Page 58 - MAJALAH 91

nya saja dengan sistem standarisasi menyindir kinerja Kepolisian dan Ke- kecil,” kata Tjatur
dimana para wajib pajak dapat me- jaksaan yang hanya berkutat di ka- Menurutnya upaya pemberan-
ngisi online dan mendapatkan total sus pajak dengan kerugian keuangan tasan korupsi di sektor pajak harus
pajak yang dibayar. “Itu dapat men- negara miliarian rupiah. ditunjukkan dengan komitmen pene-
jadi langkah yang bagus dengan me- “Ada beberapa kasus yang besar gakan hukum. “Kasus DW dan Gayus
mangkas birokrasi yang ada,”katanya. yang kita minta Dirjen Pajak untuk itu masih level anak buah, sementara
Namun terdapat kendala jika bi- menindaklanjuti kasus-kasus itu di in- proses hukum untuk atasan mereka
cara barang maka perlu bukti-bukti ternal. Kemudian diproses oleh pene- mandek termasuk perusahaan besar
otentik dengan cara menggiatkan gak hukum, tapi kan sampai sekarang wajib pajak yang menunggak dengan
inspeksi pajaknya. “ini kombinasi dua mereka jarang memproses pelanggar cara kongkalikong di Ditjen Pajak. Ini
sistem, orang dipermudah sehingga pajak yang besar. Kalau hanya fokus harus segera diselesaikan,” terangnya.
orang mudah mengkalkulasinya, ke- di kasus DW (Dhana Widyatmika), itu (si/iw)
mudian inspeksi pajak juga tetap
bekerja dia mengetahui persis yang
dilaporkan sesuai yang dimiliki se-
benarnya. Karena itu DPR meminta
instansi pajak atau karyawan pajak
tidak main-main dalam hal ini karena
mempengaruhi sumber pendapatan
nasional,”tegasnya.
Saya mengusulkan, perlu ada
sanksi hukum yang tegas terhadap
penyeleweng pajak. Jadi tidak hanya
dimutasi, dipindahkan bahkan dike-
luarkan dalam hal ini sanksi admi-
nistrasi semata tetapi harus dengan
cara pemiskinan bagi para tersangka
tersebut. “Wacana pemiskinan itu
menjadi penting karena menimbulkan
efek jera., misal seperti kasus Dhana
harus disita betul dan dimiskinkan
dan dikembalikan kepada posisi awal.
Ini harus dicermati apabila hanya
sanksi biasa mereka masih lenggang
kangkung,”katanya.
Kedua sistem sindikat biasanya
berjenjang pada sistem birokrasi dan
biasanya menggunakan karyawan
dibawah sebagai penerima dana yang
tentunya akan menyetor keatasannya.
“Jadi tidak hanya stop kepada orang
tersebut tetapi sumbernya yang
memperoleh kue yang besar. Harus
disikat habis karena ini sudah menjadi
wabah dan tidak mudah menjadikan
pengemplang pajak dan penghitung
pajak bila menyeleweng jadikan mu-
suh bersama membuat APBN kita ke-
dodoran.
Sementara Ketua panitia kerja
(Panja) Mafia Pajak DPR Tjatur Sapto
Edy mendesak Kepolisian dan Kejak-
saan memprioritaskan pengusutan
skandal mafia pajak ‘kakap’. DPR

ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 | | PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
P

Edisi 91
ARLEMENT