Page 13 - MAJALAH 96
P. 13
LAPORAN UTAMA
PROLOG
dilaksanakan dengan tenang dan khusuk. optimalisasi yang merupakan bunga dari
Masih soal peningkatan pelayanan, setoran awal, dan dana abadi umat, dalam
dia berkeinginan agar pengelolaan uang revisi nanti akan diusulkan penambahan
jamaah haji bisa memberi manfaat lebih bab tersendiri tentang audit keuangan
besar dibanding yang diperoleh selama penyelenggaraan ibadah haji.
ini. Ia memberi masukan, uang setoran Tahapan revisi tersebut, jelas Abdul
yang terhimpun sebelum berangkat tidak Hakim Panja Komisi VIII sedang merumuskan
hanya disimpan di bank semata, tetapi bisa naskah akademis mudah-mudahkan bisa
diinvestasikan untuk menyewa pondokan segera dimasukkan ke Badan Legislasi dan
(maktab) dalam jangka panjang, mengadakan pada persidangan ini bisa dibawa ke sidang
lebih banyak sarana transportasi (bus) yang paripurna disetujui sebagai RUU Usul Inisiatif
bisa dipakai pada musim haji, sedangkan DPR.
di luar musim haji bisa disewakan untuk Yang menonjol revisi UU ini adalah
kepentingan umroh. “ Intinya uang jamaah persoalan kelembagaan, pengelolaan haji ke
haji bisa memberikan manfaat yang lebih depan betul-betul profesional dengan lembaga
banyak,” jelasnya. baru yang bertanggungjawab langsung
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Abdul kepada Presiden. Pasalnya, dana haji yang
Hakim menilai, ada beberapa persoalan dikelola besarnya sekitar Rp 40 triliun
krusial dalam penyelenggaraan haji sehingga dihimpun dari setoran awal, ini merupakan
UU No.13/2008 perlu direvisi. Persoalan- amanat dan tanggung jawab besar sehingga
persoalan itu adalah perbaikan pelayanan bisa menguntungkan jamaah haji, seperti
haji, lembaga penyelenggara haji, pengelola tabung haji di Malaysia. “ Jadi perlu
kuota haji, biaya ibadah haji dan pengelolaan dibentuk badan khusus misalnya lembaga
dana abadi umat (DAU). non departemen, ini sedang dirumuskan apa
Menurutnya revisi UU No.13/2008 dan bagaimana badan khusus tersebut,”
dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan katanya.
yang selama ini muncul dalam hal Jadi lanjutnya, berbagai langkah yang
pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. dilakukan Komisi VIII DPR dalam hal
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penyelenggaraan haji adalah agar tamu-tamu
membentuk badan khusus di luar pemerintah Allah tersebut mendapatkan pelayanan yang
untuk melakukan pengelolaan haji. Selain terbaik. Kemudian setelah mendapatkan
itu juga perlu diatur pemisahan rekening pelayanan terbaik, maka pada akhirnya
penyelenggaran haji dengan rekening bisa menjalankan semua rangkaian ibadah
keuangan Kementerian Agama. dengan khusyuk sehingga mendapatkan haji
Untuk memperkuat fungsi pengawasan mabrur. “ Ini yang paling utama, kemabruran
pengelolaan dana-dana yang berkaitan yang paling dituju dalam ibadah haji,”
dengan ibadah haji seperti BPIH, dana ungkap Abdul Hakim. (ray,mp)
foto: internet/arsip2.lkc.or.id
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1
1
1
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |
96
P
ARLEMENT
Edisi
