Page 13 - MAJALAH 96
P. 13

LAPORAN  UTAMA
               PROLOG




           dilaksanakan dengan tenang dan khusuk.    optimalisasi yang merupakan bunga dari
             Masih soal peningkatan pelayanan,       setoran awal, dan dana abadi umat, dalam
           dia berkeinginan agar pengelolaan uang    revisi  nanti akan diusulkan penambahan
           jamaah haji bisa memberi manfaat lebih    bab tersendiri tentang audit keuangan
           besar dibanding yang diperoleh selama     penyelenggaraan ibadah haji.
           ini. Ia memberi masukan,  uang setoran       Tahapan revisi tersebut, jelas Abdul
           yang terhimpun sebelum berangkat tidak    Hakim Panja Komisi VIII sedang merumuskan
           hanya disimpan di bank semata, tetapi bisa   naskah akademis mudah-mudahkan bisa
           diinvestasikan untuk menyewa pondokan     segera dimasukkan ke Badan Legislasi dan
           (maktab) dalam jangka panjang,  mengadakan   pada  persidangan ini bisa dibawa ke sidang
           lebih banyak sarana transportasi (bus) yang   paripurna disetujui sebagai RUU Usul Inisiatif
           bisa dipakai pada musim haji, sedangkan   DPR.
           di luar musim haji bisa disewakan untuk      Yang menonjol revisi UU ini adalah
           kepentingan umroh. “ Intinya uang jamaah   persoalan kelembagaan, pengelolaan haji ke
           haji bisa memberikan manfaat yang lebih   depan betul-betul profesional dengan lembaga
           banyak,” jelasnya.                        baru yang bertanggungjawab langsung
             Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Abdul   kepada Presiden.  Pasalnya, dana haji yang
           Hakim menilai, ada beberapa persoalan     dikelola besarnya sekitar Rp 40 triliun
           krusial dalam penyelenggaraan haji sehingga   dihimpun dari setoran awal, ini merupakan
           UU No.13/2008 perlu direvisi. Persoalan-  amanat dan tanggung jawab besar sehingga
           persoalan itu adalah perbaikan pelayanan   bisa menguntungkan jamaah haji, seperti
           haji, lembaga penyelenggara haji, pengelola   tabung haji di Malaysia.  “ Jadi perlu
           kuota haji, biaya ibadah haji dan pengelolaan   dibentuk badan khusus misalnya lembaga
           dana abadi umat (DAU).                    non departemen, ini sedang dirumuskan apa
             Menurutnya revisi UU No.13/2008         dan bagaimana badan khusus tersebut,”
           dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan   katanya.
           yang selama ini muncul dalam hal             Jadi lanjutnya, berbagai langkah yang
           pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji.    dilakukan Komisi VIII DPR dalam hal
           Salah satu solusi yang ditawarkan adalah   penyelenggaraan haji adalah agar tamu-tamu
           membentuk badan khusus di luar pemerintah   Allah tersebut mendapatkan pelayanan yang
           untuk melakukan pengelolaan haji. Selain   terbaik. Kemudian setelah mendapatkan
           itu juga perlu diatur pemisahan rekening   pelayanan terbaik, maka pada akhirnya
           penyelenggaran haji dengan rekening       bisa menjalankan semua rangkaian ibadah
           keuangan Kementerian Agama.               dengan khusyuk sehingga mendapatkan haji
             Untuk memperkuat fungsi pengawasan      mabrur. “ Ini yang paling utama, kemabruran
           pengelolaan dana-dana yang berkaitan      yang paling dituju dalam ibadah haji,”
           dengan ibadah haji seperti BPIH, dana     ungkap Abdul Hakim. (ray,mp)





           foto: internet/arsip2.lkc.or.id





















         1                                                                                                                                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1


                                                                                                                                                                                                                                      1
         1


                                                                                                                                                                                                               ARIA |
                                                                                                                                                                                                                           TH. XLII, 2012 |
                                                                                                                                                                                                     |
         1  | PARLEMENTARIA |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
                                                                                                                                                                                                                        96



                                                                                                                                                                                                     P
                                                                                                                                                                                                      ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                                    Edisi
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18