Page 38 - MAJALAH 96

37I huruf d dipidana dengan pidana “Pengangkatan jaksa agung dilakukan siap membahas dalam rapat-rapat beri-
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ setelah mendengarkan pertimbangan kutnya sesuai kewenangan dan me-
atau pidana denda paling banyak Rp DPR RI, dengan masa jabatan 5 (lima) kanisme yang diatur dalam peraturan
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). tahun dan sesudahnya dapat dipilih perundang-undangan.
Sementara jaksa yang merekayasa kembali untuk satu kali masa jabatan,” Menkumham menambahkan, Pre-
fakta-fakta hukum dalam penanganan jelasnya. siden RI menghargai konsistensi DPR
perkara sebagaimana dimaksud dalam Dia menambahkan, dibuka pula ru- yang memahami Kejaksaan adalah lem-
Pasal 37I huruf e dipidana dengan ang untuk penguatan komisi kejaksaan baga pemerintahan yang melaksanakan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) dalam rangka pengawasan terhadap kekuasaan negara di bidang penuntutan
tahun dan/atau pidana denda paling perilaku jaksa serta pelibatan dalam rek- serta kewenangan lain secara merdeka.
banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh ruitmen dan pelaksanaan diklat dalam “Kejaksaan sebagai lembaga peme-
miliar rupiah). rangka melahirkan jaksa berkualitas rintahan tetap harus diletakkan dalam
Mengakhiri pembicaraan, Nudirman dan bermartabat. “Disiapkan pula sanksi kerangka sistem presidensiil sebagaima-
berharap RUU ini harus memberikan pidana bagi jaksa yang melanggar lara- na tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Un-
asas kehati-hatian bagi jaksa dalam ngan dan menyalahgunakan kewenan- dang-Undang Dasar Negara Republik In-
melakukan penegakan hukum, jangan gan/jabatannya,” tambahnya. donesia Tahun 1945,” tuturnya. (iw)/foto:
sembrono. Jaksa itu bukan diukur Sementara Menkumham Amir Syam- iwan armanias/parle.
keberhasilannya dari banyaknya dia sudin, mengatakan bahwa pemerintah ***
mengusut kasus korupsi, kasus narkoba
misalnya, tapi bagaimana jaksa itu dapat
menegakkan undang-undang itu dengan
benar. Selama ini persepsinya salah dalam
berbagai pengusutan kasus korupsi
sehingga terjadilah kriminalisasi, karena
dalam pengusutan kasus selalu tembang
pilih. Dia berharap dua kali masa sidang
mendatang ini revisi undang-undang
tersebut selesai.
Secara terpisah dalam Rapat Pleno
Komisi III DPR dengan pemerintah
yang diwakili Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa
Agung, dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan RB) sepakat segera membahas
RUU tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir
Djamil mengatakan, perubahan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI ini dimaksudkan untuk lebih
memantapkan kedudukan dan peran
Kejaksaan sebagai lembaga negara
yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan harus bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun,
dilaksanakan secara merdeka terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir
dan kekuasaan lainnya.
Menurutnya, materi muatan RUU
ini diantaranya pelaksanaan rekruitmen
jaksa harus dilaksanakan secara
transparan, profesional, dan akuntabel.

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |