Page 28 - MAJALAH 136

PENGAWASAN

Perlu Ada Evaluasi Mendalam

nggota Komisi X DPR genset, masih kata Esti, ini tentunya
RI My Esti Wij ayati juga akan menghabiskan anggaran
menegaskan, perlu adanya yang tidak sedikit. Sehingga, perlu
Aevaluasi mendalam terkait ada pertimbangan yang mendalam,
dua sistem yang berlaku dalam apakah sekolah akan melaksanakan
pelaksanaan UN, yakni UNKP dan UN dengan UNBK atau UNKP.
UNBK. Pasalnya ia mendapatkan “Kami ingin melihat perban-
laporan, akibat dari sistem UNBK dingan kebutuhan anggaran, harus
yang bergantian, ada kekhawatiran pakai kertas, atau harus pakai
hal ini akan mempengaruhi psikologi komputer. Dulu kan alasannya
anak, bahkan ketakutan terjadinya menggunakan komputer karena
kebocoran soal. lebih hemat. Namun hanya hemat
“Ada keluhan dan ketakutan di Pemerintah Pusat, tapi bagaimana
terjadinya kebocoran soal. Buktinya, dengan Pemerintah Daerah.
telepon genggam masih bisa dibawa Walaupun ada amanat UU, namun
masuk peserta UNBK ke dalam foto: azka jika anggaran tidak mencukupi,
kelas. Dikhawatirkan hal itu bisa tentu ini menjadi beban yang akan
memberikan informasi kepada Anggota Komisi X DPR RI mengurangi kualitas pendidikan
temannya. Kalau dikatakan soalnya My Esti Wijayati kita,” papar Esti.
berbeda, tidak juga. Mereka masih Untuk itu, tambah politisi asal
menyatakan soalnya sama,” analisa “Memang, karena menggunakan dapil DI Yogyakarta itu, ke de-
Esti. sistem UNBK, mereka merasa lebih pannya Pemerintah harus me-
Esti tak memungkiri, jika keren, lebih maju, lebih favorit, dan mikirkan matang-matang untuk
pelak sanaan UNBK sesuai dengan lebih top. Ada rasa kebanggaan menyelenggarakan UNBK di seluruh
Standard Operating Procedure tentunya. Tapi jika ini menjadi wilayah Indonesia. Mengingat masih
(SOP), tentunya keinginan untuk gengsi yang harus dikejar, dan banyak sekolah di daerah yang
mendapatkan tingkat integritas sekolah akan memaksakan untuk masih minim sarana dan prasarana,
dapat tercapai. Namun, memang menggunakan UNBK, maka ini akan sehingga jika harus ‘dipaksakan’
diperlukan ketaatan pada SOP yang menjadi beban kepada wali murid. melakukan UNBK, dikhawatirkan
berlaku, dari siswa, pengawas, dan Terlalu memaksakan,” khawatir Esti. akan menjadi beban berat.
semua sistem yang digunakan. Ia Permasalahan pemadaman “Anggaran menjadi kunci bahwa
menilai, hal ini dapat menurunkan listrik, juga menjadi sorotan politisi kita mau melaksanakan UNBK atau
kecurangan dan mengurangi F-PDI Perjuangan itu. Menurutnya, tidak. Dari sisi kesiapan daerah,
kebocoran. pemadaman listrik masih menjadi ketika daerah harus menyiapkan
“Nah masalahnya, bagaimana ancaman pelaksanaan UNBK. anggaran sedemikian besar untuk
dengan k e siapan un tuk Ironisnya, untuk mengantisipasi sarana dan prasarana, saya meyakini
melaksanakan SOP yang sudah pemadaman listrik, sekolah harus Pemda tidak akan mampu. Lalu
dibuat itu. Karena fakta masih menyediakan biaya yang besar sejauhmana Pemerintah Pusat akan
membuktikan bahwa pelanggaran untuk menyewa genset. mendukung anggaran itu. Secara
terhadap SOP masih ada,” ketus Esti. “Ketika berbicara listrik, kita kalkulasi anggaran ini sangat berat,”
Berbicara persoalan teknis tidak bisa paksakan tidak padam, imbuh Esti.
lainnya di lapangan, Esti juga karena ini berkaitan dengan alam, Sehingga ia berharap, ketika
menyoroti masalah ketersediaan misalnya petir, dan lain-lain. Sekolah Pemerintah menargetkan pada
sarana dan prasarana. Misalnya yang mengadakan UNBK, memang tahun 2018 seluruh sekolah
soal jumlah unit komputer. Ia harus menyediakan genset. Kita mengadakan UNBK, hal itu tidak
meminta kepada sekolah agar tidak mendapatkan laporan bahwa untuk menjadi target mati yang harus
memaksakan pengadaan komputer sewa genset, baik mati atau hidup, dicapai. Namun hanya diberikan
hanya agar dapat menggunakan itu mencapai Rp 1 juta per hari. Ini kepada daerah yang lebih siap, dan
sistem UNBK. Apalagi hanya untuk cukup memberatkan,” imbuh Esti. tidak memaksakan kehendaknya )
sekedar mengejar gengsi. Jikalau sekolah harus membeli untuk mengejar gengsi. „ (sf

28 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016