Page 22 - MAJALAH 136
P. 22
SUMBANG SARAN
PEMBARUAN SISTEM PERPAJAKAN
LEBIH PENTING DARI TAX AMNESTY
(PENGAMPUNAN PAJAK)
Oleh:
Mandala Harefa
Peneliti Ekonomi Kebijakan Publik Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI
embahasan RUU Peng am- tersebut, pemerintah harus membuat
punan Pajak yang bertujuan sebuah Undang-Undang. Nampaknya
meningkatkan penerimaan, dalam tujuan jangka pendek kebijakan
P saat ini sedang dikerjakan ini adalah untuk mengejar target
secara intensif oleh DPR RI. Hal penerimaan pajak tahun 2016.
ini mengingat target penerimaan Secara sederhana, tax amnes-
pajak pada tahun anggaran 2015 ty atau pengampunan pajak adalah
tidak tercapai. Dari sisi perpajakan, penghapusan pajak yang terutang,
pengampunan pajak sebenarnya penghapusan sanksi administrasi
masuk ke dalam kategori intensifikasi perpajakan, penghapusan sanksi
pajak, karena secara prinsip tidak pidana di bidang perpajakan, serta
foto: dok menambah subjek/objek pajak baru. sanksi pidana tertentu dengan
Pengampunan pajak diberlakukan
membayar uang tebusan. Dalam
Mandala Harefa terhadap mereka yang memiliki draft RUU Pengampunan Pajak,
yang mejadi perhatian adalah Pasal
tunggakan pajak, dan menyimpan
uang atau harta kekayaan terutama 10 RUU Pengampunan Pajak yang
di luar negeri sehingga diharapkan menyebutkan, “Selain memperoleh
akan memindahkan uang dan harta fasilitas di bidang perpajakan
Selain memperoleh fasilitas kekayaannya ke dalam negeri. sebagaimana dimaksud dalam
di bidang perpajakan Diyakinkan bahwa DPR tidak akan Pasal 9, orang pribadi atau badan
sebagaimana dimaksud mempersulit proses pembahasan juga memperoleh pengampunan
RUU Pengampunan Pajak (tax tindak pidana terkait perolehan
dalam Pasal 9, orang amnesty). Pimpinan DPR yakin kekayaan, kecuali tindak pidana
pribadi atau badan juga program pengampunan pajak—setelah teroris, narkoba, dan perdagangan
memperoleh pengampunan melakukan rapat konsultasi dengan manusia.”
Presiden Joko Widodo di Istana Hal tersebut menimbulkan pro
tindak pidana terkait
Merdeka, penerimaan pajak akan dan kontra karena hasil kekayaan
perolehan kekayaan, kecuali bertambah dan tax base pajak akan yang diperoleh dari tindak pidana
tindak pidana teroris, semakin baik. tidak akan diusut dan diperiksa
Harapan pemerintah mengasum- secara hukum apabila uang yang
narkoba, dan perdagangan
si kan penerimaan negara dari amnesti berada di luar negeri dikembalikan
manusia. pajak kurang lebih sebesar Rp60 triliun ke Indonesia. Namun harta kekayaan
dalam APBN 2016. Angka ini diperoleh yang berasal dari kejahatan tetap
dari tarif tebusan 3% dikalikan dengan diusut apabila kejahatan tersebut
dana (uang) yang masuk dari luar merupakan kejahatan terorisme,
negeri sekitar Rp 2.000 triliun. Artinya narkoba, dan perdagangan manusia.
untuk memperoleh penerimaan Anehnya adalah tindak pidana
22 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016
