Page 37 - MAJALAH 96

LEGISLASI

244 KUHP dilarang karena melanggar
undang-undang. Jaksa juga dilarang
melakukan pelanggaran undang-undang
dalam melaksanakan tugas profesi
kejaksaan. “Jadi kalau dia melaksanakan
tugas profesi kejaksaan dia tidak boleh
melanggar undang-undang,” jelasnya.
Nudirman menambahkan, jaksa
dilarang dalam menjalankan profesinya
bertentangan dengan undang-undang.
Tidak dibenarkan jaksa apabila di dalam
suatu penyelidikan dan penyidikan
menjadikan seseorang tersangka dengan
cara melanggar undang-undang.
Hal ini sering terjadi karena jaksa me-
makai peraturan dibawah undang-un-
dang dapat dibenarkan, tetapi dilarang
dan/atau tidak dapat dibenarkan oleh
undang-undang. Atas dasar itulah, jelas-
Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta
nya, maka jaksa dilarang menyimpang
Karena dengan golnya undang-undang Selain itu mengajukan kasasi demi dan/atau melanggar undang-undang
ini penegakan hukum di Indonesia mulai kepentingan hukum kepada Mahkamah dalam melaksanakan tugas profesinya,
on the track,“ sambungnya. Agung dalam perkara pidana, perdata, baik sebagai penyidik maupun penuntut
Untuk itu kata Nudirman, dia bilang dan tata usaha negara; kecuali kasasi umum.
sama Pimpinan Fraksinya, yang lain boleh dengan cara melawan hukum atau Larangan lain, jaksa penuntut umum
tidak diikutsertakan tapi saya jangan bertentangan dengan undang-undang. dilarang melakukan peninjauan kembali
dilepas dari pembahasan UU tentang “Jadi kalau kasasi yang melawan hukum (PK) walaupun dengan alasan apapun,
Kejaksaan, UU tentang Mahkamah atau bertentangan dengan undang- sebagaimana diatur dalam Pasal 263
Agung, dan UU tentang KUHAP. undang tidak boleh diajukan,” tegasnya. KUHAP. Sedangkan pelanggaran
“Saya tidak dimasukan dalam Dia mengatakan, jaksa agung meminta larangan sebagaimana dimaksud
pembahasan UU KPK juga tidak apa-apa. kepada BPK terhadap suatu kasus yang pada ayat (1) diatas, dikenakan sanksi
Saya mau menjadi anggota DPR karena sedang dilakukan penyelidikan atau pidana dan sanksi administratif. “Sanksi
undang-undang ini,” tuturnya. penyidikan atau penuntutan telah terjadi administratife kode etik, sanksi pidana
Dia mengatakan, selesai pembahasan kerugian negara. pro-justicia,” ungkap Nudirman.
revisi undang-undang ini dan nantinya “Jadi mengenai kerugian negara ini, Perubahan lain, tentang pengaturan
berhasil disahkan menjadi undang- sebelum ditetapkan adanya kerugian jaksa melakukan penyidikan paling lama
undang, berhenti dari anggota DPR negara oleh BPK, maka kejaksaan dilarang 1 (satu) tahun, setelah lewat jangka waktu
juga tidak apa-apa. “Ini misi hidup saya, menyatakan telah terjadi kerugian 1 (satu) tahun, maka demi hukum jaksa
karena melihat bagaimana sengsaranya negara. Kejaksaan bukan lembaga audit wajib menghentikan penyidikan dengan
rakyat Indonesia. Apalagi revisi UU ini negara, karena itu kejaksaan tidak dapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan
mendapatkan dukungan kuat dari fraksi- dibenarkan untuk menyatakan telah (SP3) atau menghentikan Penuntutan
fraksi yang ada di DPR,” tegasnya. terjadi kerugian negara, kecuali oleh dengan Surat Keputusan Penghentian
BPK,” tegasnya. Penuntutan (SKP2).
Diberhentikan Sementara Dalam revisi UU ini juga diusulkan “Apabila lewat jangka waktu 1 (satu)
Beberapa usulan Nudirman yang ketentuan pembentukan majelis kode tahun, baik dalam proses penyidikan
ditekankan dalam revisi UU ini antara etik perilaku jaksa kepada jaksa agung. maupun proses penunturan, ternyata
lain: Selain itu memberhentikan sementara jaksa belum mengeluarkan SP3 maupun
Jaksa agung mempunyai tugas dan jaksa yang sedang diperiksa. “Jadi jaksa SKP2, maka SP3 atau SKP2 dianggap
wewenang gelar perkara, terhadap yang sedang diperiksa diberhentikan telah dikeluarkan,” ujarnya.
perkara pidana yang menyangkut sementara,” tambahnya. Ketentuan pidana yang diusulkan
pejabat negara, pejabat publik, perkara Beberapa larangan diusulkan, antara lain, jaksa yang menggunakan
yang menjadi sorotan media. Terkait misalnya dilarang melakukan kasasi jabatan dan/atau kekuasaannya untuk
dengan masalah ini, sekarang wajib, yang melanggar undang-undang. Jadi kepentingan pribadi dan/atau pihak lain
yang sebelumnya tidak ada. kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |