                                                               khusyuk sehingga  mendapatkan  haji
                                                                               mabrur,”  ungkap Anggito.
                                                                                  Menurut dia,  masalah haji adalah
                                                                               masalah pengelolaan,  masalah yang
                                                                               berkaitan  dengan manajemen.  “ Latar
                                                                               belakang ilmu dan pengalaman di
                                                                               Kemenkeu yang membuat ilmu saya bisa
                                                                               diaplikasikan dalam pengelolaan ibadah
                                                                               haji sekarang ini,” ia menjelaskan.
                                                                                  Ketika ditanya apakah UU
                                                                               no.13/2008 tentang Penyelenggaran
                                                                               Haji masih memadai, dia menjelaskan
                                                                               UU itu memberikan kewenangan kepada
                                                                               Pemerintah untuk menyelenggarakan,
                                                                               mengatur dan melaksanakan dan
                                                                               membuat standar pelaksanaan ibadah
                                                                               haji. UU itu memberikan mandat untuk
                                                                               melaksanakan kewajibannya.
                                                                                  Menurutnya, para calon  jamaah
                                                                               telah membayar atau menyetor lunas
             Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh Anggito Abimanyu  biaya hajinya, lalu pada gilirannya







                                                                                                                                                                                                     | PARLEMENTARIA  |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
            | PARLEMENTARIA |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                           TH. XLII, 2012 |
                                                                                                                                                                                                               ARIA |
                                                                                                                                                                                                                        96

                                                                                                                                                                                                     P
                                                                                                                                                                                                      ARLEMENT

                                                                                                                                                                                                                    Edisi
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26