Page 23 - MAJALAH 136

korupsi tidak disebutkan dalam pajak akan memperoleh surat tebusan un tuk pelaporan harta
RUU Pengampunan Pajak tersebut, keputusan pengampunan pajak adalah 6% untuk tiga bulan pertama,
sehingga apabila RUU ini disahkan dari Ditjen Pajak. Pemerintah harus 8% untuk tiga bulan kedua, dan
harta kekayaan yang ada diluar negeri memberi jawaban maksimum 30 10% untuk enam bulan selanjutnya.
yang didapatkan dari hasil korupsi hari sejak wajib pajak mengajukan Sementara untuk yang melakukan
ataupun pencucian uang akan sah permohonan pengampunan pajak. repratriasi, maka tarif tebusan
ketika kembali ke Indonesia dalam Jika lewat batas itu pemerintah belum seharusnya diber lakukan adalah
bentuk pengampunan Pajak. Hal merespons, pengampunan pajak 5% untuk tiga bulan pertama,
inilah yang perlu diatur lebih lanjut dianggap telah dikabulkan. Setelah 7% untuk tiga bulan kedua, dan
secara jelas agar tidak bertentangan itu, Dirjen Pajak harus menerbitkan 9% untuk enam bulan. Selain itu,
dengan Undang-Undang Tindak Surat Keputusan Pengampunan kewajiban/prinsip repatriasi mo dal
Pidana Korupsi dan Pajak Penghasilan. Pajak (SKPP) maksimum tujuh hari seharusnya menjadi bagian yang tak
Dari aspek teknis dan tahapan, setelah pengajuan. Tarif tebusan terpisahkan dalam aturan amnesti
objek pengampunan pajak bukan untuk pengampunan pajak terdiri pajak. Artinya, pemerintah juga
hanya uang dan/atau harta kekayaan atas 3 (tiga) golongan berdasarkan bersedia mengembalikan uang WNA
yang disimpan di luar negeri, tapi periodisasi pengampunan pajak, yaitu yang diinvestasikan di Indonesia

Pengampunan pajak tidak berlaku terhadap
uang atau pendapatan dari hasil kejahatan
terorisme, perdagangan narkoba dan obat
terlarang, hasil pembajakan/perompakan,
serta kejahatan perdagangan manusia. Tetapi
ba gai mana terhadap uang hasil dari perjudian
di luar negeri oleh WNI

juga di dalam negeri yang tidak Pertama, wajib pajak (WP) badan atau ke negara asalnya untuk tujuan
dilaporkan atau dilaporkan tapi tidak pribadi yang mengajukan permohonan tertentu, seperti pengampunan pajak
secara benar. Dengan demikian, pengampunan pajak pada Januari- dan lain nya.
maka pengampunan pajak tidak Maret (Kuartal I) 2016 dikenai tarif Sebenarnya potensi paj ak
berlaku terhadap uang atau tebusan 2% dari nilai bersih harta yang sangat besar, hanya kinerja Pajak,
pendapatan dari hasil kejahatan dilaporkan. Kedua, jika permohonan upaya meningkatkan perolehan
terorisme, perdagangan narkoba dan diajukan pada periode April-Juni sektor pajak belum optimal, bisa
obat terlarang, hasil pembajakan/ (Kuartal II) 2016 waajib pajak terkena jadi lemahanya data-data terkait
perompakan, serta kejahatan tarif tebusan 3%. Ketiga, pengenaan wajib pajak. Artinya tax base-nya
perdagangan manusia. Tetapi ba- tarif 5%, jika wajib pajak mengajukan masih sangat kecil, sehingga, banyak
gai mana terhadap uang hasil dari permohonan pengampunan pajak kebijakan terkait masalah pajak
perjudian di luar negeri oleh WNI. dari Juli sampai akhir Desember 2016 dikeluhkan pengusaha, misalnya
(Semester II). Nilai bersih harta adalah tarif pajak penghasilan (PPh) yang
Mekanisme dan Tahapan harta dikurangi utang. tinggi dan pengenaan pajak yang
Mekanisme pengampunan pajak Bila mengacu pada standar negara berganda (double tax). Atau ada pajak
adalaha bahwa orang pribadi atau negara OECD, tarif tebusan minimal yang seharusnya masuk ke kategori
badan yang mengajukan amnesti 2% terlalu rendah, dimana tarif retribusi. Bahkan Asosiasi Pengusaha

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 23