Page 14 - MAJALAH 96

LAPORAN UTAMA

Mendesak, Pemisahan

Regulator dan Operator

etua Komisi VIII DPR Ida
Fauziah menghargai penyempurnaan akademik, pihaknya sedang berpikir
upaya pemerintah untuk bagaimana membentuk badan atau institusi yang bisa
Kterus melakukan perbaikan merepresentasikan pemisahan antara operator dan
pelayanan jamaah haji. Meski demikian, harus didorong regulator.
dengan sungguh-sungguh supaya pelayanan kepada Dalam revisi UU No.13/2008 itu tetap konteksnya
jamaah haji semakin tahun semakin baik. bagaimana pelayanan kepada jamaah haji bisa dilakukan
“Kita tidak cukup puas dengan apa yang sudah secara maksimal. Uang yang disetor oleh calon haji,
dikerjakan, artinya pelayanan ke depan harus makin baik bagaimana pemanfaatannya juga bisa dilakukan secara
dan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang dialami maksimal, dikelola dengan baik yang pada gilirannya akan
jamaah haji,” tutur Ida Fauziah kepada Parlementaria. memberikan manfaat yang lebih kepada jamaah.
Ia menyatakan, mengapresiasi survey BPS mengenai Pendapat senada disampaikan Sugeng Wuryanto dari
tingkat kepuasan pelayanan bagi jamaah haji. Survey yang Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (Ampuri)
dilakukan BPS itu bisa menjadi tolok ukur perbaikan. , pokok persoalan yang selama ini terjadi adalah
Apakah dari sisi pemondokan, transportasi dan bersatunya antara operator dan regulator. Karena itu dia
bimbingan jamaah. menginginkan agar dilakukan pemisahan antara regulator
Data BPS yang diungkapkan Kepala BPS Suryamin dan operator.
menyatakan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan Namun dia mengingatkan mengurus masalah haji
jamaah haji sebesar 83,31 persen atau tergolong bukan pekerjaan yang mudah, memberangkatkan jumlah
memuaskan. Aspek pelayanan dengan pemenuhan orang yang cukup banyak dalam waktu yang terbatas,
harapan tertingggi dari jamaah haji terdapat pada tempat terbatas, kemudian berada di negara orang yang
pelayanan petugas kloter sebesar 88,37 persen, harus tunduk pada aturan negara tersebut. Dan selama
sedangkan yang terendah pada pelayanan transportasi ini yang berpengalaman adalah Kemenag seperti dari
yaitu sebesar 77,41 persen. sisi SDM sebab berpuluh-puluh tahun menangani haji
Kepala BPS mengingatkan, meskipun tingkat kepuasan tersebut, karena institusi tersebut
jamaah haji terhadap pelayanan PPIH disimpulkan bertindak sebagai
memuaskan, namun pada beberapa kategori seperti
pelayanan transportasi dan catering di beberapa daerah
kerja PPIH masih rendah.
Menanggapi usulan tentang pemisahan regulator
dan operator dalam penyelenggaraan ibadah haji,
politisi dari Fraksi PKB ini menyatakan masalah itu yang
sedang dilakukan oleh Komisi VIII DPR dalam Revisi UU
13/2008, diantaranya memisahkan antara regulator dan
operator. Namun pemisahan itu sama sekali tidak
dimaksudkan menyerahkan penyelenggaraan
haji kepada swasta.
Sekarang lanjut dia, sedang
didiskusikan badan seperti apa yang bisa
merepresentasikan negara dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam pelaksanaan
ibadah haji. “ Sama sekali
bukan menyerahkan kepada
swasta,” tegasnya dengan
mengatakan, Revisi UUnya
sekarang pada tahap Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1
| | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
96

Edisi
ARLEMENT
P