Page 30 - MAJALAH 96

PDIP belum dapat menerima benar ingin melakukan pekerjaan yang tidak menggunakan gas. “Audit itu,
usulan yang disampaikan oleh sifatnya paralel,”jelasnya laporan hasil itu adalah menyangkut 8
pemerintah. Karenanya, Fraksi Secara terpisah, Daryatmo pembangkit listrik yang penyalaannya
PDI Perjuangan memberikan menjelaskan pemerintah akan ganda,” ungkapnya.
“catatan. Pertama, kita minta mengajukan proposal melalui nota Dia menjelaskan, Komisi VII sangat
segera menunda kenaikan tarif tenaga keuangan dan kemudin dilanjutkan, mendorong agar penggunaan gas
listrik,” tegas anggota DPR Daryatmo lalu ditindaklanjuti oleh menteri segera dilakukan, karena dengan cara
Mardianto dari PDIP kepada parle. ESDM komisi VII yang intinya adalah itu, ada penghematan sekitar Rp.37
Catatan kedua, adalah proposalnya mengajukan kenaikan TDL, Triliun, jika dibandingkan dengan
menindaklanjuti rekomendasi TTL sebesar rata-rata 15% dalam tahun perkiraan perolehan PLN apabila
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan APBN 2013, tahun anggaran 2013. mengalami kenaikan sebesar Rp. 12-14
Pemeriksa Keuangan (HP BPK) nomor “Dipaparkan tentang formulasi dan Triliun.
30/AuditamaVII/PDTT/09/2011 atas rumus ataupun rencana-rencana yang “Ini yang menjadi dorongan buat
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilakukan pemerintah,” paparnya. kita agar mempertimbangkannya
sektor hulu listrik pada PT PLN Persero, Menurut Daryatmo, pemerintah karena kalau itu dilakukan maka tidak
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu perlu menyikapi secara profesional perlu kenaikan tarif tenaga listrik (TTL),
Minyak dan Kementerian ESDM. terkait Laporan Hasil Pemeriksaan tetapi dengan melakukan penghematan
Berikutnya lanjut Daryatmo, dia BPK atas Pemeriksaan Dengan Tujuan dan penggunaan gas, itu masih ada
mengusulkan judulnya adalah kenaikan Tertentu sektor hulu listrik pada PT selisih, malahan berlebih, dan itu akan
tarif tenaga listrik bukan penyesuaian PLN Persero, Badan Pelaksana Kegiatan dapat digunakan untuk lainnya,” jelas
sejalan dengan nota keuangan Usaha Hulu Minyak dan Kementerian Daryatmo.
APBN. Keempat yaitu, definisi subsidi ESDM. Selain itu persoalan elektrifikasi
disesuaikan peraturan 162/PMK.02/2007 Dia mengatakan, pada tahun 2011 tidak hanya dilakukan semata-mata
tertanggal 17 Desember 2007. Kelima terdapat dua point pertama yang oleh PLN tetapi kebijakan seharusnya
materi yang disampaikan Fraksi PDI menyangkut PLN sebagai korporasi. pada tingkat negara, karena PLN hanya
Perjuangan sebagai bagian yang Artinya Sebagai korporasi, sebagai mengurusi jaringan. “Ini hanya jaringan,
tidak terpisahkan dalam keputusan BUMN yang memperoleh tugas juga kabel-kabel, dan umumnya terdapat di
atau kesimpulan raker hari ini dan melakukan pendistribusian listrik pulau-pulau besar, pulau-pulau utama,
diikutsertakan dalam pembahasan RUU dengan subsidi. Kedua adalah soal ataupun daerah-daerah yang menarik
APBN TA 2013. posisi kementerian ESDM terhadap jaringannya cukup efisien dengan
Catatan Fraksi PDI Perjuangan di kebijakan kelistrikan nasional. pendekatan keekonomian. Sedangkan
DPR, ini sempat menjadi perdebatan Daryatmo mencermati bahwa dari pada daerah-daerah terpencil umumnya
hingga akhirnya disetujui dalam hasil audit itu, terlihat ketidakmampuan dilakukan dengan mandiri oleh
lampiran kesimpulan. Catatan tersebut PLN melakukan penghematan masyarakat atau ada kebijakan lain,
akan menjadi perhatian, juga dari Badan sejumlah Rp. 37 Triliun pada Tahun seperti tenaga surya, tenaga angin,
Anggaran DPR RI ketika melakukan 2009 dan 2010. Hal itu disebabkan tenaga mikrohidro,”paparnya.
pembahasan. “Karena disitu kita benar- PLN tetap menggunakan solar, Daryatmo menjelaskan, kebijakan

Suasana rapat Komisi VII DPR dengan Dirut PLN

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1