Page 49 - MAJALAH 96

KUNJUNGAN LAPANGAN

Panja Danau :
Segera Terbitkan Perpres

Tata Ruang Kawasan Danau Toba

anitia Kerja (Panja) Danau Komisi bagi masyarakat dan lingkungan hidup. menurutnya, Pemerintah Daerah sangat
VII DPR RI mendesak Pemerintah Panja mendapatkan informasi ten- memerlukan kepastian hukum sebagai
Psegera menerbitkan Peraturan tang pengelolaan dan upaya-upaya yang pedoman menjalankan kegiatan dan ke-
Presiden (Perpres) tentang Tata Ruang telah dilakukan dalam penanganan ma- bijakan, termasuk dalam menetapkan ke-
Kawasan Danau Toba, sesuai dengan salah Danau Toba, khususnya permasala- bijakan tata ruang kabupaten.
amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang han pencemaran danau yang diakibatkan Permasalahan lingkungan di kawasan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingku- keramba jaring apung oleh PT. Aquafarm danau Toba, menurut Badan Lingkungan
ngan Hidup. Nusantara dan limbah peternakan Babi Hidup Provinsi, Sumut Rismawati Siman-
Penegasan itu disampaikan Ketua oleh PT. Allegrindo Nusantara. juntak ialah masalah pencemaran dari
Komisi VII DPR Sutan Bathoegana saat Politisi Partai Demokrat Milton Pak- domestik (rumah tangga dan hotel) dan
memimpin Panitia Kerja (Panja) 15 Danau pahan mengatakan, Pemerintah harus perikanan. Untuk itu, dia mengusulkan
Prioritas Komisi VII DPR ke Danau Toba, tegas melaksanakan UU 32 tahun 2009, perlu ada ipal komunal yang dipusatkan
Sumatera Utarabaru-baruini. tentang Perlindungan dan Pengelolaan kegiatan di sekitar danau Toba khusus-
Panja meninjau Danau Toba Provinsi Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 22 nya di kabupaten Samosir, Simalungun,
Sumatera Utara Senin, 24-26 September, ayat (1) yang mengatur setiap badan dan Toba Samosir. “Perlu ada ipal komu-
yang dipimpin Sutan Bathoegana (F-PD), usaha dan kegiatan yang berdampak nal untuk pelayanan kepada domestik
didampingi Daryatmo Mardiyanto (F- lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. dan perhotelan. Dengan adanya uni di-
PDIP), Nazarudin Kiemas (F-PDIP), Milton Selain itu melakukan tindakan tegas se- harapkan perhotelan membayar retribusi
Pakpahan (F-PD), Syaifudin Donowijoyo bagaimana ketentuan Pasal 76 ayat(1) nantinya karena adanya fasilitas pela-
(F-P.Gerindra), Martri Agoeng (F-PKS), mengenai sanksi administrative berupa yanan yang diberikan oleh pemerintah,”
gunamendapatkan masukan dari Jaja- teguran tertulis, pembekuan dan pen- katanya.
ran Pemerintah daerah Sumatera Utara. cabutan izin serta sanksi pidana penjara Selain itu, dia menjelaskan bahwa
Dalam kesempatan Tim Panja DPR me- atau denda apabila melanggar. Pemerintah Daerah sangat memerlukan
ninjau langsung dan mendapatkan infor- Anggota DPR Daryatmo menegaskan kepastian hukum dengan ditetapkannya
masi tentang permasalahan pencermaran Pemerintah harus segera menetapkan Perpres Tata Ruang Danau Toba. Hal ini
danau Toba serta akibat dan dampaknya Perpres Tata Ruang Danau Toba. Karena sangat penting karena untuk pedoman
menjalankan kegiatan dan kebijakan,
termasuk dalam menetapkan kebijakan
tata ruang kabupaten. “Dalam perun-
tukannyamelakukan kegiatan di danau
Toba, perlu adanya klausul harus dengan
daya dukung dan tampung, yaitu adalah
kemampuan perairan danau Toba un-
tuk mendukung atau menerima beban
pencemaran dari kegiatan-kegiatan yang
ada di danau Toba,” tambahnya.
Selanjutnya, perlu ada penekanan
kegiatan yang harus berwawasan ling-
kungan dan sebaiknya pengembangan
perikanan tangkap yang ramah lingku-
ngan, serta perlu kapal khusus penang-
kap sampah.
Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Utara, mengharapkan didu-
kung peralatan pemantauan kualitas da-
Budidaya ikan pola keramba jaring apung di Danau Toba nau Toba secara on line (monitoring on

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 | 1
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 96 TH. XLII, 2012 |

96
ARLEMENT
P
Edisi