Page 42 - MAJALAH 96

demokrasi kita tumpul dong. Sekarang
adalah larangan orang masuk ke parpol
foto:internet/maharatu.com hak seseorang secara konstitusi, tidak
apakah substansial, karena itu melarang
ada dalam UUD yang melarang warga
negaranya berserikat,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam UUK DIY
diatur Sri Sultan Hamengkubuwono dan
Paku Alam ditetapkan menjadi Gubernur
dan Wakil Gubernur Yogyakarta.
Keduanya ditetapkan setelah memenuhi
sejumlah persyaratan seperti usia minimal
30 tahun dan pendidikan minimal SLTA.
Aturan yang dianggap revolusioner
adalah dilarangnya gubernur DIY
berpolitik atau menjadi anggota partai
politik.
Dengan demikian, Sri Sultan yang
kini menjadi anggota Partai Golkar harus
Pasar Beringharjo, Yogyakarta
disahkannya menjadi UU, ini dapat
memberikan kebaikan bagi masyarakat
Yogyakarta,” ujarnya.
Menyinggung klausul Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY tidak bisa berpolitik foto:internet/kaospolosjogja.com
menurut Saan adalah yang terbaik. RUUK
DIY ini akan membuat Sultan sebagai
Gubernur DIY benar-benar menjadi
milik rakyat Yogya. “Sebab kalau Sultan
berpolitik itu kan memperkecil Sultan
sebagai raja Yogyakarta. Karena itu kita
memposisikan Sultan agar tidak tersekat-
sekat oleh kepentingan politik praktis,”
tambah Saan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi
IV DPR yang juga pengurus DPP Partai
Golkar Firman Subagyo menilai aturan
di RUUK DIY yang melarang Gubernur
DIY berpolitik dianggap diskriminatif. Salah satu sudut jalan Maliobro, Yogyakarta
“Namanya politik itu menjadi hak
konstitusi setiap WNI, jangankan “Kalau itu argumentasinya kenapa hanya mencopot keanggotaannya dari partai
Gubernur, Presiden saja boleh berpolitik Sultan. Kalau begitu seharusnya semua berlambang pohon beringin ini bila
kok. Sekarang yang namanya UU itu, jabatan tertinggi tidak boleh diberikan masih menjadi seorang Gubernur DIY.
apakah Pilkada, dan lain-lain syaratnya ke elit parpol. Saya makin heran karena Dalam sebuah kesempatan, Sri
adalah didukung oleh parpol, artinya hanya gubernur Yogya yang tidak boleh Sultan Hamengkubuwono X menyatakan
bahwa di dalam konstitusi tidak boleh berpolitik. Sementara Gubernur daerah kesiapannya melaksanakan aturan
dilarang dalam bentuk peraturan UU lain dan menteri boleh berpolitik,” UU Keistimewaan Yogyakarta yang
apapun, karena berpartai politik adalah katanya mempertanyakan. mengharuskan dia keluar dari parpol yang
kan institusi seseorang, kalau itu “Jadi, kenapa Sultan Yogya saja yang membesarkannya, yakni Partai Golkar.
dilakukan berarti melanggar hak asasi dibatasi, kenapa Kesultanan lain boleh, Sultan tengah mencari momentum yang
manusia,” kata Firman. sekarang banyak Kesultanan, Surakarta tepat untuk menyatakan mundur dari
Dikatakan, seharusnya kalau ingin yang boleh masuk dalam Parpol, dari beringin. “Saya siap keluar dari Golkar
melarang Gubernur berpolitik, maka Partai Demokrat ada, PDIP ada, kalau kalau itu memang diharuskan. Mau
presiden juga harus dilarang berpolitik. setiap Sultan tidak boleh berpolitik ya bagaimana lagi,” kata Sultan.(nt)

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |