Page 52 - MAJALAH 91

Sulbar Berpotensi Bangun

Pabrik Pupuk Pertama di Kawasan Timur

Komisi VII DPR menyoroti aset gas yang ada di blok Sebuku di wilayah
Pulau Laria-Lariang. Potensi gas di blok Sebuku tersebut diharapkan dapat
mendorong pembangunan pabrik Pupuk di sekitar Sulbar.

Wakil Ketua Komisi VII Zainuddin Amali saat melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulbar
Sulbar sebagai provinsi harus Memang ada masalah teknis Mendagri bahwa memang benar
ada industri, harus ada keadilan. masalah palung namun menurut posisi block Sebuku di Sulbar, se-
“Sulbar juga merupakan koridor masukan para ahli hal itu dapat dia- hingga potensi sumber daya yang
ekonomi, yang memiliki daerah per- tasi dengan menggunakan teknologi ada menjadi milik Sulbar. “Sulbar juga
tanian dan perkebunan yang banyak canggih. “Untuk pemerintah cost re- merupakan wilayah NKRI, sehingga
terdapat wilayah Sulbar, sehingga su- covery hanya sepertiganya. Jadi saling tidak semata-mata untuk masyarakat
dah sepantasnya pabrik pupuk juga di menguntungan dan untuk Sulbar be- Sulbar. Tetapi prioritas diperuntu-
bangun di provinsi ini,”ujar anggota lum ada industrinya,”ujarnya. kan bagaimana mempersejahterakan
Komisi VII DPR Nazzaruddin Kiemas mawsyarakat Sulbar dimana blok Se-
dari PDIP saat Kunker Sulbar baru- Blok Sebuku Bagian Sulbar buku itu berada,”katanya.
baru ini. apabila hal ini terjadi, lan- Pada kesempatan itu, DPR RI Kemudian kedepannya, lanjutnya,
jutnya, maka pabrik ini akan menjadi memberikan dukungan secara politis harus diformalkan didalam keputusan
pabrik pertama yang ada di Indonesia terhadap Block Sebuku yang ada di politik di DPR, bahwa sebagai laporan
bagian timur. pulau Laria-Lariang, menjadi bagian komisi VII memberikan dukungan se-
Dia mengungkapkan bahwa dari provinsi Sulawesi Barat. “block cara politik bahwa blok sebuku yang
pabrik tambahan pupuk kaltim itu Sebuku yang berada di wilayah pulau berada di pulau Laria-Lariang menjadi
sendiri belum di bangun. “Jadi kalo Laria-Lariang yang harus menjadi milik bagian dari provinsi Sulbar, kemudian
belum dibangun toh haknya tetap Sulbar dilihat secara historis adminis- olahan dan lain-lainnya harus terpu-
sama untuk PKT tapi di bangunnya di trative,” Tegas Wakil Ketua Komisi VII sat di Sulbar.
Sulbar. Jadi hak gasnya tetap sama. Zainudin Amali. Dia menambahkan, pihaknya
PKTnya pun ada keuntungan pipanya Menurut Zainudin, berdasar- akan berkoordinasi dengan komisi VI
lebih pendengan maka biayanya lebih kan penjelasan Gubernur Sulbar de- DPR yang membidangi industri dan
murah,” paparnya. ngan dikuatkan bukti adanya Surat BUMN, supaya bagian dari pupuk kal-

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
|
Edisi 91

ARLEMENT
P