Page 16 - MAJALAH 136

LAPORAN UTAMA

MOMENTUM TAUBAT

PARA PENGINGKAR PAJAK

kebijakan tarif pajak 2 persen dari
omset, yang berdampak signifikan
terhadap perolehan keuntungan
perusahaan. Bolivia: 83.7 persen.
Kebijakan tiga persen pajak transaksi
berdampak pada 60 persen keuntungan
perusahaan, bahkan sebelum pajak
lainnya diperhitungkan.
Lalu, Argentina: 137.3 persen.
Sangat mengherankan, total tarif
pajak yang dipatok oleh pemerintah
Argentina lebih dari 100 persen dari
keuntungan perusahaan. Pajak omset
saja hampir 90 persen, belum lagi pajak
foto: arief/iw penghasilan dan transaksi keuangan
yang termasuk di dalamnya. Namun
demikian di Indonesia masih saja ada
Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji wajib pajak yang mengemplang dari
pembayaran pajak.
agi negara yang menganut Saat ada wajib pajak yang taat
sistem ketatanegaraan tidak mendapat apresiasi, di sisi yang
welfare state, pajak meru- berbeda ada pengemplang pajak
Bpakan instrumen distribusi justru mendapat pengampunan, ini
pendapatan negara yang penting. merupakan pilihan yang sulit bagi
Maka, tak heran negara welfare state para pembuat kebijakan. Dengan
Di Indonesia pajak akan menetapkan tarif tinggi untuk adanya tax amnesty, diharapkan para
pengemplang pajak bisa sadar lalu
pajak negara. Indonesia tidaklah
bukanlah satu-satunya demikian. Pajak di negara ini, masih melakukan pertaubatan.
instrumen kesejahteraan terbilang rendah. Dikutip dari websait “Oleh karena itu disamping ada
bagi masyarakat. Ada resmi Kemenkeu, Pajak Penghasilan tax amnesty kita juga harus pikirkan
banyak sumber daya (PPh) di Indonesia sebesar 25 persen. supaya wajib pajak yang taat, giat, dan
Jika dibandingkan dengan data
rajin mendapat insentif pajak. Suatu
lain yang bisa menjadi yang dilansir oleh Business Insider yang saat harus kita pikirkan itu, bagaimana
penopang kesejahteraan melakukan pemeringkatan negara yang taat pajak dan tidak memanipulasi
nasional. Kekayaan alam dengan total pungutan pajak lebih serta tidak telat itu mendapat insentif
dari 50 persen, maka Indonesia masih
dari negara,” harap Anggota Komisi XI
Indonesia tidak bisa ramah kepada para wajib pajak. Berikut DPR RI, M. Sarmuji.
dianggap sedikit, jika lima negara dengan rasio pungutan Kasus Panama Papers dan
dikelola secara adil, baik, pajak teratas: Pertama, Aljazair: 72.7 pengajuan Rancangan Undang-Undang
persen. Negara ini merupakan negara
Pengampunan Pajak belakangan ini
dan benar, seharusnya dengan total rasio pajak tertinggi di memenuhi kolom-kolom pemberitaan
bisa menjadi peranti wilayah negara-negara Afrika. media masa. Namun dua isu tersebut
Lalu, Kolombia: 75.4 persen.
kesentosaan warga Kolombia memberlakukan kebijakan sebenarnya hanya kebetulan saja
bepapasan dalam waktu yang sama.
negara. pajak kekayaan yang baru. Kolombia RUU Pengampunan Pajak tidak
menjadi negara di Amerika Latin urutan dimotivasi oleh isu Panama Papers.
ketiga dalam hal total rasio pajak. Keduanya tidak berkaitan langsung.
Selanjutnya, Tajikistan: 80.9 persen. Sarmuji ber alasan, R U U
Negara di Asia Tengah ini memiliki Pengampunan Pajak dibahas hanya

16 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016