Page 25 - MAJALAH 136

Perbaikan Sistem Perpajakan dan pertukaran informasi perbankan Jika tidak, dikhawatirkan kebijakan
dan Anggaran untuk pajak dalam Automatic Exchange ini dimanfaatkan oleh pihak yang
Dalam penerapan insentif pajak of Information (AEoI) pada akhir tidak bertanggung jawab untuk
seperti tax amnesty, Indonesia telah 2017. Pasalnya Indonesia memiliki ‘memutihkan’ kejahatan mereka yang
melakukan beberapa kali yakni: kelemahan data perpajakan yang dapat berpotensi merugikan negara.
insentif pajak yang diberikan (tax diberikan kepada negara lain yang Demikian pula keputusan DPR
holiday, tax amnesty / sunset memberlakukan AEoI. Kesepakatan mereformasi sistim penganggaran
policy): tahun 1965, 1984, 2008. Dari keterbukaan data dari AEoI tersebut negara dan sistim perbankan perlu
pengalaman kebijakan tersebut menganut azas resiprokal, di mana ditindaklanjuti. Membuka akses
berdampak langsung terhadap jika Indonesia menginginkan data perbankan untuk pajak, menginisiasi,
besarnya penerimaan pajak di pajak dari negara lain maka Indonesia dan meng i dent if ikasi single
tahun yang bersangkutan, namun harus terlebih dahulu memberikan indetification number untuk melihat
belum tentu akan berlanjut dan data dan informasi perpajakan ke sistim perpajakan yang baik. Kalaupun
justru penerimaan pajak kembali negara tersebut. Prinsip ini juga perlu kebijakan itu diterapkan di suatu
turun. Bila ditelusuri kebijakan yang dipikirkan dalam RUU Pengampunan negara, harus ada kajian karakteristik
diluncurkan, terlalu banyak insentif Pajak. wajib pajak, karena pemerintah ada
pajak diberikan kepada korporasi dan jalan lain untuk menutupi kurangnya
orang super kaya sehingga kebijakan penerimaan pajak reformasi fiskal
ini dikawatirkan kontra produktif secara menyeluruh.
dan menimbulkan moral hazard. Belum menjamin peningkatan
Harapan dari kebijakan tersebut kinerja setoran pajak ke kas negara,
akan meningkatan penerimaan pajak namun dapat sebaliknya berpotensi
dalam waktu cepat. Setelah durasi tax Dalam pengampunan pajak terj adin y a pen y elew e ngan,
amnesty selesai pada kenyataan dari manipulasi, dan tindakan moral
waktu yang lalu tidak lebih dari 50% seharusnya juga dicantumkan hazard lainnya. Para pengusaha
dari target yang ditetapkan. Implikasi skema repatriasi yang jelas. yang memperoleh pemutihan
lainnya banyak pengemplang pajak pajak wajib pajak harus transparan
adalah orang yang memiliki kekayaan, Pengampunan pajak berpotensi terhadap aset-aset dan penghasilan
korporasi dan orang memiliki dari gagal mencapai tujuan utama bila mereka. Dalam pengampunan pajak
hasil korupsi sengaja merekayasa seharusnya juga dicantumkan skema
laporan pendapatan: minimization, tidak membedakan antara wajib repatriasi yang jelas. Pengampunan
decreasing dan smoothing. pajak dan bukan wajib pajak. pajak berpotensi gagal mencapai
K e gagalan implemen tasi tujuan utama bila tidak membedakan
pengampunan pajak tersebut Pemerintah harus memiliki data antara wajib pajak dan bukan wajib
disebabkan, pemerintah tidak siap akurat dan sistem administrasi pajak. Pemerintah harus memiliki
untuk memenuhi persyratan dalam perpajakan yang baik dalam data akurat dan sistim administrasi
tax amnesty. Dalam penerapan tax perpajakan yang baik dalam sistim
amnesty ada persyaratan utama sistem keuangan negara/ keuangan negara/anggaran negara.
yang harus dipersiapkan anatara anggaran negara. Indonesia juga baru akan mengikuti
lain perangkat regulasi dari undang- inisiatif BEPS (Base Erosion and
undang yang memayungi terkait Profit Shifting) atau pertukaran data
masalah perpajakan, peraturan otomatis dengan negara lain, yang
pelakasananya hingga petunjuk bisa menangkal praktik penghindaran
teknis, sosialisasi yang massif agar pajak ke luar negeri Aturan tersebut
diketahui oleh seluruh masyarakat , tidak akan bisa digunakan, karena
informasi diberlakukannya kebijakan Penutup objek pajaknya sudah diampuni
pengampunan pajak, dan adanya Adanya pengampunan pajak sebelumn ya. Manda t un tuk
jaminan kerahasiaan data-data yang hendaknya sejalan dengan upaya membangun sistim administrasi
akan diungkapkan serta perbaikan reformasi undang-undang perpajakan perpajakan, pengawasan kepatuhan
structural kelembagaan perpajakan secara keseluruhan dan perubahan pasca-pengampunan belum jelas.
dan prilaku para aparat pajak, struktural kelembagaan perpajakan. Hal ini dikawatirkan berpotensi
Terkait masalah tax base data Sasaran kebijakan amnesti pajak harus terjadinya mal-administrasi dan
perpajakan, Indonesia diyakini akan jelas, siapa yang berhak mendapatkan berdampak pada kepatuhan pajak di
kesulitan menerapkan keterbukaan dan harus dalam kondisi seperti apa. masa mendatang. „

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 25