Page 35 - MAJALAH 96

LEGISLASI

Revisi UU Kejaksaan

Jadikan Penegakan Hukum

On The Track

ndang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan
URI sebagian sudah tidak sesuai
lagi dengan kehidupan ketatanegaraan
dan perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di
atas, perlu dibentuk Undang-Undang
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI.
Perubahan ini untuk melaksanakan
putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus
sebagai upaya menguatkan kedudukan,
tugas, dan wewenang Kejaksaan RI.
Demikian ditegaskan anggota Komisi III
DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman
Munir berkaitan dengan perkembangan
pembahasan RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan RI.
Atas pertanyaan mengenai respon
kejaksaan terhadap RUU yang disiap-
kan DPR, Nudirman Munir mengatakan,
mereka tidak mau dan tetap memper-
tahankan Kitab Undang-Undang Hu-
kum Acara Pidana (KUHAP), kita hanya
mendapatkan janji-janji saja. “Makanya
kita minta KUHAP dibahas dulu, karena
dinilai lebih penting,” ujar Nudirman saat
ditemui tim Parle diruang kerjanya.
Pada Rapat Kerja (Raker) dengan
Menkumham telah disampaikan masalah
KUHAP ini. Saya bilang, “kenapa KUHAP ini
tidak mau disampaikan oleh pemerintah
ke DPR,” tanya Nudirman. Menurutnya,
kalau KUHAP ini disampaikan oleh
pemerintah, jaksa, polisi, dan hakim,
khawatir kewenangannya dikurangi
bahkan ada konsekuensi pidana.
Pasalnya, dengan KUHAP sekarang
mereka pesta-pora, tidak tersentuh oleh
hukum. Mereka tidak menyampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir
revisi KUHAP kepada DPR, karena
memang itu yang ditakutkan, kata

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |