Page 8 - MAJALAH 96
P. 8

hanya  semata-mata  pada  pelepasan
           keterlibatannya  terhadap  dunia  politik,
           tetapi  lebih  dari  itu.  Hal  ini  dikarenakan,
           konstruksi pembenahan kelembagaan TNI,
           juga  mengenai  pembentukan  organisasi
           yang  lebih  solid  dan  memiliki  koneksitas                                                        foto:internet/abdsaleh.blogspot.com
           terhadap  askes  publik,  akan  menciptakan
           akuntabilitas tugas-tugas dan kewenangan
           yang disandang oleh TNI.
             Meskipun   sampai   kini,   masih
           berkembang  kritik  terkait  keberadaan
           komando  teritorial  (Koter)  di  beberapa
           daerah,  yang  dianggap  belum  sejalan
           dengan keinginan bagi terciptanya postur
           pertahanan TNI yang tidak lagi bersentuhan
           dengan  aspek  ketertiban  pemerintahan
           sipil di daerah, tetapi harus diakui, bahwa
           keberadaan  Koter  yang  sejalan  dengan
           tuntutan  demokratisasi  politik  lokal,   Sosialisasi Reformasi Birokrasi TNI oleh Tim Sosialisasi dari Mabes TNI AU yang dipimpin
           perlu  disejajarkan  dengan  berbagai   oleh Waaspers Kasau Marsekal Pertama TNI Djumadi di Gedung Cakrawala Lanud Abd Saleh
           potensi  konflik  komunal  yang  cenderung   hukum   tetap   penting   disampaikan,   diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
           masih  mudah  terjadi  di  beberapa  daerah   meskipun  selama  ini  dalam  penegakkan   peradilan  militer;  (2)  Penyidikan  perkara
           tertentu.                         disiplin  prajurit  telah  diatur  dalam  Kitab   pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam
             Artinya,  keberadaan  Koter  tampak   Undang-Undang  Hukum  Militer,  Tap  No.   ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap
           lebih diletakkan pada reformulasi perannya   VI/MPR/2000  dan  Tap  No.  VII/MPR/2000   yang  terdiri  dari  penyidik  sebagaimana
           bagi  kepentingan  pertahanan  negara   tentang  pemisahan  TNI-POLRI,  serta   dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer
           yang  masih  perlu  diperkuat,  dan  terus   lahirnya  Undang-undang  No.  2  Tahun   Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia
           mendorong  jajaran  pemerintah  daerah   2002 Tentang Kepolisian Negara Republik   dan oditur militer atau oditur militer tinggi
           bersama kepolisian, untuk tampil di depan   Indonesia,  serta  UU  No.  3  Tahun  2002   sesuai dengan wewenang mereka masing-
           dalam  menangani  berbagai  persoalan   Tentang Pertahanan Negara.  masing  menurut  hukum  yang  berlaku
           kemasyarakatan dalam konteks keamanan   Tetapi disisi lain harus pula diakui bahwa   untuk  penyidikan  perkara  pidana;  (3) Tim
           dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).  perkembangan  zaman  mengharuskan   sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)
             Sedangkan  aspek  kultural  diarahkan   penataan  kembali  ketentuan  tentang   dibentuk dengan surat keputusan bersama
           pada  perubahan  mindset  prajurit  dan   hukum  pidana  dan  hukum  acara  pidana   Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan  dan
           kepatuhan terhadap hukum dan HAM (hak   untuk  prajurit  militer  dan  polisi. Tap  MPR   Menteri Kehakiman.“
           asasi manusia), serta disiplin prajurit dalam   No. VI/MPR/2000 dan Tap No. VII/MPR/2000   Seiring  dengan  Reformasi  Birokrasi
           melaksanakan  tugas  pokok,  sebagaimana   mengatur  kewenangan  mengadili  tindak   Nasional,  Reformasi  Birokrasi  TNI  juga
           yang  diamanatkan  dalam  UU  No.  34   pidana umum yang dilakukan oleh prajurit   dilaksanakan  secara  konseptual,  gradual
           tahun 2004 tentang TNI. Aspek kultural ini   TNI  menjadi  kewenangan  peradilan   dan konstitusional dengan berpegang pada
           bersentuhan  dengan  pendidikan  politik   umum. Hal ini berarti ada keharusan untuk   Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
           bela  negara  bagi  setiap  prajurit,  yang   melakukan perubahan pada ketentuan UU   Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
           sejalan  dengan  perkembangan  sejarah   No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer   nomor  PER/15/M.PAN/7/2008  tentang
           kemanusiaan  dalam  lingkup  global,   dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP   Pedoman  Umum  Reformasi  Birokrasi.
           nasional,  dan  bahkan  hingga  ke  tingkat   khususnya bab koneksitas (pasal 89).  Mabes  TNI  telah  melengkapi  berbagai
           lokal  yang  sering  dikemas  dengan  paket   Pasal  89  pada  bab  ini,  yaitu  Bab  XI,   dokumen yang diperlukan untuk diusulkan
           isu tentang HAM.                  selengkapnya berbunyi: “(1) Tindak pidana   secara  terpadu  kepada  Kementerian
             Perpaduan  dalam  proses  menuju   yang dilakukan bersama-sama oleh mereka   Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
           sosialisasi  dan  internalisasi  para  prajurit   yang  termasuk  Iingkungan  peradilan   dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB),
           terkait  aspek  kultural  ini,  meletakkan   umum  dan  lingkungan  peradilan  militer,   selanjutnya bersama Tim Reformasi Birokrasi
           reformasi  birokrasi  TNI  akan  semakin   diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam   TNI  berkoordinasi  dengan  Tim  Kempan
           menunjukkan  ketaatan  dirinya  kepada   lingkungan  peradilan  umum  kecuali  jika   dan RB serta Badan Kepegawaian Nasional
           supremasi  kepastian  bagi  penegakkan   menurut  keputusan  Menteri  Pertahanan   (BKN)  secara  terus-menerus  penyelarasan
           hukum  (supremacy  of  law).  Penegasan   dan Keamanan dengan persetujuan Menteri   job  grading  (kelas  jabatan  personel  TNI)
           tentang  ketaatan  TNI  bagi  supremasi   Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan   per satuan kerja (satker) secara riil, sesuai





                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 2012 |
                                                                              |
    | PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
                                                                                                 95


                                                                                             Edisi
                                                                              P
                                                                               ARLEMENT
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13