Page 17 - MAJALAH 136

untuk kepentingan nasional. Di
dalamnya bertujuan agar aset berupa LIMA NEGARA DENGAN
harta, uang, serta kapital yang dimiliki
para wajib pajak dari Indonesia kembali PAJAK TERTINGGI DAN TERENDAH
ke tanah asal. Dengan begitu, tujuan Versi Laporan World Economic Forum 2015
pembangunan nasional mendapat
dukungan modal dari dalam negeri
secara berdikari. LIMA NEGARA LIMA NEGARA
“Jadi inisiatifnya itu murni untuk DENGAN PAJAK TERENDAH DENGAN PAJAK TERTINGGI
kepentingan nasional kita, kepentingan
supaya ada repatriasi aset, repatriasi 1. Hong Kong: 22,8 persen 1. Aljazair: 72,7 persen
uang dari luar negeri ke Indonesia, itu
murni begitu. Jadi, tidak ada kaitan Dengan ruang lingkup tarif pajak Negara ini merupakan negara
langsung antara Panama Papers dengan yang rendah, menurut banyak dengan total rasio pajak tertinggi di
tax amnesty,” tutur Politisi dari Fraksi kalangan Kota Hong Kong telah wilayah negara-negara Afrika.
menjadi satu dari banyak tempat
Partai Golongan Karya, berargumen. menarik dalam dunia bisnis.
Menurut Anggota Dewan dari dapil
Jawa Timur VI ini, RUU Pengampunan 2. Montenegro: 22,3 persen 2. Kolombia: 75,4 persen
Pajak adalah kebutuhan untuk
kepentingan investasi jangka panjang. Salah satu negara yang berada di Kolombia memberlakukan
Tetapi Sarmuji menyarankan agar ada Eropa Tenggara ini mempunyai tarif kebijakan pajak kekayaan yang
langkah untuk mengantisipasi supaya pajak penghasilan yang rendah. baru. Kolombia menjadi negara di
RUU ini tidak hanya berakibat baik Bahkan, nominal pungutan pajak Amerika Latin urutan ketiga dalam
secara sepintas saja. tersebut menjadi salah satu negara hal total rasi opajak.
“Artinya bukan hanya kebutuhan Eropa dengan tarif pajak terendah.
untuk menambah pendapatan karena
kita ada defisit anggaran sebesar Rp290 3. Kanada: 21 persen 3. Tajikistan: 80.9 persen
triliun saja, tetapi untuk kepentingan Merupakan salah satu negara Negara di Asia Tengah ini memiliki
investasi jangka panjang. Supaya bagian Amerika Serikat (AS) yang kebijakan tarif pajak 2 persen dari
masyarakat Indonesia yang memiliki terletak di utara. Dengan ekonomi omset, yang berdampak signifikan
aset, memiliki uang itu, lebih betah yang maju, membuat negara itu terhadap perolehan keuntungan
ditanamkan di dalam negeri daripada berada dalam jajaran teratas. perusahaan.
dibawa ke luar negeri. Itu kepentingan Bahkan yang lebih mengejutkan,
utama kita,” tandasnya. penduduk Kanada provinsi Manitoba
memiliki tingkat pajak korporasi 0
Sarmuji menjelaskan, jika RUU persen untuk usaha kecil.
Pengampunan Pajak bisa disahkan, akan
terjadi pemasukan modal yang lumayan 4. Kamboja: 21 persen 4. Bolivia: 83.7 persen
besar. Uang yang ada di luar negeri akan
kembali ke dalam negeri, sehingga bisa Salah satu negara di Asia Tenggara Kebijakan tiga persen pajak
berakibat pada peningkatan pendapatan ini telah berhasil menarik sejumlah transaksi berdampak pada 60
terutama di sisi pajak. besar investasi asing dalam dua persen keuntungan perusahaan,
Dengan demikian defisit anggaran dasawarsa atau 20 tahun terakhir. bahkan sebelum pajak lainnya
akan bisa diminimalisir karena ada Pasalnya, negara ini memiliki diperhitungkan.
jumlah tingkat pajak yang jauh
tambahan pendapatan. Menurutnya lebih rendah daripada kebanyakan
sekarang ini, ada kesenjangan negara tetangganya yang lebih
antara pendapatan dan pengeluaran berkembang.
negara, pengeluarannya normal tapi
pendapatannya tidak normal, kurang
dari yang diperkirakan. 5. Namibia: 20,7 persen 5. Argentina: 137.3 persen
“Seiring terjadinya repatriasi aset,
repatriasi modal dari luar negeri ke Namibia merupakan salah satu Sangat mengherankan, total tarif
dalam negeri, pendapatan kita akan dari hanya dua negara Afrika yang pajak yang dipatok oleh pemerintah
naik, pajak kita akan masuk, sehingga berhasil masuk ke dalam daftar. Argentina lebih dari 100 persen dari
keuntungan perusahaan. Pajak
defisit anggarang yang selama ini kita omset saja hampir 90 persen,
khawatirkan Rp290 triliun, insya Allah belum lagi pajak penghasilan dan
relatif tertutupi, bisa diatasi dengan transaksi keuangan yang termasuk
pengetatan, pengefisiensian anggaran,” di dalamnya.
jelasnya. „ (eko)

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 17