Page 41 - MAJALAH 96

LEGISLASI

untuk memperoleh hak-hak politiknya
untuk memilih dan dipilih,” kata anggota
Panja RUUK DIY Agus Purnomo.
Menurut politisi PKS itu, meskipun
menjabat sebagai kepala daerah DIY,
tetapi Sultan dan Paku Alam masih tetap
dapat memilih dan dipilih dalam proses
pemilu.
Anggota Panja RUUK DIY dari FPKB,
Abdul Malik Haramain menambahkan,
larangan menjadi anggota parpol hanya
ditetapkan ketika Sultan dan Paku
Alam dilantik menjadi kepala daerah
saja. “Alasan larangan Sultan dan Paku
Alam berpolitik untuk lebih mengayomi
masyarakat,” ujarnya.
Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua
Rapat kerja Komisi II DPR membahas RUUK DIY DPR Marzuki Alie yang mengaku sepakat
dengan RUUK DIY yang menyatakan Sri
Sultan Hamengku Buwono X dan Paku
Alam tidak boleh terlibat aktif dalam
partai politik. Sebab menurut Marzuki,
apabila sultan yang notabennya seorang
raja bagi rakyat Yogyakarta ikut politik.
Maka, akan ada partai yang mengkotak-
kotakan kedudukan sultan.
“Beliaukan Raja, Raja itu dan
sudah ditetapkan ada kekhususan di
Yogyakarta dan tidak melalui pemilu dan
hanya penetapan saja. Dan karena posisi
kelebihannya itulah maka dia tidak boleh
berpartai. Karena apa? partai itu akan
mengkotak-kotakan dia. Kasihan nanti
dia. Posisinya nanti akan mengkotak-
kotakan, padahal dia raja. Mendingan dia
tidak berpartai,” kata Marzuki di Gedung
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat berjabat tangan dengan pimpinan rapat kerja Komisi II DPR
DPR/MPR, Jakarta, Rabu (29/8).
Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil dipercepat. Berbagai langkah sudah Menurut Marzuki meskipun Sultan tak
Gubernur Paku Alam IX akan habis pada dilakukan. “Nomor sudah kita ambil, boleh lagi tergabung dalam partai politik.
9 Oktober 2012. “Akan lebih baik jika nomor 13. Saya bukan mau mendahului Namun hal tersebut tak menghalangi
ada percepatan proses verifikasi dan Menkumham, tapi begitulah kira-kira. Sultan untuk bisa berpolitik dikancah
penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kita sudah rapat dari kemarin. Sudah nasional. “Tapi itu tidak menafikan. Hak
DIY,” katanya. kita booking. Saya sudah bicara dengan politiknya dia bisa menjadi presiden,
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg, Menkumham, hari ini akan jadi wapres, jadi anggota DPR jadi bisa
Mendagri Gamawan Fauzi yang hadir diselesaikan penandatanganan semua,” apa saja dia. Dan dia punya hak politik,”
dalam sidang paripurna menyatakan, katanya. imbuhnya.
dengan adanya UU ini nantinya, maka Terkait salah satu poin UUK DIY yang Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai
ada kepastian hukum bagi asistensi DIY. mengatur agar Gubernur dan Wakil Demokrat di DPR, Saan Mustopa menilai
“Adanya Undang-undang ini diharapkan Gubenur DIY tidak boleh bergabung RUUK DIY yang baru ini justru menjawab
penataan provinsi (DIY) tentunya akan dalam partai politik, dianggap bukan keinginan masyarakat Yogyakarta
lebih maju lagi di masa yang akan untuk menghilangkan hak politik Sri selama ini. “Saya lihat ini hasil maksimal
datang,” kata Gamawan. Sultan Hamengkubuwono X dan Paku untuk masyarakat Yogyakarta dan
Mendagri menyatakan, proses Alam IX. itu menjawab kebutuhan masyarakat
pengundangan UU tersebut akan “Hal ini tidak menghalangi beliau Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |