Page 4 - MAJALAH 136

ASPIRASI

Keberatan Kenaikan Target

Penerimaan Cukai Tembakau 2016 Rekayasa & Penipuan Petok Tanah
Saya ingin menyampaikan laporan mengenai
Saya selaku Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok petok tanah hak milik, yang direkayasa dengan
Tembakau Makanan dan Minuman SPSI (PUK SP RTMM dicabut sepihak secara diam-diam dan melibatkan
SPSI) Mitra Produksi Sigaret PT. Dugapat Mas (DM) ingin banyak pihak yaitu pengurus kampung, mitra kerja
menyampaikan aspirasi kepada Ketua Komisi XI DPR RI Kantor Pajak dan Kelurahan.
mengenai keberatan atas kebijakan Pemerintah yang Tahun 1975 saya tinggal di Bulak banteng, dan
menaikkan target penerimaan cukai hasil tembakau untuk membeli 2 (dua) kavling tanah, dan pada tahun 1995
tahun 2016 sebesar 23% atau menjadi Rp. 148,9 triliun. dibalik nama atas nama saya, tapi dipersulit hingga 3
Kami merasa khawatir atas rencana Pemerintah tersebut, (tiga) bulan lebih tidak selesai, dengan alasan tanah
karena akan berdampak pada kelangsungan pekerjaan tidak bisa dibalik nama. Setelah pengadu melapor ke
sebagian besar anggotanya. Kenaikkan penerimaan cukai hasil Lurah, tanah tersebut bisa dibaliknama.
tembakau sebesar 23 % sangat besar dan akan membebani Tahun 2006 foto copy surat tanah pengadu
industri hasil tembakau (IHT) yang pada akhirnya akan dipinjam oleh Ketua RT yang bernama Razak.
menurunkan penghasilan pekerja hingga sampai pada PHK. Tahun 2008, SPPT tanah saya tidak keluar atau
Bahwa PT. DM memproduksi Sigaret Kretek Tangan tidak terbit, dan setelah dicek Petok Tanah saya
(SKT) sebagai industri padat karya, dengan mempekerjakan ternyata telah berpindah tangan ke petok tanah
sekitar 1200 karyawan yang merupakan tulang punggung kepunyaan Camat yang tidak ada suratnya.
keluarga, sehingga keberadaan industri rokok sangat Setelah semua terjadi saya baru menyadari telah
penting bagi keberlangsungan pekerjaan tersebut. kena tipu oleh oknum kelurahan, yang melibatkan
Kenaikan tarif cukai sebesar 7 % pada tahun 2015 sudah pengurus kampung, dan kantor pajak. Kelurahan telah
mengakibatkan lebih dari 10.000 pekerja rokok di PHK. merubah data tanah untuk merekayasa, mencabut
Kelangsungan lapangan pekerjaan bagi para pekerja industri sepihak untuk membuat petok tanah atas nama Camat
rokok sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah dalam yang sebenarnya tidak ada surat-suratnya.
menentukan kebijakan penerimaan cukai yang tepat. Ber- Saya memohon untuk mengecek kebenaran petok
dasarkan fakta dilapangan, IHT khusus pada Sigaret Kretek tanah Camat yang bersangkutan, dan memohon untuk
Tangan yang dikerjakan padat karya (menyerap tenaga kerja mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah
besar dengan pendidikan terbatas) dari tahun ke tahun Surabaya agar petok tanahnya dapat dikembalikan.
terus penurunan penjualan sehingga ribuan pekerja rokok Saya berharap, siapapun yang terlibat dalam
kehilangan pekerjaan karena menjadi korban kebijakan. merekayasa/ mencabut petok tanah pengadu, baik
Kami memohon agar Ketua Komisi XI DPR RI dapat itu pengurus kampung, dan oknum kantor pajak,
mempertimbangkan kembali dengan membatalkan agar ditindak tegas dan permasalahan tersebut dapat
kebijakan tersebut, dan sebelumnya meneliti secara cermat segera ditindaklanjuti oleh para Pimpinan Lembaga
resiko yang akan terjadi bagi para pekerja dari kebijakan Negara, pemangku kekuasaan sesuai ketentuan yang
tersebut agar ada solusi yang terbaik untuk semua pihak berlaku.
terutama bagi para pekerja industri rokok. Ali
Fidi Rukmono Surabaya, Jawa Timur
Klaten, Jawa Tengah

Dugaan Penyidik Nakal

Saya adalah Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Meminta kepada Kapolda Sulsel-Bar untuk menindak
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makasar, oknum yang dianggap tidak profesional dalam melaksanakan
yang merupakan Lembaga Tertinggi dilingkup Fakultas tugasnya dalam hal ini Penyidik Polda Sulsel-Bar
Hukum UMI, menyampaikan pernyataan sikap terkait Meminta kepada Kapolda Sulsel-Bar untuk
adanya dugaan penyidik nakal atau tidak profesional dalam menindaklanjuti hasil tinjauan (investigasi) Komisi III DPR RI
melakukan tugasnya di wilayah Polda Sulawesi Barat yaitu Meminta kepada Kapolda Sulsel-Bar dalam waktu 2
menghilangkan dengan sengaja alat bukti otentik terkait Minggu untuk mengganti jajaran Penyidik di Polda Sulsel-
kasus JENTANG di Kota Makasar. Bar, dan jika dalam waktu yang ditentukan tidak mampu
Sehubungan dengan hal itu, saya memohon agar DPR diselesaikan, maka Kapolda dihimbau dengan hormat untuk
RI menindak lanjuti kasus tersebut, sesuai ketentuan yang mundur.
berlaku dengan beberapa tuntutan antara lain sebagai berikut: Meminta kepada Kompolnas untuk mengawasi kinerja
Meminta kepada Kapolda Sulawesi Barat melakukan Kepolisian di Indonesia yang dianggap tidak berpihak lagi
Regenerasi penyidik/ganti penyidik di wilayah Polda Sulsel- kepada masyarakat.
Bar yang di anggap tidak profesional dalam melakukan Wiwing AS
penyidikan dan pengawalan kasus. Makassar, Sulawesi Selatan

4 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016