Page 57 - MAJALAH 91
P. 57

SOROTAN





                emudian,  beberapa  waktu  lalu,
                penyidik  juga  telah  melakukan
           Kpenggeledahan,       penyitaan,
           serta pemblokiran terhadap aset DW.
           Dari  hasil  penggeledahan,  penyi-
           dik  menemukan  dokumen,  sertifikat,
           uang dalam pecahan rupiah dan dol-
           lar,  serta  logam  mulia  berupa  emas
           yang saat ini sudah disita penyidik.
             Menanggapi  persoalan  itu,  Sat-
           ya  W.  Yudha  dari  Partai  Golkar  me-
           ngatakan,   kasus   pengemplangan
           pajak  merupakan  bentuk  sinyalemen
           APBN  yang  tidak  efisien.  Karena  ba-
           nyaknya kebocoran didalam APBN se-
           lama kurun waktu 10 tahun terakhir,
           bahkan  diprediksi  kebocoran  bisa
           sampai 20 persen.
             “Faktor  kebocoran  itu  macam-
           macam  dari  sisi  pajak  karena  ber-
           macam tipe pajak ada pajak di peru-
           sahaan-perusahaan royalti serta wajib
           pajak,  kemudian  kedua  kebocoran
           di  penerimaan  yang  lain  sehingga
                                             Anggota dari F-Golkar Satya W. Yudha
           menurut  hemat  saya  penyelesaian
           pajak  yang  menjadi  sokogurunya   banyaknya  kebocoran  pajak  negara.   pernah tahu berapa total wajib pajak
           kita  dimana  pendapatan  kita  APBN   “Kita meminta ada pemeriksaan yang   yang betul-betul terdaftar dan taksi-
           25 persen migas sisanya pajak itu sa-  melekat  baik  dimiliki  kementerian   ran pajak yang benar. Artinya bisa saja
           ngat  mengganggu  kesehatan  APBN   keuangan dan inspektorat-inspektor-  sebuah  perusahaan  menggelapkan
           kalau  diteruskan  menambah  defisit   at di departemen hingga pendapatan   taxasi tidak seperti asli atau realnya.
           anggaran,”ujarnya.                negara tidak diselewengkan,”katanya.  Dia  mendesak  Kementerian  atau
             Menurutnya, tindakan pemerintah    Kejadian  ini,  lanjut  Satya,  seperti   lembaga,  BPK,  BPKP  ikut  turut  serta
           menambah  belanja  hingga  defisit  3   api  dan  sekam  permasalahan  pajak   audit  pajak  agar  taxasi  pajak  betul-
           persen itu sangat ironis sekali, dimana   tidak  transparan,  bahkan  kita  tidak   betul akurat sehingga kita mengeta-
                                                                               hui pendapatan utuh dari sektor pajak.
                                                                               “Saat ini kita memang sering dikejut-
                                                                               kan terbongkarnya kasus pajak karena
                                                                               membayar  lebih  ternyata  kurang.  Ini
                                                                               sudah  mengejala  bahkan  banyak  pi-
                                                                               hak yang mengatakan APBN kita bisa
                                                                               menanggung subsidi BBM, jika pajak
                                                                               tidak diselewengkan,”ujarnya.
                                                                                  Pendekatan  pajak  sekarang  ini
                                                                               ada  dua,  pertama  wajib  pajak  me-
                                                                               lapor karena dia menganggap ketika
                                                                               mendapatkan  kartu  identitas  pajak,
                                                                               pihaknya  mendapatkan  kemudahan
                                                                               seperti  tidak  perlu  membayar  fiskal
                                                                               ketika  keluar  negeri  dan  sebagainya.
                                                                               Apapun juga dikaitkan dengan kartu
                                                                               wajib  pajaknya  yang  paling  penting
                                                                               kejujurannya.
                                                                                  Menurutnya,   pemerintah   bisa
                                                                               melakukan  sistem  satu  pintu,  misal-


            | PARLEMENTARIA |  Edisi 90 TH. XLII, 2012 |                                                                                                                                             | PARLEMENTARIA  |  Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62