Page 21 - MAJALAH 136
P. 21

Pemerintah ingin dengan        Ini sama saja menghancurkan sektor   mau ke mana. Harus ada reformasi
               tax amnesty ini ada solusi untuk   keuangan. Akhirnya dana masyarakat   besar-besaran terhadap peraturan
               menutupi defisit anggaran. Pendapat   sebagian mengalir dalam surat utang   perundang-undangan yang berkaitan
               Anda?                             pemerintah, tidak mau deposito ke   dengan investasi langsung maupun tidak
                  Defisit APBN disebabkan dua hal.   perbankan. Itulah penyebab APBN   langsung yang masuk ke Indonesia.
               Penyebab pertama, penerimaan pajak   mengalami defisit.                Dengan sistem lalu lintas
               di dalam negeri yang rendah dan                                     keuangan yang sifatnya global kita
               penerimaan negara bukan pajak yang                                  bisa memindahkan uang kita dari satu
               merosot. Defisit APBN yang disebabkan                               negara ke negara lain sesuka hati.
               oleh rendahnya penerimaan pajak,                                    Uang itu belum tentu mau pindah
               lantaran ekonomi tumbuh bukan                                       ke Indonesia. Mau pindah ke pasar
               bersumber dari satu mata rantai                                     keuangan Indonesia, pasar keuangan
               industri yang kuat, melainkan dari     Selama ini, pemerintah       kita lagi buruk sekali. Mau pindah ke
               segelintir perusahaan besar yang         tidak bisa berbuat         bursa saham, bursa saham kita pun
               sebagiannya perusahaan asing. Kita     apa-apa, karena sistem       tidak menjanjikan apa-apa.
               tahu, perusahaan-perusahaan itu
               sangat jeli melihat peluang untuk tidak   perundang-undangan           Menurut Anda, bagaimana
               membayar pajak.                        Indonesia buruk sekali.      Panama Papers bisa terungkap?
                  Penyebab kedua, keadaan UU          Skandal BLBI saja yang          Karena ada perang informasi.
               Perpajakan belum konek dengan                                       Tujuannya, mendelegetimasi para
               kebutuhan membangun industri.         Rp630 triliun, tidak bisa     pemimpin politik di dunia. Ini juga
               Industri tidak tumbuh. Padahal,         diapa-apain. Apalagi,       perang inteligen.
               pajaknya besar. Contoh, kenapa          pengemplang pajak
               tembakau itu besar sekali baik                                         Pemerintah menyatakan 79
               cukai maupun pajaknya, karena full   modus operandinya lebih        persen nama WNI dalam Panama
               integrated dari bahan baku sampai     tertutup daripada BLBI.       Papers sesuai dengan data yang
               pasar, semua ada di dalam. Maka dia   Saya pribadi percaya ada      dipegang pemerintah. Anda percaya
               menyumbang cukai sampai Rp140         banyak orang Indonesia        itu?
               triliun. Mana ada pendapatan besar                                     Siapa yang mempercayai informasi
               dari sektor seperti ini yang terintegrasi   menyimpan uangnya       bahwa 79 persen nama-nama
               dari hulu sampai hilir. Yang lain, 70-        di sana.              pengusaha Indonesia dalam Panama
               80 persen menggunakan bahan baku                                    Papers sesuai dengan data yang
               impor.                                                              dimiliki pemerintah. Pemerintah
                  Kita di sini mengembangkan                                       tidak punya data itu. Kalau data
               industri perakitan. Nilai tambahnya                                 itu bersumber dari Panama Papers
               kecil. Pajak hanya dibayar dari                                     mungkin iya. Tapi, kalau data dari
               sektor hilir saja. Itu secara teori kita   Apakah ini bisa diatasi dengan tax   pemerintah tidak mungkin.
               gagal. Ingat, konsumen atau rakyat   amnesty?                          Selama ini, pemerintah tidak
               Indonesia tidak bisa dikuras dengan   Sekarang saya mau tanya, uang   bisa berbuat apa-apa, karena sistem
               pajaknya. Jadi, ada 3 hal yang harus   masuk itu disuruh masuk ke mana?   perundang-undang Indonesia buruk
               dievaluasi, yaitu ivestor asing yang   Pungutan pajaknya itu, kan, setelah   sekali. Skandal BLBI saja yang Rp630
               ngemplang pajak di sini, evaluasi   ada uang masuk. Mereka beli barang,   triliun, tidak bisa diapa-apain.
               stuktur industri, dan evaluasi daya   belanja barang, belanja modal,   Apalagi, pengemplang pajak modus
               beli masyarakat.                  belanja usaha, bikin invesatasi, baru   operandinya lebih tertutup daripada
                  Penyebab ketiga, tingginya sumber   ada pajaknya. Masa uang masuk   BLBI. Saya pribadi percaya ada
               kewajiban pemerintah terhadap     langsung jadi pendapatan negara.   banyak orang Indonesia menyimpan
               utang yang bunganya luar biasa. Di   Kalau ditempatkan di obligasi baru bisa   uangnya di sana. Penyelesaiannya,
               Indonesia utang obligasi pemerintah   dipotong pajak. Kalau disuruh masuk   harus membuat UU yang mampu
               lebih tinggi bunganya dari obligasi   ke surat utang pemerintah, negara ini   menghalangi modal keluar. Harus
               pembangunan. Itu membangkrutkan   akan menjadi negara pencuci uang dari   buat regulasi untuk menahan arus
               pendapatan bank pemerintah. Di    hasil kejahatan.                  keluar dari Indonesia terutama dari
               Indonesia terbalik, nilai obligasi lebih   Kalau tax amnesty mau masuk harus   praktik korupsi, karena koruptor tidak
               tinggi dari obligasi bunga perbankan.   disediakan ruang dahulu masuknya   meyimpan uangnya di Indonesia. „  (mh)




                                                                              PARLEMENTARIA z  EDISI 136 TH. XLVI - 2016  l  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26