Page 24 - MAJALAH 136

SUMBANG SARAN

Indonesia (Apindo) menyatakan ke publik siapa pengempalang pajak pajak asal Indonesia. Padahal
Direktorat Jenderal Pajak belum akan lebih efektif. Terlebih data-data ada atau tidak munculnya kasus
bisa menjangkau dana masyarakat, pengemplang pajak yang dimiliki Panama Papers, pemerintah melalui
terutama pelaku usaha Indonesia Ditjen pajak sangat lengkap. Selain Ditjen Pajak seharusnya merespon
yang memiliki aset besar dengan itu pengajuan RUU Pengampunan data-data pengemplang pajak
anak usaha cukup banyak. Bahkan Pajak dipercepat mengingat, bila tidak yang telah terpublikasi tersebut,
diyakini ada sekitar 60-70% dana maka akan berpotensi menyandera bukan memberikan pengampunan.
yang tidak tersentuh pajak oleh RAPBN-P 2016 yang rencananya akan Merespons Panama Papers harus
Ditjen Pajak. segera dibahas. Oleh karena itu perlu dengan k ebij akan str a t eg is,
Sebagian dana tersebut masuk perbaikan sistim perpajakan. seperti bentuk tim investigasi,
kelompok underground ekonomi Namun melihat nilai pemasukan karena kebijakan tersebut hanya
dan jumlah 60-70% tersebut adalah bagi APBN adalah relatif kecil dan tidak akan dinikmati sebagian kecil
jumlah yang paling minimal yang tidak sepadan untuk bisa menutup defisit pengemplang pajak yang siap
terjangkau. Sehingga menurutnya APBN 2016 yang ditargetkan 2,1% dari diampuni. Melalui kebijakan ini
warga negara Indonesia yang total PDB. Seolah-olah bila tax amnesty tentunya akan memutihkan hasil
membayar pajak baru hanya sekitar tidak segera diundangkan, APBN bisa penghasilan pengempalang pajak
30-40%. Dari keseluruhan itupun bangkrut dan dampaknya kepada yang sumbernya diduga dari hasil
didetailkan oleh DJP yakni ilegal perekonomian. Dengan catatan defisit korupsi, perdagangan narkoba atau
logging, ilegal fishing dan ilegal mining. ratusan triliun rupiah dari total PDB, hasil uang dari penyeludupan. Hal
jika 70% dana tersebut diolah, artinya andalan penerimaan negara dari ini tentunya akan mencederai rasa
penerimaan pajak yang akan datang penerimaan pajak yang diprediksi keadilan para wajib pajak yang
mampu bertambah sebanyak empat terjadi kekurangan setoran (shortfall) selama ini selalu setia menjadi
kali lipat dari saat ini. hingga Rp200 triliun dari target pembayar pajak. Amnesti pajak harus
Rp1.300 triliun di APBN 2016. memperhatikan aspek keadilan,
Isu yang Berkembang Munculnya isu terkait adanya terutama bagi wajib pajak yang
Te r akhir sebelum masuk nama-nama 2.961 orang Indonesia selama ini patuh. Selama ini kebijakan
pembahasan, isu yang berkembanag tokoh-tokoh pada kasus Panama pajak belum mencerminkan keadilan
adalah adanya ketidakmampuan Papers semakin mendorong yang dapat dilihat dari data Bank
pemerintah memenuhi target pajak. pemerintah dan menjadi alasan Dunia yang menunjukkan besarnya
Seharusnya aparat bersikap tegas yang tepat untuk mempercepat ketimpangan kekayaan, yaitu 1%
terhadap pengemplang pajak, bukan pembahasan tax amnesty. Secara penduduk menguasai 50,3% aset di
mengampuni pengemplang pajak. langsung kasus Panama Papers dalam negeri. (lihat tabel)
Sanksi sosial dengan mengumumkan mengungkap adanya pengemplang

Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2008-2013

Tahun
Keterangan
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah WP Terdaftar 7,137,023 15,911,576 19,112,590 22,319,073 24,812,569 28,002,205

WP terdaftar yang Wajin menyampaikan SPT 6,341,828 9,996,620 14,101,933 18,116,000 17,659,278 17,731,736

Total WP yang menyampaikan SPT 2,097,849 5,413,114 8,202,309 9,033,233 9,482,480 10,790,650

Tingkat Kepatuhan (%) 33.08% 54.15% 58.16% 49.86% 53.70% 60.86%

Realisasi Penerimaan Pajak (%) 105.9% 97.9% 98.1% 99.3% 96.4% 92.6%

Tax Rasio (%) 11.1% 11.9% 12.1% 12.8% 13.1% 13.0%

Sumber: Forum Pajak Berkeadilan 205 (diolah dari DJP)

24 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016