Page 18 - MAJALAH 136
P. 18
LAPORAN UTAMA
MERAMU RUU
PENGAMPUNAN PAJAK
Namun jika repatriasi dana kecil,
serta dari dalam negeri responnya
lemah, maka tentu pengampunan pajak
ini bisa dinilai belum berhasil. Banyak
yang berharap RUU pengampunan
pajak berhasil sesuai dengan tujuan
yang diharapkan.
Karenanya, sangat ditentukan
berapa besar tax treaty, perjanjian
perpajakan antara dua negara yang
dibuat untuk meminimalisir pajak ganda
dan berbagai usaha penghindaran
pajak. Selain itu, juga ditentukan oleh
tax ratio, perbandingan penerimaan
pajak dengan produk domestik bruto
foto: arief/iw (PDB). Tax ratio seringkali menjadi
ukuran kinerja sektor perpajakan.
RUU Pengampunan Pajak ada
Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate karena inisiatif pemerintah. RUU ini
sudah disampaikan Pemerintahan
Joko Widodo ke Dewan Perwakilan
Pengampunan pajak yang diusulkan pemerintah sangat Rakyat (DPR RI), selanjutnya Badan
tergantung pada seberapa besar repatriasi dana ke dalam Musyawarah DPR telah menetapkan
negeri. Ini baru bisa dinilai setelah Rancangan Undang- bahwa RUU tersebut dibahas dan
ditindaklanjuti oleh Komisi XI DPR.
Undang tersebut disahkan dan berjalan. Selain itu, patut “Komisi XI dan pemerintah bahas
diperhatikan pula, seberapa besar minat Warga Negara RUU itu, sekaligus merumuskannya,”
Indonesia (WNI) yang memarkir dananya di luar negeri begitu, Anggota Komisi XI Johnny
G. Plate menjelaskan kepada Par-
untuk membawa kembali ke Tanah Air. lementaria. Pengampunan pajak
merupakan ikhtiar pemerintah yang
dipimpin Presiden Jokowi agar terjadi
anti RUU Pengampunan repatriasi dana WNI ke dalam negeri.
Pajak akan bisa menjadi Dalam perumusan RUU peng-
ukuran seberapa be sar ampunan pajak unsur DPR yang terdiri
N minat para WNI me ma- dari fraksi-fraksi menyampaikan
sukkan dananya ke dalam sistem Daftar Inventaris Masalah (DIM), agar
perpajakan negara, walau berada selanjutnya pemerintah dan DPR
di dalam negeri. Jika hal tersebut meramu bersama sehingga mendapat
terealisasi maka akan menambah rumusan yang tepat dalam susunan
jumlah yang signifikan dalam sistem undang-undang yang dirancang
perpajakan. bersama.
18 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016
