Page 19 - MAJALAH 136

Senada dengan pemerintah, pinjam kepada rakyatnya sendiri,” hukum, keamanan, kenyamanan, serta
Johnny yang merupakan politisi dari demikian Johnny memberi contoh. kemudahan dalam regulasi.
Fraksi Partai Nasional Demokrat Kedua, likuiditas bisa mendorong “Yang kita harapkan dana WNI
(Nasdem), mengharapkan agar untuk pembiayaan-pembiayaan proyek itu segera kembali. Mereka akan
RUU Pengampunan Pajak mampu yang akan dikerjakan pemerintah, yang bandingkan kenyamanan investasi
mendorong pemulangan kembali telah menjadi program pemerintah dengan duitnya yang ada di dalam
dana-dana WNI ke Tanah Air yang ada namun ada dalam sektor privat. Johnny negeri atau di luar negeri. Karena
di luar negeri. Menurutnya, repatriasi menjelaskan, pembiayaan tersebut uang akan berpihak pada kenyamanan
dana bisa meningkatkan kemampuan adalah business to business, sehingga dan keamanan investasinya,” jelas
likuiditas dalam negeri agar mampu likuiditas itu bisa digunakan untuk Johnny.
memenuhi kewajiban membayar utang proyek-proyek yang dibutuhkan Berkaitan dengan objek pengam-
dan sebagainya pada waktu yang telah pemerintah, termasuk infrastruktur punan pajak, politisi dari dapil Nusa
ditentukan. komersial yang menarik bagi para Tenggara Timur I ini mengungkapkan,
“Repatrisasi ini berguna sekali investor untuk masuk ke dalam negeri. pengampunan tidak bisa diberikan
untuk negara ini dalam rangka Dengan masuknya dana ke dalam kepada orang-orang atau lembaga-
meningkatkan likuiditas dalam negeri negeri, maka akan mendorong lembaga yang tersangkut dengan
kita. Kalau masuk seribu sampai dua investasi-investasi baru di sektor masalah hukum tipikor misalnya,

RUU Pengampunan Pajak mampu
mendorong pemulangan kembali dana-
dana WNI ke Tanah Air yang ada di luar
negeri. Repatriasi dana bisa meningkatkan
kemampuan likuiditas dalam negeri agar
mampu memenuhi kewajiban membayar
utang dan sebagainya pada waktu yang
telah ditentukan

ribu triliun, tentu akan menambah privat. Hal tersebut berdampak pada dalam status terpidana, dalam status
likuiditas yang besar ke dalam negeri,” investasi-investasi yang ada di Badan tersangka, atau status terdakwa. Tentu
papar Johnny. Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini bukan menjadi bagian dari lingkup
Alumnus Unika Atma Jaya bisa dibiayai oleh dana-dana WNI tax amnesty. “Namun kalau tidak punya
Jurusan Ekonomi Bisnis Manajemen sendiri yang sudah ada di Indonesia. status hukum tentu kita juga tidak akan
ini menjelaskan likuiditas bisa “Kalau sebelumnya mungkin saja menarik-narik, seakan-akan memiliki
digunakan untuk dua hal. Pertama, dari luar negeri, bisa dari warga negara, masalah hukum,” tutur Johnny.
kalau pemerintah membutuhkan atau dari perusahaan asing, bisa Dia mengharapkan undang-
dana, pemerintah bisa mengeluarkan juga dari perusahaan Indonesia yang undang ini bisa mendorong
surat utang negara, sebagai pinjaman berdomisili atau berbadan hukum di intensifikasi pajak meningkat,
kepada kreditur-kreditur di dalam negara asing. Ini semua adalah hal yang sehingga selanjutnya reformasi di
negeri sendiri. Hal demikian berarti, legal. Yang legal ini kalau bisa dibawa sektor perpajakan berjalan dengan
utang-utang dalam negeri kualitasnya ke dalam negeri dan mendorong untuk baik, termasuk di birokrasi dan sistem
menjadi lebih kuat, karena tidak menambah likuiditas dan investasi perpajakan. “Yang kita harapkan
melakukan pinjaman ke luar negeri. di dalam negeri, tentu lebih baik,” ini WNI janganlah menaruh dana
“Kita tidak pinjam ke luar negeri ungkapnya. di luar negeri. Sekarang waktunya
ke negara asing, tapi kita pinjam ke Pemerintah memiliki kewenangan bangun ekonomi kita. Nah, untuk
warga negara sendiri. Ini terjadi di untuk menggenjot serta mendorong itu kita berikan amnesty, kita
Jepang. Sehingga utang-utang negara masuknya investasi ke dalam negeri. berikan pemaafan,” demikian Johnny
di Jepang itu kualitasnya tinggi karena Investasi membutuhkan kepastian menyampaikan alasan.„ (eko)

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 19