Page 20 - MAJALAH 136

LAPORAN UTAMA

Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi

PERLU REGULASI UNTUK

HALANGI MODAL KELUAR

Bila pemerintah berhasil menarik aset para Apa yang bisa Anda komentari
pengusaha Indonesia di luar negeri, di mana aset- dari rencana pemerintah memberi
pengampunan pajak?
aset itu ditempatkan? Tidak ada fasilitas yang ideal Pertama, kita menganut sistem
di Indonesia untuk menempatkan begitu banyak devisa bebas. Artinya setiap warga
aset yang selama ini diparkir di luar negeri. negara bebas menggunakan mata
uang asing di dalam negeri. Tidak
Apalagi pasar uang dan bursa saham ada peraturan yang membatasi lalu
di Tanah Air sedang buruk. lintas devisa di Indonesia. Jadi,
kerangka peraturan keputusan ini
tidak memungkinkan tercapainya
upaya strategi tax amnesty.
Kedua, kalau ada uang yang masuk
egitulah pandangan Sala- senilai uang yang direncanakan oleh
muddin Daeng kepada pemerintah lewat peraturan tax
Parlementaria April lalu. amnesty, belum tentu uang itu akan
B Peneliti pada Pusat Kajian menimbulkan manfaat kalau dalam
Ekonomi Politik, Universitas Bung sistem keuangan yang terbuka. Efek
Karno, Jakarta ini, melihat, perlu psikoligisnya bisa membahayakan
ada regulasi untuk menahan arus sistem moneter kita. Bisa menjatuhkan
modal ke luar negeri. Ini penting, perbankan dan sektor keuangan. Jadi,
agar tidak ada lagi tradisi melarikan ini bukan masalah sepele.
modal dan aset ke negara-negara Ketiga, tax amnesty ini sama saja
yang memiliki suaka pajak. Berikut membiarkan dan menumbuhkan
petikan wawancaranya. korupsi. Tax amnesty berarti
menyediakan ruang untuk manipulasi
pajak dan pengemplangan pajak dalam
sistem hukum nasional. Keempat,
saya menyoroti aspek ketidakpastian
hukum. Bisa saja RUU ini bila sudah
diundangkan lalu digugat ke MK. Dan
MK bisa membatalkannya. Dari sini
terlihat bahwa di Indonesia kerap
menimbulkan ketidakpastian hukum
dan kebijakan.
Kelima, UU ini nantinya tidak boleh
diskriminatif. Jadi, UU tax amensty
harus mempunyai kaidah hukum yang
menganut asas nasional treatment dan
foto: jayadi equal treatment.
Salamuddin Daeng

20 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016