Page 9 - MAJALAH 136

perlu kehati-hatian dan ketegasan pun, APBN tetap berjalan. Tinggal
dari aspek legislasinya. Jangan sampai konsekuensinya, kalau tax amnesty
nanti mereka yang sudah punya diputuskan sebelum APBN-P
keinginan baik dan sadar ingin kembali 2016 tentunya tidak dilakukan
membayar pajak dari aset-asetnya penghematan lagi. Kita masih defisit
Tax amnesty, sekali lagi
yang tersimpan di luar negeri, malah Rp250 triliun. Diharapkan dengan
saya tegaskan hanya menjadi incaran hukum. tax amnesty bisa menutupi dan tidak
sekali dan tidak bisa Tidak boleh ada kriminalisasi menambah defisit.
bagi para pengemplang pajak yang Apabila tax amnesty gagal
diberikan beberapa
sudah menyadari kesalahannya dari diputuskan atau belum selesai sebelum
kali. Memang, perlu perpajakan. Kepastian hukum harus APBN-P 2016, itu bisa dibahas di APBN
kehati-hatian dan menjamin tuntutan hukumnya. 2017. Sekarang tinggal kemauan dari
Jangan sampai malah dikekang. Data stakeholder, apakah secara bersama-
ketegasan dari aspek
79 persen nama-nama pengemplang sama pemerintah dan DPR bersepakat
legislasinya pajak dalam Panama Papers yang membuat planning. Mislanya, plan A
sudah dimiliki pemerintah, harus tidak dilakukan penghematan berupa
tetap diusut. pemotongan anggaran. Terhadap
pemotongan yang Rp250 triliun itu,
Kampanye tax amnesty ini, apakah tentunya disesuaikan dengan program
bisa mengurangi defisit anggaran kementerian.
kita? Yang menjadi prioritas pemerintah
Tax amnesty itu merupakan bagian jangan dipotong. Yang berikutnya,
amnesty. Dalam rencana tax amensty dari upaya penerimaan pendapatan kalau tax amnesty itu diputuskan
itu, mereka yang menaruh aset di luar negara. Sebenarnya, tax amnesty itu setelah APBN-P, tentu menjadi bagian
negeri, oleh Dirjen Pajak diupayakan tidak ada kaitan langsung dengan dari upaya menambah penerimaan
bisa kembali ke Tanah Air. Dan tax APBN-P. Tidak ada tax amnesty negara pada siklus APBN 2017. „
amnesty ini hanya satu kali dalam (mh)
setahun. Ujung dari tax amnesty
dan skandal Panama Papers adalah
reformasi perpajakan.

Bagaimana konkritnya reformasi RUU Pengampunan Pajak
pajak itu? Versi Yustinus Prastowo
Kalau sudah ada reformasi pajak
yang jelas, semua pengemplang pajak
harus dipastikan posisi hukumnya. Di negara maju, tax amnesty umumnya
Orang pasti ingin ada kepastian pajak diberikan bagi aset di luar negeri. Amnesty
yang jelas. Saat ini banyak sekali bagi aset di luar negeri terkait dengan sistem
restitusi pajak fiktif. Tax amnesty worldwide income yang mengenakan pajak atas
merupakan bagian dari reformasi pajak penghasilan dari dalam dan luar negeri.
Bila persiapan kurang baik, pengampunan
itu sendiri dan tidak ada kaitannya pajak terhadap aset dari luar negeri, menjadi
dengan Panama Papers.
tidak adil dan tidak fair.
Pemberian amnesty sebaiknya untuk wajib
Ko misi XI sendiri sudah
mengkritik Kementerian Keuangan pajak orang pribadi dan mencakup seluruh foto: dok
penghasilan.
agar berhati-hati dan berkeadilan Data dan informasi yang diperoleh otoritas
dalam menerapkan tax amnesty. pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan atau penuntutan
Tidak justru memberi “karpet pidana, karena berpotensi melemahkan penegakan hukum dan upaya
merah” bagi para pengemplang pajak. pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu diatur perlindungan dari
Pendapat Anda? tuntutan administrtatif, tuntutan perdata, dan tuntutan pidana.
Tax amnesty, sekali lagi saya
tegaskan hanya sekali dan tidak bisa
diberikan beberapa kali. Memang,

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 9