Page 13 - MAJALAH 136

Hampir setiap hari isu kontroversial skandal Panama Papers. Ini jadi kega- Jon berharap, pemerintah meng-
me nyangkut pengampunan pajak duhan lain lagi. Menurut Erizal, bila undang para pengusaha Indonesia

ini jadi komoditas pemberitaan dan pemerintah punya data akurat WNI yang biasa mena namkan asetnya di
perbincangan publik. Sementara yang menaruh asetnya di luar negeri luar negeri. Itu mungkin bisa menjadi
pembahasan RUU Peng ampunan Pajak tanpa membayar pajak di dalam negeri, salah satu solusi, agar negara bisa
yang diinisiasi pemerintah sempat mestinya pemerintah bisa langsung mendapatkan pemasukan dari pajak.
terjadi tarik menarik kepentingan antara bereaksi. Komunikasi yang baik dari pemerintah
legislatif dan eksekutif. Akhirnya, DPR Sebelumnya, pemerintah sudah menjadi kebutuhan agar pengusaha
pun menyetujui pembahasan RUU ini. mengakui bahwa 79 persen nama-nama Indonesia yang menaruh asetnya di luar
“Sebentar lagi RUU tax amnesty akan pengusaha Indonesia yang tercantum negeri bisa membawa pulang ke Tanah
dibahas. Ini persoalan yang sangat seksi dalam dokumen Panama cocok dengan Air dengan aman.
Pemerintah sendiri menyebut, ada
sekitar Rp11.400 triliun aset milik WNI
yang diparkir di luar negeri atau di
negara-negara dengan pajak rendah
(tax heaven). Menurut Jon, bila memang
itu milik WNI, mestinya pemerintah
lebih mudah melakukan pendekatan
dan berkomunikasi. “Kenapa tidak
orang-orang ini diajak duduk bersama,
membangun Indonesia. Caranya ya,
tentu dengan berkomunikasi,” ucap Jon.
Politisi PAN itu menambahkan,
pengusaha WNI yang sudah terdata
menaruh asetnya di luar negeri bisa
ditanya motifnya. Namun, mena nyakan
foto: arief/iw foto: arief/iw langsung soal pajak, tidak membuat
para pengusaha WNI itu nyaman secara

membela, tetapi ini ada pasar yang bisa
Ketua Komisi XI DPR RI Wakil Ketua Komisi XI DPR RI psikologis. “Saya tidak dalam posisi
Ahmadi Noor Supit Jon Erizal disentuh yang bisa ditangani serius.
Sampai hari ini, kita belum melihat
untuk kita bahas bersama,” ucapnya saat data milik pemerintah. Menjadi ironis langkah-langkah itu,” kilah Jon lagi.
rapat dengan Menkeu. ketika pemerintah tak bereaksi, hingga Jon berharap, kebijakan di sektor
Sementara itu, saat bersamaan terungkap dalam Panama Papers. “Ada perpajakan ini tidak mengganggu kinerja
Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal me- tax amnesty kita gaduh. Akhirnya orang ekonomi. Sebaliknya, justru harus
ngemukakan pandangannya. Tax di luar negeri kipas-kipas saja. Sekarang menjadi stimulus ekonomi. Apalagi,
amnesty yang digulirkan pemerintah ada lagi Panama Papers, kita gaduh lagi. pemerintah sedang menggiatkan
telah menimbulkan kegaduhan. Di Harusnya pemerintah bisa langsung investasi dan pembangunan infra-
tengah kegaduhan itu, muncul lagi action,” ungkapnya di hadapan Menkeu. sturktur di semua daerah. „ (mh)

RUU Pengampunan Pajak versi Anggito Abimanyu

Disamping bermanfaat sebagai lebih kompetitif, 2) tata cara pemberian
penerimaan pajak dalam jangka pendek, pengampunan pajak, 3) Pemanfaatan dana
masuknya dana-dana repatriasi akan repatriasi yang lebih profesional. Dan 4) sanksi
meningkatkan likuiditas sektor keuangan bagi pejabat yang membuka rahasia wajib
dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. pajak.
Permaslahannya adalah pelaksanaan tax Dalam beberapa pasal, RUU ini masih
amnesty di seluruh dunia belum terbukti mengandung kerancuan berfikir dan
keberhasilannya. kepastian mengenai kaitan proses penerbitan
Apabila DPR sepakat menyelesaikan SKP Pajak dengan proses pemeriksaan wajib
RUU ini maka diusulkan untuk ditinjau pajak (jika sedang menjalaninya). foto: dok
ulang mengenai: 1) tarif tebusan yang

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 13