Page 40 - MAJALAH 96

kalah. Ini kemenangan rakyat Yogyakarta
dan kemenangan kita semua dalam
menempatkan Yogyakarta sebagai
daerah istimewa yang punya sejarah
penting dalam berdirinya NKRI,” ungkap
Pramono.
Dalam rapat paripurna itu, Ketua
Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa
yang menyampaikan secara langsung
laporan Komisi II DPR mengenai
pengambilan keputusan terhadap
RUUK DIY. “Kami mempersembahkan
RUU Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta kepada seluruh masyarakat
Yogyakarta tanpa tersekat dalam
kelompok-kelompok tertentu. Sultan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar saat membacakan laporan mengenai RUUK DIY di Sidang Paripurna DPR
Hamengku Buwono yang bertakhta dan
Adipati Paku Alam yang bertakhta adalah
milik seluruh masyarakat Yogyakarta,”
kata Agun Gunanjar Sudarsa saat
membacakan laporannya dalam rapat
paripurna DPR.
Dalam laporannya, menurut Agun,
disepakatinya RUUK DIY akan menjadi
solusi atas berbagai polemik yang
terjadi di masyarakat. Sebelum akhirnya
mendapat persetujuan sidang paripurna,
RUU ini telah menjalani perjalanan yang
cukup berliku. “Pembahasan RUUK DIY
saat itu sempat alot karena pihak DPR
masih belum sepakat dengan usul dan
pendapat pemerintah. Pihak pemerintah Agun Gunanjar saat menyerahkan laporan hasil pengesahan RUU DIY kepada pimpinan sidang
menghendaki adanya mekanisme Wakil Ketua DPR Pramono Anung di ruang rapat Paripurna
pemilihan bukan penetapan,” urainya. Gubernur DIY bersumber dari Kasultanan 2014, akhirnya menyepakati pengisian
Seperti diketahui, pembahasan Ngayogyokarto Hadiningrat yang jabatan gubenur dan wakil gubernur
RUUK DIY sudah dibahas Komisi II sejak dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono, mekanisme penetapan dengan verifikasi.
periode 2004-2009. Namun belum sedangkan jabatan wakil gubernur DIY “Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
berhasil diselesaikan karena belum bersumber dari Kadipaten Pakualaman adalah Sultan Hamengku Buwono dan
adanya kesepakatan antara DPR dengan yang dipimpin Adipati Paku Alam. Paku Alam harus memenuhi persyaratan
pemerintah pembahasan berlanjut pada Menurut Agun, dalam RUUK DIY ini yang diatur dalam UU dan selanjutnya
periode 2009-2014. selain membahas soal pengisian jabatan diatur tentang tata cara pengajuan calon
Setelah Panitia Kerja (Panja) Gubernur dan Wakil Gubernur juga gubernur dan calon wakil gubernur yang
menggelar 20 kali rapat yaitu sejak 20 Juni membahas kebudayaan, pertanahan, prosesnya dilakukan oleh DPRD DIY,”
2011 - 5 Juli 2012 akhirnya pembahasan tata ruang, perda;perdais, pendanaan, kata Agun.
RUUK DIY dinyatakan rampung dengan serta ketentuan lain-lain dan ketentuan Ia menambahkan, dalam UU DIY juga
16 bab dan 51 pasal. “Persyaratan yang peralihan. ditegaskan bahwa Gubernur dan Wakil
diatur dalam ketentuan ini secara umum RUU yang dibahas di DPR sejak Gubernur DIY dilarang untuk menjadi
sama dengan persyaratan bagi calon periode 2004-2009 itu, menurut anggota partai politik. Keduanya
Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah Agun, sempat mengalami perbedaan adalah milik masyarakat DIY tanpa
lainnya. Namun demikian terdapat pandangan perihal mekanisme pemilihan tersekat kelompok politik tertentu dan
penekanan bahwa calon Gubernur atau penetapan dalam pengisian sepenuhnya mengabdi bagi kepentingan
dan Wakil Gubernur DIY tidak menjadi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kesejahteraan masyarakat DIY.
anggota partai politik,” terangnya. hingga mengalami jalan buntu. Pada Agun juga mengingatkan, masa
Agun menjelaskan, pengisian jabatan pembahasan di DPR periode 2009- jabatan Gubernur DIY saat ini, Sri

| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1
| PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1