Page 8 - MAJALAH 96

hanya semata-mata pada pelepasan
keterlibatannya terhadap dunia politik,
tetapi lebih dari itu. Hal ini dikarenakan,
konstruksi pembenahan kelembagaan TNI,
juga mengenai pembentukan organisasi
yang lebih solid dan memiliki koneksitas foto:internet/abdsaleh.blogspot.com
terhadap askes publik, akan menciptakan
akuntabilitas tugas-tugas dan kewenangan
yang disandang oleh TNI.
Meskipun sampai kini, masih
berkembang kritik terkait keberadaan
komando teritorial (Koter) di beberapa
daerah, yang dianggap belum sejalan
dengan keinginan bagi terciptanya postur
pertahanan TNI yang tidak lagi bersentuhan
dengan aspek ketertiban pemerintahan
sipil di daerah, tetapi harus diakui, bahwa
keberadaan Koter yang sejalan dengan
tuntutan demokratisasi politik lokal, Sosialisasi Reformasi Birokrasi TNI oleh Tim Sosialisasi dari Mabes TNI AU yang dipimpin
perlu disejajarkan dengan berbagai oleh Waaspers Kasau Marsekal Pertama TNI Djumadi di Gedung Cakrawala Lanud Abd Saleh
potensi konflik komunal yang cenderung hukum tetap penting disampaikan, diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
masih mudah terjadi di beberapa daerah meskipun selama ini dalam penegakkan peradilan militer; (2) Penyidikan perkara
tertentu. disiplin prajurit telah diatur dalam Kitab pidana sebagaimana dimaksud dalam
Artinya, keberadaan Koter tampak Undang-Undang Hukum Militer, Tap No. ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap
lebih diletakkan pada reformulasi perannya VI/MPR/2000 dan Tap No. VII/MPR/2000 yang terdiri dari penyidik sebagaimana
bagi kepentingan pertahanan negara tentang pemisahan TNI-POLRI, serta dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer
yang masih perlu diperkuat, dan terus lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
mendorong jajaran pemerintah daerah 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik dan oditur militer atau oditur militer tinggi
bersama kepolisian, untuk tampil di depan Indonesia, serta UU No. 3 Tahun 2002 sesuai dengan wewenang mereka masing-
dalam menangani berbagai persoalan Tentang Pertahanan Negara. masing menurut hukum yang berlaku
kemasyarakatan dalam konteks keamanan Tetapi disisi lain harus pula diakui bahwa untuk penyidikan perkara pidana; (3) Tim
dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). perkembangan zaman mengharuskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Sedangkan aspek kultural diarahkan penataan kembali ketentuan tentang dibentuk dengan surat keputusan bersama
pada perubahan mindset prajurit dan hukum pidana dan hukum acara pidana Menteri Pertahanan dan Keamanan dan
kepatuhan terhadap hukum dan HAM (hak untuk prajurit militer dan polisi. Tap MPR Menteri Kehakiman.“
asasi manusia), serta disiplin prajurit dalam No. VI/MPR/2000 dan Tap No. VII/MPR/2000 Seiring dengan Reformasi Birokrasi
melaksanakan tugas pokok, sebagaimana mengatur kewenangan mengadili tindak Nasional, Reformasi Birokrasi TNI juga
yang diamanatkan dalam UU No. 34 pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dilaksanakan secara konseptual, gradual
tahun 2004 tentang TNI. Aspek kultural ini TNI menjadi kewenangan peradilan dan konstitusional dengan berpegang pada
bersentuhan dengan pendidikan politik umum. Hal ini berarti ada keharusan untuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
bela negara bagi setiap prajurit, yang melakukan perubahan pada ketentuan UU Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sejalan dengan perkembangan sejarah No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang
kemanusiaan dalam lingkup global, dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
nasional, dan bahkan hingga ke tingkat khususnya bab koneksitas (pasal 89). Mabes TNI telah melengkapi berbagai
lokal yang sering dikemas dengan paket Pasal 89 pada bab ini, yaitu Bab XI, dokumen yang diperlukan untuk diusulkan
isu tentang HAM. selengkapnya berbunyi: “(1) Tindak pidana secara terpadu kepada Kementerian
Perpaduan dalam proses menuju yang dilakukan bersama-sama oleh mereka Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
sosialisasi dan internalisasi para prajurit yang termasuk Iingkungan peradilan dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB),
terkait aspek kultural ini, meletakkan umum dan lingkungan peradilan militer, selanjutnya bersama Tim Reformasi Birokrasi
reformasi birokrasi TNI akan semakin diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam TNI berkoordinasi dengan Tim Kempan
menunjukkan ketaatan dirinya kepada lingkungan peradilan umum kecuali jika dan RB serta Badan Kepegawaian Nasional
supremasi kepastian bagi penegakkan menurut keputusan Menteri Pertahanan (BKN) secara terus-menerus penyelarasan
hukum (supremacy of law). Penegasan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri job grading (kelas jabatan personel TNI)
tentang ketaatan TNI bagi supremasi Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan per satuan kerja (satker) secara riil, sesuai

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
95

Edisi
P
ARLEMENT